Menteri Keuangan (Menkeu) M.Chatib Basri terhitung tanggal 17 Maret 2014 menetapkan peraturan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.07/2014. Dengan terbitnya PMK ini, maka PMK sebelumnya yaitu PMK Nomor 226/PMK.07/2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam aturan tersebut, yang dimaksud dengan Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Peta Kapasitas Fiskal sendiri digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

 

Sementara, yang dimaksud Kapasitas Fiskal dalam ketentuan tersebut adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.