Manajemen Pelaporan merupakan bagian terakhir dalam rangkaian Proses Bisnis SPAN

 

MANAJEMEN PELAPORAN

 

1. Pengertian dan Konsep Dasar

General Ledger merupakan inti dari sistem kerangka pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi. Seluruh transaksi keuangan yang diinput ke dalam sistem akan diposting ke dalam General Ledger sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan negara sehingga GL merupakan sumber data bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan proses bisnis GL di dalam SPAN adalah GL terintegrasi terpusat, sehingga transaksi subledger di tiap-tiap KPPN akan
terposting ke dalam GL yang terintegrasi.
Terdapat 2 GL di dalam SPAN, yaitu; GL akrual dan GL cash untuk mengakomodir penerapan penganggaran berbasis kas dan penerapan akuntansi full akrual. Berkaitan dengan proses bisnis akuntansi dan pelaporan, dilakukan juga restrukturisasi Bagan Akun Standar (BAS) yang menjadi backbone bagi proses pengelolaan keuangan. Pengembangan proses bisnis akuntansi (GL dan COA) sebagai bagian dari program SPAN dimaksudkan untuk mencapai tujuan reformasi pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh.

 

2. Proses Bisnis dan Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah

 

Menggunakan SPAN

Gambaran secara umum struktur sistem akuntansi ke depan masih sesuai dengan SAPP. Yang membedakan adalah pada SPAN akan menggunakan dua GL; GL akrual dan GL kas. Ledger akrual sama dengan praktik SAU dan ledger kas sesuai dengan SAKUN. Ledger akrual akan menghasilkan Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); sedangkan ledger kas akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

 

Kebijakan Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

 

a. Basis Akrual

Pengakuan dan pengukuran berdasarkan basis akrual meliputi pencatatan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas yang akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Namun setiap entitas akuntansi dalam penerapan SAP berbasis akrual penuh akan menggunakan 2 basis dalam pelaksanaannya karena hal ini terkait dengan kebutuhan penyajian laporan keuangan.

 

b. Basis Kas Menuju Akrual

Untuk pencatatan berdasarkan basis kas menuju akrual maka pencatatan transaksi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui dan diukur secara kas. Kemudian untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas berdasarkan basis akrual. Sedangkan untuk entitas yang selama masa transisi masih menggunakan basis CTA maka  akan menggunakan Standar yang ada selama ini dan telah diadopsi dalam PP 71 tahun 2010.

Dengan menerapkan penganggaran berbasis kas, memang tetap harus dilakukan pencatatan akuntansi dengan basis kas pada transaksi penerimaan dan  belanja negara. Basis kas baru benar-benar mengakui pendapatan sebagai benar-benar pendapatan ketika terjadi aliran kas masuk ke kas negara, dan mengakui belanja benar-benar sebagai belanja ketika terjadi aliran kas keluar dari kas negara. Sehingga dasar pengakuan basis kas tidak memperhatikan hak dan kewajiban yang terjadi atas suatu transaksi, namun berdasarkan realitas aliran kas yang terjadi di dalam suatu transaksi.

Pada transaksi akrual, peristiwa pengajuan SPM belanja oleh satker mewujudkan kewajiban/liability terhadap Negara untuk melunasi kewajiban tersebut dengan menerbitkan SP2D. Dengan basis akrual, akuntansi pada general ledger akrual terjadi pengakuan terjadinya beban dan kewajiban terhadap utang tersebut. Transaksi payment/pembayaran akan berpengaruh baik kepada general ledger akrual maupun general ledger kas. Dengan pelaksanaan akrual penuh dapat disajikan berapakah pendapatan  dan berapakah belanja negara yang sesungguhnya yang mempengaruhi kekayaan bersih pada saat pelaporan tersebut. Selain itu, akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif, misalkan berkaitan dengan penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya pada laporan yang dihasilkan dari basis kas. Dengan basis kas, tidak dapat mencerminkan kemungkinan belanja dan pendapatan di masa mendatang, sehingga informasi yang dihasilkan hanya berdasarkan kas yang masuk dan yang keluar pada saat tersebut.

 

Bagan Akun Standar (BAS)

Di dalam SPAN, fungsi BAS adalah menghubungkan beberapa modul-modul transaksi dengan akun-akun melalui terbentuknya jurnal-jurnal transaksi ketika terjadi transaksi pada tiap-tiap modul. SPAN akan mengadopsi satu BAS untuk Ledger akrual dan Ledger kas. Pada struktur BAS yang diakomodir SPAN, akan disesuaikan dengan fitur General Ledger di Oracle.

