Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.565,8 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah strategi.

Dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan pada Jumat (14/8) di Jakarta, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, strategi untuk mengejar target penerimaan perpajakan tahun depan masih akan difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun demikian, pemerintah akan tetap menjaga agar kedua hal tersebut tidak mengganggu iklim investasi maupun daya beli masyarakat.

“Kita akan tetap jalankan ekstensifikasi dan intensifikasi, tetapi tetap menjaga iklim investasi dan juga dunia usaha serta daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan kampanye untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah mulai dicanangkan pada tahun ini. Bedanya, jika pada tahun 2015 pemerintah lebih menekankan pada masalah kepatuhan, tahun depan, pemerintah akan mulai fokus pada kedisiplinan wajib pajak.

“Kalau tahun 2015 adalah tahun pembinaan perpajakan, maka tahun 2016 sudah tahun pendisiplinan. Jadi kalau tahun 2015 orang masih dibebaskan denda atau sanksi, 2016 ada dendanya,” jelasnya. Di sisi lain, untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, pemerintah masih tetap akan memberikan insentif fiskal.

Menkeu menambahkan, saat ini, pemerintah juga tengah mempersiapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, seperti merevisi Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, mulai tahun depan, penerapan faktur pajak elektronik akan diberlakukan di seluruh Indonesia.

“Kita berencana 2016 merevisi Undang-Undang PPh dan PPN, kemudian yang kedua penerapan faktur elektronik untuk seluruh Indonesia. Kalau sekarang ini per 1 Juli (2015) baru Jawa-Bali, tahun depan sudah seluruh indonesia,” pungkasnya.