Pemerintah daerah perlu segera melakukan percepatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Hal ini terkait dengan adanya peningkatan alokasi pendapatan transfer dari pusat dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berjalan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi belanjanya.

Percepatan penetapan APBD Perubahan tersebut dimaksudkan agar pelampauan pendapatan daerah tersebut dapat teralokasikan semaksimal mungkin untuk belanja yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik, dan dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Menurut Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Adijanto, idealnya, porsi alokasi belanja tidak langsung, terutama untuk belanja pegawai yang tidak terlalu tinggi, serta alokasi belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal daerah yang semakin meningkat akan mempercepat terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, optimal dan efektif.

“Namun demikian, yang terjadi selama ini adalah realisasi belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal pada akhir tahun sering kali masih di bawah target, atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan anggarannya,” ungkapnya dalam pengantar publikasi ‘Laporan Pelaksanaan Spending Performance dalam Mendanai Pelayanan Publik’ yang diterbitkan oleh DJPK.

Selain itu, lanjutnya, masih banyak daerah yang mengalokasikan porsi belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal untuk pelayanan publik. “Kondisi tersebut akan menyebabkan APBD tidak mampu untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang optimal,” jelasnya.

 

Tags: ,