Oracle menempatkan kode-kode BAS menjadi suatu struktur dengan pertimbangan bahwa kode-kode yang ada pada struktur BAS akan menjadi dasar bagi pengecekan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Struktur BAS ini dikenal dengan istilah segment, sedangkan kode-kode yang ada dalam suatu segment disebut value. Selain segment dan value, juga terdapat DFF (descriptive flexfield) yang merupakan kode-kode yang ada dalam setiap modul SPAN, namun penggunaannya terbatas hanya  di modul tersebut, dan tidak dapat digunakan oleh modul lain. Penggunaan DFF ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing modul SPAN.

Hal ini berbeda dengan kode-kode dalam struktur BAS, dimana kode-kode dalam struktur BAS dapat digunakan oleh setiap modul. Selain itu, dalam Oracle juga digunakan konsep balancing segments, yang merupakan segmen penyeimbang dalam struktur BAS. Balancing segment dalam struktur BAS adalah kode satker, sehingga nantinya laporan keuangan dapat dihasilkan per satker.

 

 

Struktur Bagan Akun Standar beserta digitnya disajikan dalam table di bawah ini:


Struktur BAS beserta digitnya

Pelaporan

Pelaporan (Reporting )merupakan salah satu proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan oleh entitas akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis pelaporan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mewujudkan  terciptanya  transparansi, efektivitas dan  akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui penggunaan SPAN single database. Database yang terintegrasi dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information discrepancy yang dihasilkan oleh entitas-entitas yang berbeda dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas dibawahnya untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan (penyederhanaan level rekoniliasi). Namun demikian, konsekuensinya adalah perlunya penyempurnaan prosedur rekonsiliasi dilevel terendah (KPPN-Satker) yakni perlunya dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi.

Modul Pelaporan juga akan menfasilitasi disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah  yang  dapat  menghasilkan
statistik  keuangan  yang  mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics atau GFS). Hanya saja, Laporan Keuangan berbasis GFS dalam SPAN hanya dengan mapping akun pada LKPP ke akun GFS dan belum sampai pada mengkonsolidasi LKPP dengan LKPD. Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar Negara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik Keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam Penyusunan laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam pengembangan proses bisnis Pelaporan. Konsep “User Defined Reporting” merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini.

 

Penerapan Integrated Database (Single Database)

Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, valid, andal dan tepat waktu,  diperlukan penyempurnaan proses  pelaporan baik  dari faktor  data input maupun proses  pengolahan datanya.  Selama  ini sering  terjadi adanya perbedaan laporan antara KL dengan BUN baik dilevel terendah (KPPN & satker), level wilayah maupun level teratas (kantor pusat). Salah satu penyebabnya adalah karena laporan dihasilkan dari dua database yang berbeda. Meskipun telah dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi antar keduanya, namun hasilnya belum maksimal untuk menihilkan perbedaan.

Salah satu upaya menghilangkan perbedaan tersebut, laporan dari dua entitas tersebut diatas (KL & BUN) diupayakan untuk bisa dihasilkan dari satu database yang sama. Dengan singledatabase, perbedaan laporan kedua enititas tersebut tidak akan terjadi lagi. Namun sebenarnya dengan menggunakan satu database pun ada dua kemungkinan yang terjadi, benar kedua-duanya atau salah kedua-duanya karena tidak adanya prosedur cross-check antar dua laporan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan single database juga harus dibarengi dengan ketelitian dan kejelian mulai dari awal perekaman data.

 

Proses Bisnis Pelaporan di KPPN

Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Pengembangan proses bisnis Pelaporan ditingkat KPPN akan banyak terkait dengan seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera)
di KPPN. Ada beberapa subaktivitas utama dalam proses pelaporan ditingkat KPPN khususnya Seksi Vera yaitu Prosedur Rekonsiliasi, prosedur pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), prosedur pemberian sanksi yang Belum Rekonsiliasi, dan Prosedur Penyusunan LKPP tingkat KPPN.

Dalam penyempurnaan proses bisnis pelaporan khususnya terkait dengan reformulasi prosedur rekonsiliasi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain adanya proses konfirmasi data dari Kanwil DJPBN ke Kanwil kementerian lembaga sehubungan dengan penggunaan single DB SPAN.

 

Mekanisme Pelaporan Keuangan


Mekanisme Pelaporan Keuangan

 

 

 

 

 

Tags: