Dalam RAPBN 2016, pemerintah telah mengajukan asumsi kerangka ekonomi makro yang realistis tanpa meninggalkan optimisme dalam perekonomian. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan pada Jumat (14/8) di Jakarta.

Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, pemerintah akan menjaga defisit anggaran tahun 2016 pada tingkat yang sustainable, yaitu 2,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). “Bila dibandingkan dengan outlook defisit anggaran 2015 yang 2,2 persen, maka yang 2,1 persen ini masih lebih rendah,” jelas Menkeu di Jakarta pada Jumat (14/08).

Selain itu, Menkeu juga menjelaskan mengenai dampak perekonomian terhadap penerimaan perpajakan pada tahun 2016. Penerimaan perpajakan berdasarkan pada outlook penerimaan tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 14,5 persen. “Jadi yang kita jadikan baseline bukan lagi target penerimaan pajak 2015 tetapi outlook-nya yang kami sudah sampaikan waktu itu kemungkinan shortfall 120 triliun kemudian tumbuh sebesar 14,5% untuk tahun 2016,” paparnya.

Seperti diketahui, dalam postur RAPBN 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.848,1 triliun atau naik sekitar Rp86,5 triliun dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.761,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.565,8 triliun atau naik sekitar Rp76,5 triliun dibandingkan target penerimaan dalam APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp280,3 triliun.

Rekor Sejarah Dalam APBN 2016

Fokus pembangunan di daerah dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu menjadi salah satu rekor sejarah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016 yang telah diajukan pemerintah. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memaparkan kedua hal tersebut. Pertama, alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN 2016 tercatat lebih besar dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Pada tahun lalu, belanja K/L dialokasikan sebesar Rp664,6 triliun. “Nah, sekarang dibalik posisinya, yang Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar dari belanja K/L. Ini history yang pertama,” jelas Menkeu.

Kedua, untuk pertama kalinya pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai lima persen dari APBN. Alokasi tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan, yaitu anggaran kesehatan atau fungsi kesehatan sebesar 5 persen dari total belanja.

Dalam RAPBN 2016, total anggaran kesehatan sendiri telah dialokasikan sebesar Rp106,1 triliun atau 5 persen dari total belanja tahun 2016. “Sebagai gambaran, di APBN 2015 kesehatan itu cuma 3,7 persen. Jadi lompatnya cukup jauh ke 5 persen,” kata Menkeu.

Sebagai informasi, secara keseluruhan, belanja negara dalam RAPBN 2016 dialokasikan naik sekitar Rp137,1 triliun, dari Rp1.984,1 triliun menjadi Rp2.121 triliun,3. Dari jumlah tersebut, belanja K/L dialokasikan sebesar Rp780,4 triliun atau turun Rp15,1 triliun. Sementara itu, belanja non K/L seperti subsidi dan pembayaran bunga naik dari sebesar Rp524,1 menjadi Rp558,7 triliun.

Lebih lanjut Menkeu memaparkan bahwa penurunan belanja K/L dikarenakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desanya yang mengalami kenaikan. Pada APBN-P 2015, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp664,6 triliun. Alokasi tersebut meningkat menjadi Rp782,2 triliun, atau naik Rp117,6 triliun dalam RAPBN 2016.

“Jadi Transfer ke Daerah dan Dana Desa totalnya naik Rp117,6 triliun dan yang besar adalah transfer ke daerah naik Rp91 triliun dan dana desa naik Rp26 triliun,” jelasnya.

Desentralisasi Fiskal Seutuhnya di 2016

Tahun depan, untuk pertama kalinya transfer ke daerah dan dana desa akan melampaui anggaran belanja Kementerian/ Lembaga (K/L). “Dengan kata lain, Indonesia sudah menerapkan desentralisasi fiskal yang sebenarnya,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

Menurutnya, desentralisasi yang telah bergulir di Indonesia sebelumnya masih dominan sebagai penyerahan kewenangan kepada daerah. Dengan peningkatan transfer daerah dan dana desa ini berarti kewenangan daerah sudah termasuk pada kewenangan dalam anggarannya. “Karena yang sebenarnya adalah apabila kewenangan diserahkan pada daerah, maka diikuti dengan dananya,” tambah Menkeu.

Di kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil juga menyatakan bahwa konteks desentralisasi fiskal ini sebagi implementasi dari pokok-pokok kerangka pembangunan tahun depan yaitu pembangunan yang berkesinambungan.

“Kerangka pembangunan tersebut diimplementasikan dalam konteks desentralisasi fiskal, yang merupakan komitmen pemerintah. Yang memberikan peranan lebih besar kepada daerah melalui peningkatanan transfer belanja daerah,” ungkapnya.