Jakarta, 15/06/2016 Kemenkeu – Pemerintah telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2015, yang juga telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam LKPP 2015 tersebut, untuk pertama kalinya pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Dengan basis akrual, laporan keuangan pemerintah diharapkan menjadi lebih akuntabel dan transparan dalam menyajikan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam LKPP 2015 yang disusun dengan basis akrual tersebut, ada tiga tambahan laporan yang disusun oleh pemerintah, sehingga total terdapat tujuh laporan. Ketiga laporan tambahan tersebut yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

“Tahun ini kita memakai accrual basis, tidak mudah, karena ada tambahan tiga laporan. Tahun yang lalu, saya ragu-ragu apakah ini bisa dikerjakan,” kata Presiden Joko Widodo saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2015 kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada Senin (06/06) lalu.

Dari pemeriksaaan atas 86 entitas, secara keseluruhan BPK mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan jajarannya yang telah berupaya menjaga kualitas laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak signifikannya penurunan kualitas laporan keuangan pada penerapan SAP berbasis akrual untuk pertama kalinya.

Terjaganya kualitas laporan keuangan tersebut terlihat dari jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Untuk tahun 2015, sebanyak 56 K/L memperoleh opini tertinggi dari BPK tersebut. Selanjutnya, tercatat 26 K/L memperoleh opini WDP serta empat K/L memperoleh opini Disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat).

Hasil pemeriksaan tersebut, menurut Presiden, harus menjadi momentum bagi K/L untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. “Dalam menyikapi laporan ini, intinya bukan pada predikat yang diraih, tetapi hasil pemeriksaan harus kita terima sebagai momentum untuk perbaikan, pembenahan, dan menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah bertanggung jawab moral pada konstitusional dan terhadap rakyat,” urainya.(nv)

Informasi terkait: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 (Audited)

 

Tags: