Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar disebut juga modul akuntansi dalam SPAN, disusun dengan mengacu pada PP No 71/2010. Proses bisnis akuntansi disempurnakan dengan penyusunan sistem akuntansi, Bagan Akun Standar, dan posting rule akuntansi akrual. Sejalan dengan perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual, terjadi perubahan sistem akuntansi di KPPN berupa penyatuan Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) menjadi satu sistem akuntansi yang terintegrasi, perubahan Bagan Akun Standar pada struktur, penambahan akun-akun akrual seperti akun komitmen, dan informasi mengenai output.

Jurnal Penyesuaian

  • Penyesuaian selisih kurs.

    Sesuai dengan PSAP 09, pengakuan selisih kurs saat ini telah diakui untuk utang jangka panjang dan dihitung pada tanggal neraca serta dicatat sebagai kenaikan/penurunan ekuitas dana berjalan.

  • Beban Persediaan.

    Mengacu pada standar PSAP 05, di akhir periode akan dilakukan inventarisasi fisik untuk metode periodik serta catatan unit yang dipakai untuk metode perpetual, guna mengetahui pemakaian persediaan dalam suatu periode.

  • Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

    Akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih menjadi tandingan dari akun Piutang. Besarnya penyisihan ini dihitung menurut aging atas umur piutang.

  • Beban Penyusutan

    Sesuai PP 71/2010, menggunakan 3 metode yaitu metode garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Kemudian disesuaikan dengan PSAP 07, basis yang akan digunakan adalah historical value jika diketahui harga perolehannya. Sedangkan untuk yang tidak diketahui harga perolehannya menggunakan fair value.

Perubahan Jurnal Korolari

  • Piutang.

    Pencatatan piutang akan menghilangkan akun cadangan piutang.

  • Persediaan dan Beban Persediaan.

    Pengakuan Persediaan dalam neraca dan Beban Persediaan akan dihasilkan dari belanja barang pada ledger akrual sehingga nantinya akun Cadangan Persediaan tidak digunakan lagi.

  • Aset Tetap dan Aset Lainnya

    Pengakuan aset tetap pada neraca berdasar pada transaksi belanja modal, tetap membutuhkan jurnal korolari. Namun, penerapan full akrual tidak akan menggunakan akun Diinvestasikan Pada Aset Tetap dan akun Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya, karena jurnal aset tetap dan aset lainnya dihasilkan dari transaksi belanja modal.

  • Utang

    Pada full akrual dalam SPAN akan mencatat utang pada saat telah timbulnya kewajiban untuk membayar, sehingga akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang tidak digunakan lagi.

  • Investasi

    Investasi akan dicatat sebagai pengaruh adanya transaksi pengeluaran pembiayaan berbasis kas, sehingga pencatatan investasi tidak akan menggunakan akun Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Chart of Account

Chart of Account (CoA) atau Bagan Akun Standar (BAS) merupakan kode unik yang digunakan dalam kodefikasi transaksi pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kode BAS sangat berharga terlebih dalam penerapan sistem informasi yang terintegrasi seperti SPAN. Untuk SPAN, di awal Januari 2012 telah disepakati klasifikasi dari BAS yang akan digunakan untuk seluruh modul SPAN, meliputi klasifikasi satker, KPPN, akun, program, output, dana, bank, kewenangan, lokasi, anggaran, antar entitas, dan klasifikasi cadangan.

  • Kode Satker (6 Digit).Kode unit yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi.
  • Kode KPPN (3 Digit).

    Kode kantor perbendaharaan sesuai dengan lokasi tempat pembayaran.

  • Kode Akun (6 Digit).

    Kode klasifikasi pos atau rekening transaksi.

  • Kode Program (7 Digit).

    Kode gabungan dari kode BA, Eselon 1, dan Program.

  • Kode Output(7 Digit).

    Kode gabungan dari kode kegiatan dan kode output untuk mengakomodir output yang direalisasikan dari suatu kegiatan.

  • Kode Dana (10 Digit).

    Kode alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dengan cara penarikan tertentu dan informasi nomer register sumber dananya.

  • Kode Bank (5 Digit).

    Kode informasi mengenai arus kas pada setiap rekening.

  • Kode Lokasi (4 Digit).

    Kode tempat pelaksanaan kegiatan oleh satker.

  • Kewenangan ( 1 Digit).

    Kode kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, tugas perbantuan, desentralisasi, atau urusan bersama.

  • Anggaran (1 Digit).

    Kode pembagian transaksi sesuai dengan tahapan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

  • Antar Entitas (6 Digit).

    Kode transaksi antara entitas BUN dan entitas satker K/L selaku pengguna anggaran yang tidak memegang kas kecuali untuk UP dan kas di BLU.

  • Cadangan (6 Digit).

    Kode yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya klasifikasi baru di masa mendatang.

 

Tags: