1.     Pengertian dan Konsep Dasar

Pelaksanaan manajemen komitmen terutama ditujukan untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran (ketaatan terhadap batas pengeluaran). Di samping itu, manajemen komitmen juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan yang berbeda dengan perencanaan kas berdasarkan data trend dari periode sebelumnya

2.     Proses Bisnis Manajemen Komitmen

Kerangka Integrasi dan Koneksitas Proses Bisnis Manajemen Komitmen dengan proses bisnis perbendaharaan lainnya :

Proses Bisnis SPAN - Manajemen Komitmen

 

Dalam rangka implementasi SPAN secara garis besar komitmen dibagi menjadi 2, yaitu

a. Spesific commitment: komitmen yang berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan kontrak pengadaan barang dan jasa. Satker akan membuat dan menyampaikan dokumen Resume Kontrak atau Request for Commitment (RFC) yang selanjutnya akan dicatat oleh KPPN. Dokumen RFC ini pada dasarnya memuat ringkasan data kontrak sebagaimana model Resume Kontrak (Perdirjen 66/PB/2005 lampiran V) yang digunakan pada proses bisnis saat ini. Dokumen RFC dibuat atas dasar kontrak dan diperlakukan sebagai Purchase Order (PO) dalam sistem perbendaharaan di KPPN.

Jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam specific commitment antara lain meliputi:

No. Jenis Pengeluaran
1.  Pengadaan barang/jasa dengan pihak ke-3
2.  Penyaluran penerusan pinjaman

  

b. Continuing commitment: komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri yang mudah diidentifikasi. Dengan kata lain, continuing commitment terkait dengan transaksi-transaksi yang bersifat non-kontraktual. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.

Jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam continuing commitment meliputi:

No.    Jenis Pengeluaran
1. Pembayaran gaji
2. Pembayaran menggunakan Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawabannya (GUP)
3. Pembayaran jasa bank terkait penerusan pinjaman
4. Pembayaran jasa bank selaku bank persepsi
5. Penyaluran subsidi
6. Penyaluran transfer ke daerah
7. Pembayaran kelebihan pajak (SPM KP/KC)
8. Pembayaran imbalan bunga (SPM IB)
9. Pembayaran askes, taspen,taperum

 

Kerangka pelaksanaan manajemen komitmen adalah sebagai berikut:

Kerangka Pelaksanaan Manajemen Komitmen

Catatan:

(*)   Penyampaian dokumen Resume Kontrak adalah dalam rangka pencatatan informasi yang dibuat oleh Satker kepada KPPN.

(**)   Pencatatan kewajiban dilakukan atas dasar invoice yang valid yang merujuk pada penerbitan SPP atau SPM.

PR  =  permintaan untuk  pengadaan barang/jasa atas kebutuhan tertentu

PO =  Kontrak

 

Penerapan manajemen komitmen dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dari hal-hal berikut ini:

 

  1. Adanya pengujian atas ketersediaan dana atas komitmen secara lebih dini pada tahap pelaksanaan anggaran.
  2. Adanya pencadangan pagu yang dapat menginformasikan status pagu anggaran yang dikelola Satker yang dapat membantu proses pengambilan keputusan, misalnya untuk kepentingan revisi anggaran dalam tahap pelaksanaan anggaran.
  3. Pemberian nomor referensi atas data kontrak yang telah diuji validitasnya, yang bermanfaat sebagai salah satu referensi dan verifikasi pada tahap pembayaran kepada pihak ke-3.
  4. Adanya fasilitas untuk melakukan perencanaan kas yang lebih ideal, baik dalam jangka panjang melalui penggunaan proyeksi arus kas dalam kontrak.
  5. Adanya catatan atas komitmen dan kontrak-kontrak yang dibuat pemerintah untuk pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu tertentu.
  6. Adanya integrasi atas proses bisnis yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan, yang setidaknya meliputi manajemen komitmen, manajemen DIPA, manajemen pembayaran dan manajemen kas.
  7. Adanya data badan usaha yang valid  selaku rekanan pemerintah yang dapat digunakan untuk menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan terkait dengan keuangan negara.

Untuk mendukung Manajemen Komitmen, manajemen supplier menjadi salah satu komponen utama yang harus dikembangkan. Manajemen supplier menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran (berupa satker, pegawai, pihak ketiga, pembayaran terkait satker BABUN, transfer derah, penerusan pinjaman, pengembalian pendapatan maupun pengesahan dan sebagainya) dimana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan tujuan pembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangka meningkatkan  validitas data  suppliermaupun  dalam  rangka memenuhi kebutuhan laporan manajerial terkait supplier yang memiliki  perikatan  dengan negara. Proses registrasi data supplier dimulai dari validasi data yang disampaikan oleh Satker  dengan master  data  yang  ada di  SPAN.  Data yang valid akan diberikan nomor register supplier apabila belum memiliki nomor register. Hasil update data supplier akan disampaikan ke Satker sebagai bukti pencatatan data di SPAN dan untuk menjadi acuan apabila akan melakukan perikatan atau pembayaran dengan supplier yang sama.

Terkait data supplier, suatu Resume  Kontrak atau Resume Tagihan selain harus melewati proses pengujian terkait validitas datanya, hanya dapat di proses lebih lanjut apabila dalam data Resume Kontrak  atau Resume Tagihan tersebut  merujuk pada  supplier tertentu dalam master data supplier.

Wewenang melakukan perekaman dan modifikasi data supplier terletak pada responsibility KPPN sebagai unit operasi dalam implementasi SPAN. Terdapat juga satu unit khusus  yang akan melakukan pengelolaan  terhadap data supplier, unit  khusus  tersebut  berada  di kantor pusat  Ditjen   Perbendaharaan.

Gambar Ilustrasi Penyampaian antara data supplier dengan RFC dan Resume tagihan 

Proses Bisnis pada Manajemen Komitmen

 

Tags: