Pemerintah telah merevisi sejumlah asumsi makro RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2014 yang baru diumumkan beberapa waktu lalu. Hal tersebut terlihat saat Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyampaikan asumsi makro RAPBN 2014 dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Rabu (28/8).

Asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6,4 persen dikoreksi menjadi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,1 persen. Sementara, asumsi nilai tukar rupiah pada tahun 2014 yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp9.750 per dolar AS dikoreksi pada kisaran Rp10.000 hingga Rp10.500 per dolar AS.

Untuk asumsi laju inflasi tahun 2014 masih tidak mengalami perubahan, dengan tetap akan dijaga pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.  Begitu pula suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diasumsikan tetap berada pada level 5,5 persen.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) pada tahun 2014 juga tetap diperkirakan sebesar 106 dolar AS per barel, asumsi lifting minyak mentah tetap 870 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.240 ribu barel setara minyak per hari. “Ada sejumlah perkiraan dalam asumsi makro pada APBN-P 2013 kita  yang meleset. Ini tentu tak lepas dari berbagai hal yang terjadi terutama pada berlanjutnya kondisi ekonomi global yang tidak stabil, sehingga kita perlu merevisi asumsi pada RAPBN 2014 yang beberapa minggu lalu kita sampaikan,” kata Menkeu.

 

Kenaikan BI Rate Bantu Rupiah Tidak Terdepresiasi Lebih Dalam

Disisi lain, ketidakstabilan ekonomi belakangan ini  membuat Bank Indonesia (BI) mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga acuannya (BI rate) sebesar 50 basis points menjadi 7 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dinilai positif untuk membantu menahan kejatuhan nilai tukar rupiah sejak pertengahan Agustus lalu.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut cukup disayangkan karena tidak dilakukan secara bertahap. “Setuju BI rate naik 50 bps jadi 7 persen, walaupun sebenarnya mestinya pada RDG BI sebelumnya naik 25 bps dan hari ini naik 25 bps lagi. Kalau naiknya bertahap, maka polanya lebih baik dalam membantu menahan kejatuhan nilai tukar rupiah,” ujar Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto di Jakarta, Kamis (29/8).

Menurutnya, BI sudah mengambil keputusan yang benar dengan menaikkan BI rate. Hal ini, menurutnya, akan memberikan efek positif dalam mengerem laju inflasi dan ekspektasinya, serta membantu menjaga kurs rupiah tidak semakin terpuruk, karena suku bunga dalam rupiah menjadi lebih atraktif.

Selain itu, kenaikan BI rate juga akan memperkuat likuiditas dolar Amerika Serikat (AS), meskipun ada rumor soal tapering-off quantitative easing jilid III oleh Bank Sentral AS (The Fed). Ryan menambahkan, keputusan ini akan mengembalikan kepercayaan pasar, baik money market maupun capital market. “Cadangan devisa akan terjaga dengan baik karena BI tidak harus intervensi pasar secara langsung,” terangnya.

Pihaknya meyakini BI akan tetap mengawal nilai tukar rupiah agar terjaga melalui bauran kebijakan moneter yang lain, seperti menaikkan bunga Fasilitas Pinjaman Bank Indonesia (FasBI) ke level 5,25 persen dan membuat Sertifikasi Deposito BI dengan tenor beragam. Hanya saja, kenaikan BI rate kali ini akan mendorong Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menaikkan LPS rate sebesar 50 bps menjadi 6,75 persen. “Ujungnya akan mendorong bank-bank juga menaikkan bunga, baik dana dan kredit setidaknya 50 bps. Bahkan beberapa bank diketahui sudah menaikkan bunganya sebelum keputusan RDG BI hari ini,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, kenaikan BI rate dan bunga bank tidak akan menekan pertumbuhan ekonomi karena banyak sektor ekonomi tetap prospektif untuk dibiayai. Jika bunga kredit naik, maka perbankan tidak akan terlalu terbebani karena pernah mengalami bunga kredit yang lebih tinggi. “Jadi kenaikan BI rate selain untuk mengendalikan inflasi dan menguatkan nilai tukar rupiah tanpa harus memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan paket kebijakan insentif fiskal dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri mengatakan, terdapat empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai paket pertumbuhan dan stabilitas ekonomi pada Agustus 2013. “Kita sudah tandangani Hari Minggu (25/8) dan Selasa (27/8) kemarin, dan kita umumkan hari ini,” kata Menkeu di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Rabu (28/8).

Kebijakan pertama adalah relaksasi kebijakan pada kawasan berikat. Intinya bahwa orientasi di dalam kawasan berikat selama ini porsi terbesarnya adalah untuk ekspor, tapi dengan aturan ini maka memberikan kesempatan untuk domestik menikmati itu. Dengan begitu, maka industri padat karya di kawasan berikat dapat turut menikmati insentif atau fasilitas, maka akan mendorong pertumbuhan industri ini. Dan hal tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian,” jelas Menkeu.

Kebijakan kedua adalah penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk produk-produk tertentu yang sudah tidak tergolong barang mewah. Jadi dalam PMK ini, di Indonesia ada barang yang katagorinya sudah tidak mewah lagi yang selama ini dikenakan pajak, akibatnya sering kali harus berhadapan dengan barang selundupan. Jadi, produk yang kena PPnBM tidak bisa kompetisi dengan barang selundupan. Karena itu beberapa produk dihilangkan PPnBM-nya, dengan begitu mereka dapat berkompetisi,” katanya.

Kebijakan ketiga adalah pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama. Ini clear bahwa buku non fiksi dari impor itu PPN-nya dihapus, dan kita sudah siapkan sebelumnya,” katanya.

Terakhir, Kemenkeu juga mengeluarkan insentif fiskal bagi industri yang berorentasi pada ekspor dan mengeluarkan paket insentif fiskal, yang memberikan ruang bagi para perusahaan dalam mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kalau PHK tidak dilakukan, maka pekerja akan tetap punya income, kalau mereka tetap punya income maka tetap akan dapat melakukan aktifitas ekonomi. Artinya daya belinya bisa dijaga, dan ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang nantinya akan memberikan list perusahaannya. Jadi bagi perusahaan yang ingin mengambil fasilitas ini harus membuat kontrak untuk harus tidak melakukan PHK,” ucapnya.

 

Tags: