Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III

Hadir mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III dari kiri ke kanan : Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara; Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan; Ketua Dewan komisioner OJK, Muliaman Hadad; Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution; Seskab, Pramono Anung; dan Menteri ESDM, Sudirman Said.

Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap ketiga pada hari ini (Rabu, 7/10). Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam paket kebijakan ekonomi jilid III ini.

Setidaknya ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam paket kebijakan ketiga.

Pertama, mendorong investasi. Kedua, memberikan support untuk kredit ekspor maupun kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) guna mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI).

Dengan kata lain, nantinya LPEI akan memberikan pembiayaan berupa kredit modal pada perusahaan kecil menengah, dengan catatan tidak boleh melakukan PHK. Untuk menjalankan tigasnya, LPEI mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun pada tahun ini.

Dana PMN Rp 1 triliun itu akan dipakai sebagai dasar untuk pembiayaan itu. Suku bunga yang diberikan oleh LPEI lebih rendah dari pinjaman kredit komersial oleh perbankan.

Ketiga, kebijakan mendorong daya beli masyarakat. Kebijakan yang akan dikeluarkan ini bertujuan untuk memacu daya beli yakni dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), harga gas untuk sektor industri, dan harga gas elpiji untuk pelaku UKM dan rumah tangga.

 

 Asuransi bagi Sawah Gagal Panen

Pemerintah menjamin nasib para petani yang gagal panen melalui asuransi pertanian. Asuransi ini bertujuan agar petani mendapatkan jaminan jika mengalami kerugian dari gagal panen.

Asuransi pertanian tercakup di dalam paket kebijakan ekonomi Jilid III yang baru diumumkan oleh sejumlah pejabat pemerintah. Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan,asuransi pertanian sudah lama didiskusikan antara BUMN dengan Kementerian terkait, salahs atunya Kementerian Pertanian, serta beberapa asosiasi penyedia jasa asuransi.

“Ini untuk mendukung usaha tani. Kita harapkan untuk pertanian yang suka terganggu dengan resiko musim dengan ini kerugian bisa dikurangi,,” kata Muliaman di Istana Presiden, Jakarta, rabu (7/10/2015).

Dikatakan Muliaman, skema dari asuransi ini, pemerintah membayarkan 80 persen premi asuransi, sedangkan 20 persen sisanya dibayarkan oleh petani.

“Premi per hektar Rp 180 ribu, pemerintah bayar Rp 150 ribu,” tutur Muliaman.

Di tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 150 miliar, untuk premi asuransi yang mencakup 1 juta hektar lahan sawah.

“Dengan ini petani juga jadi bankable,” tutup Muliaman.

 

Paket Kebijakan OJK

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III terdapat 6 paket kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paket ini diharapkan bisa mendorong geliat ekonomi Indonesia ke depan.

“Kami ingin menyampaikan beberapa paket di sektor keuangan. Ada 6 paket yang dikeluarkan OJK,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid III, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Enam paket kebijakan di sektor keuangan tersebut adalah:

  • Relaksasi ketentuan penguatan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing oleh bank
  • Launching skema asuransi pertanian
  • Revitalisasi industri modal ventura
  • Pembentukan konsorsium berbasis ekspor dan ekonomi kreatif yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan
  • Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
  • Implementasi One Credit Project terkait kualitas kredit perbankan

Muliaman menjelaskan, terkait relaksasi ketentuan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing atau valas, OJK akan memberikan kelonggaran persyaratan sehingga banyak bank yang bisa ikut mengelola dana valas. Bisnis ini disebut sebagai bisnis trust alias trustee.

“Ini sebagai stimulus, untuk mengelola valas, terkait pengeloaan valas hasil ekspor, perlu adanya kebijakan perbankan dalam mengelola dana valas, tentu kita harapkan akan besar yang masuk.

OJK melakukan relaksasi terhadap persyataran bank umum dan kantor cabang bank asing untuk penitipan atau bisnis trustee ini,” jelas dia.

Muliaman menyebutkan, ada beberapa inisiatif terkait aturan tersebut yaitu perubahan-perubahannya yaitu jumlah bank diperluas, artinya tidak terbatas kepada beberapa bank saja karena kemampuan terbatas dan persyaratan rumit.

“Kita harapkan jumlah bank untuk mengelola valas diperbanyak, tidak perlu menggunakan kantor bank asing yang ada di dalam negeri tapi bisa menggunakan bank dalam negeri, jadi bisa melakukan aktivitas di dalam negeri,” sebut dia.

Untuk skema asuransi pertanian, Muliaman menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, BUMN, dan konsorsium perusahaan asuransi.

Skema ini akan diterapkan untuk asuransi usaha tani padi. Skema pembayaran preminya adalah sebesar 80% akan dibayar oleh pemerintah sebagai subsidi dan 20% dibayar petani sehingga risiko kerugian petani bisa diminimalisir.

“Dengan skema ini kerugian petani bisa dikurangi, sehingga para petani menjadi bankable,” katanya.

Saat ini, pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 150 miliar untuk meng-cover 1 juta hektar lahan padi untukk tahun depan.

