http://infopublik.id/cni-content/uploads/modules/gallery/39_20150521032555.jpg

Penyerahan Piagam opini WTP dari Utusan BPK RI Pusat, Sjafrudin Mossi kepada Walikota Tidore Kepulauan, Ahmad Mahifa disaksikan oleh Ketua BPK RI perwakilan Maluku Utara, Kukuh Prionggo

Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara, sesuai hasil audit BPK-RI meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Malut, Kukuh Pringgo di Ternate, Rabu (3/6) mengemukakan, “Selain itu, sudah empat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan satu Pemerintah Kota (Pemkot) dalam wilayah Malut yang telah diaudit Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Malut terkait dengan sistem pelaporan pengelolaan keuangan dalam APBD induk tahun 2014, maupun anggaran bantuan melalui pemerintah pusat yang masuk APBN tahun 2014.”

Dari hasil pemeriksaan BPK terhadap sistem pelaporan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2014 keempat Pemkab dan satu Pemkot tersebut, dapat disimpulkan seluruhnya telah mengalami kemajuan satu tingkat di atas dari pelaporan penggunaan keuangan daerah pada tahun sebelumnya.

“Meski demikian, di sisi lain faktanya di lapangan masih terdapat Pemkab disaat pemeriksaan BPK terindikasi adanya temuan kerugian negara, sehingga harus diberi deadline waktu 60 hari untuk dilakukan pembenahan ulang, namun ini merupakan prestasi sehingga perlu diapresiasikan,” katanya.

Menurut dia, laporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2014 oleh Pemkab/Pemkot sudah mulai mendekatkan pada sistem pengelolaan keuangan daerah yang membaik, akuntabel dan trasparan, karena berhasil menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan BPK tahun 2013, sehingga sebelumnya berada di satu tingkat di bawah kini harus naik satu tingkat ke atas.

http://1.bp.blogspot.com/-CoZw7qIaMc0/VWAbcLG7g1I/AAAAAAAAAAg/_UUU6r6NlFs/s1600/penyerahan%2BPiagam%2BPenghargaan%2Batas%2Bperolehan%2BOpini%2BWTP.jpg

Penyerahan Piagam opini WTP dari Utusan BPK RI Pusat, Sjafrudin Mossi kepada Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba disaksikan oleh Ketua BPK RI perwakilan Maluku Utara, Kukuh Prionggo

Setelah BPK lakukan pemeriksaan terkait pelaporan keuangan daerah di lima daerah ini menunjukkan bahwa Pemda sudah punya itikad yang baik untuk perbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk Kabupaten Halbar, Sula, Morotai pada tahun 2013 mendapat opini Disclaimer BPK terkait laporan keuangan daerah, namun pada laporan keuangan daerah di tahun 2014 mengalami peningkatan sehingga mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara untuk Kota Tidore dan Halsel yang tahun sebelumnya mendapat penilaian dari BPK opini WDP, namun di tahun 2014 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Ini merupakan prestasi yang baik bagi setiap daerah dalam kelola anggaran negara maupun daerah, sehingga diharapkan apa yang sudah diperbaiki ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara untuk penyampaian hasil pemeriksaan laporan keuangan dari pemerintah Provinsi Malut, pihaknya belum memastikan waktu kapan untuk dapat disampaikan karena masih berkoordinasi dengan pimpinan BPK RI untuk disampaikan secara langsung saat rapat paripurna DPRD provinsi.

“Untuk Pemprov Malut nanti disampaikan secara bersama dalam rapat paripurna DPRD bersama Pemrov nanti, yang akan disampaikan secara langsung oleh kepala BPK RI,” katanya.

 

Tags: ,