Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan sambutan dalam acara Simposium Internasional bertema The Future for Indonesian Government Financial Reporting di Aula Mezzanine, Kemenkeu, Jakarta (31/1)

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan sambutan dalam acara Simposium Internasional bertema The Future for Indonesian Government Financial Reporting di Aula Mezzanine, Kemenkeu, Jakarta (31/1)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Simposium Internasional bertema The Future for Indonesian Government Financial Reporting di Aula Mezzanine, Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (31/01). Acara ini menghadirkan diskusi yang diikuti para pakar bertaraf internasional baik dari luar maupun dari dalam negeri dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Saat memberikan sambutannya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan dan akuntabel adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, andal dan tepat waktu.

“Dalam simposium ini, selain kita bagaimana me-report dengan benar dan baik, tidak lagi unrecorded, semua recorded, semua sudah dinilai, udah di-asersi yang baik, tetapi penggunaan angka-angka itu kira-kira apa untuk selanjutnya,” jelas Mardiasmo.

Sesuai Nawacita, sasaran pembangunan seperti pembangunan infrastruktur mendapat porsi lebih. Selain itu, pembangunan desa juga mendapatkan alokasi Dana Desa yang sangat besar. Menurutnya, dengan laporan keuangan yang baik, ke depannya baik eksekutif maupun legislatif, dapat menggunakan laporan tahun sebelumnya untuk membahas anggaran tahun berikutnya.

Dalam sambutannya, Wamenkeu juga berharap laporan keuangan pemerintah dapat berperan lebih jauh dalam mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain beliau juga mengingatkan, selama ini instansi baik Kementerian / Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) hanya lebih mengejar opini atas laporan keuangan.

“Padahal opini hanyalah suatu milestone, suatu minimum requirement, tetapi masalahnya tidak cukup hanya itu” ujarnya.

Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, Wamenku berpendapat, laporan keuangan lebih memilki informasi yang cukup untuk menjadi feedback penyusunan anggaran tahun berikutnya. Wamenkeu mencontohkan, dengan melihat neraca, masyarakat bisa tahu apakah belanja modal yang dilakukan outputnya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

“Intinya laporan keuangan itu tidak hanya perfect dalam proses reporting, untuk jadi bagian dari accountability itu yes. Tapi setelah itu mestinya menjadi feedback untuk perencanaan anggaran berikutnya” ujarnya.

“Masyarakat dapat apa dari laporan keuangan yang menjadi amanah ini? public money yang digunakan”. Ia menegaskan bahwa setiap satu rupiah harus digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, sebagaimana fokus pemerintah saat ini, belanja akan diarahkan untuk belanja infrastruktur dan belanja produktif lainnya bukan hanya belanja aparatur.

“APBN adalah instrumen untuk kesejahteraan rakyat, apakah mulai dari memperbaiki kemiskinan, pengangguran termasuk kesenjangan masyarakat” tegasnya.

 

Tags: ,