“Premi per hektar Rp 180 ribu per, Rp 150 ribu dibayar pemerintah sebagai subsidi, sisanya petani, pertanggungannya per hektar itu Rp 6 juta, itu angka biaya untuk tanam, tentu saja dengan terlindunginya para petani, lebih terbuka aksesnya,” terang dia.

Terkait revitalisasi modal ventura, Muliaman menjelaskan, peran ini dalam mendukung UMKM khususnya start up bisnis yang kadang-kadang sulit mendapatkan pendanaan perbankan terutama industri kreatif.

“Nanti dana ventura ini merupakan sumber dana modal ventura. Perluasan di bidang kegiatan usahanya tidak hanya penyertaan saham dan pembelian obligasi tapi juga penyaluran pendanaan produktif seperti penerbitan surat utang perusahan kreatif. Dengan ini, akses keuangan pengusaha pemula dan eknomi kreatif semakin mudah,” jelas dia.

Selanjutnya pembentukan konsorsium berbasis ekspor dan ekonomi kreatif. OJK bekerjasama dengan Kemenkeu.

“Kami mengundang ekonomi kreatif dan Kemenkeu, kita menggabungkan perusahaan penjaminan kredit. Saya pikir ini paket mirip-mirip KUR,” katanya.

Kemudian kebijakan soal pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor. Dalam hal ini juga OJK akan bekerjasama dengan Kemenkeu. Pihak Kemenkeu akan mengatur berbagai macam program yang mengawasi aspek keuangan dari lembaga ini.

“Lembaga pembiayaan ekspor ini dulunya bank eskpor Indonesia. Sudah berubah menjadi lembaga pembiayaan tapi aturannya masih mirip bank. Yang ingin dilakukan adalah mengubah dasar peraturan operasional ini menjadi selayaknya perusahaan pembiayaan,” sebut dia.

Terakhir, kata Muliaman, OJK akan kembali mengimplementasikan one kredit project. OJK akan melakukan penilaian kualitas aset bank umum.

“Bank wajib menetapkan kualitas aset yang sama untuk membiayai debitur baik satu atau lebih bank, maka dalam hal terjadi pemisahan arus kas, dapat ditetapkan berbeda, pada dasarnya based on project,” pungkasnya.

 

Penyederhanaan Izin

Pemerintah bakal menyederhanakan izin pertanahan khususnya pertanahan untuk bidang usaha. Rata-rata perizinan dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 1-3 bulan, kini dipercepat.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada tiga penyederhanaan izin yang dilakukan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi Jilid III ini. Pertama adalah hak guna usaha, perpanjangan hak guna usaha, dan pembaharuan hak guna usaha.

“Ini merupakan revisi dari peraturan Menteri no 2 tahun 2015 tentang standar pelayanan dan pengaturan agraria,” kata Darmin di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Darmin mencontohkan, perizinan untuk hak guna usaha tadinya berbelit hingga menghabiskan waktu 30 sampai 90 hari. Kini perizinan bisa didapatkan dengan waktu yang lebih cepat.

“Menjadi 20 hari untuk 200 hektar ke bawah. Yang di atas 200 hektar itu 45 hari kerja,” katanya.

Darmin juga menyebutkan, contoh lain untuk perpanjangan hak guna usaha lahan yang awalnya 20 sampai 50 hari kerja, kini diperpendek hingga 7 hari kerja untuk lahan di bawah 200 hektar .

“14 hari kerja untuk yang di atas 200 hektar,” tutup Darmin.

Penurunan Harga BBM, Elpiji dan Listrik

Penurunan harga BBM, elpiji dan listrik juga masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III ini. Tercatat hanya harga solar yang turun 3 hari lagi, sisanya sudah beberapa waktu lalu.

“Untuk harga solar subsidi turun Rp 200/liter dari Rp 6.900/liter menjadi Rp 6.700/liter. Berlaku 3 hari setelah pengumuman,” kata Menteri ESDM Sudirman Said, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi, di Istana Negara, Rabu (7/10/2015).

“Sedangkan harga Avtur untuk penerbangan luar negeri turun US$ 10 sen per liter, untuk domestik turun tidak terlalu besar sekitar 1%, ini karena Pertamina dibebani penugasan mendistribusikan avtur hingga di bandara-bandaran perintis,” katanya.

Sementara, penurunan elpiji 12 kg, Pertamax, dan Pertalite sudah turun beberapa waktu lalu, bahkan pada pertengahan bulan lalu.

“Elpiji 12 kg turun dari Rp 141.000/tabung menjadi Rp 134.000/tabung, turun 4,72% dan sudah berlaku 16 September lalu. Sedangkan Pertamax turun Rp 9.250/liter menjadi Rp 9.000/liter, serta Pertalite turun dari Rp 8.400 menjadi Rp 8.300/liter, ini sudah berlaku 1 Oktober lalu,” katanya.

Sudirman menegaskan, seiring dengan efisiensi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dan terus menguatnya rupiah dan kestabilan Indonesia Crude Price (ICP), maka harga BBM bisa saja turun lagi.

“BBM kan bukan barang subsidi, harganya sesuai dengan harga keekonomian, bila indikator tadi turun maka berhak harganya turun,” tutup Sudirman.

 

 

 

 

Tags: