Modul Manajemen Pembayaran memproses tagihan dari pihak ketiga kepada pemerintah melalui satker kepada Bendahara Umum Negara (BUN) dan melakukan proses pencairan dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak, melalui proses penerbitan SP2D. Selain itu manajemen pembayaran juga melakukan proses pengesahan belanja pemerintah yang telah dilakukan sesuai peraturan (seperti pada Badan Layanan Umum-BLU).

Secara umum, proses interaksi antara satker dengan KPPN dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses pengiriman data supplier dan resume kontrak

Ketika satker melakukan perikatan dengan pihak ketiga, satker terlebih dahulu harus mendaftarkan data supplier yang akan menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa, sebelum mengirimkan permintaan pembayaran. Untuk pengadaan yang memerlukan adanya kontrak dengan pihak ketiga, maka satker mengirimkan data supplier dan resume kontrak yang dibuat melalui aplikasi SAKTI ke aplikasi SPAN yang ada di KPPN. Jika disetujui oleh KPPN, maka satker akan mendapatkan Nomor Register Supplier (NRS) atas data supplier dan Nomor Register Kontrak (NRK) untuk data kontrak yang telah dikirimkan.

Proses pengiriman resume tagihan

Pengiriman data resume tagihan ke KPPN diperlukan untuk mencatat belanja yang telah dilakukan oleh satker dan hutang pemerintah kepada pihak ketiga. Apabila resume tagihan tersebut disetujui, satker akan mendapatkan nomor tagihan. Pencatatan belanja dan hutang tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi berbasis akrual serta diharapkan dapat memberikan data yang akurat guna proses perencanaan kas, baik oleh KPPN maupun Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN).

Proses pengiriman Surat Perintah Membayar (SPM)

Setelah melakukan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM dengan cara memberikan approval terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah lolos pemeriksaan. Data dan dokumen SPM selanjutnya dikirimkan secara elektronik ke KPPN. SPM yang sudah divalidasi selanjutnya akan diterbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT). Kemudian setelah jatuh tempo, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Penyempurnaan terhadap proses bisnis pembayaran, meliputi:

  • Integrasi proses bisnis dan database.
  • Penyempurnaan pola koneksitas antar satker dan KPPN.
  • Penyempurnaan proses bisnis pembayaran:
    • Pengiriman data supplier dan pencatatan komitmen (kontrak).
    • Pengiriman resume tagihan dan SPM.
    • Adanya SPPT.
  • Penerapan jatuh tempo tagihan.
  • Penyempurnaan pola koneksitas antara manajemen pembayaran dengan manajemen kas.
  • Meminimalisasi penggunaan kertas (less paper workflow).
 

Tags: