http://www.kemenkeu.go.id/en/sites/default/files/imagecache/slider/slider/0403a_0.jpgPemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan.

Pada hari ini (Rabu (4/3/2015)), Kementerian Keuangan mengadakan “Kick Off” Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual untuk menciptakan momentum awal penerapan akutansi berbasis akrual. “Kick off akuntansi berbasis akrual ini mengingatkan terutama kepada para sekjen di semua bidang untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta.

Ia menyampaikan momentum implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan indromasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

 

Akuntansi Berbasis Akrual, Komitmen Bersama untuk Wujudkan Opini WTP

Akutansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada pertaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan.

Akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Mardiasmo mengatakan implementasi ini harus sudah dijalankan agar tidak lupa dengan amanat Undang-Undang tersebut. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan persiapan untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan komitmen penyelenggaraan pemerintah. “Kompetensi standar untuk SDM sudah ada, sistem akuntannya sudah ada dan sudah di luncurkan, sosialisasi juga sudah dilakukan,” kata dia.

Selain itu, menurutnya, tentu saja diharapkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat, daerah atau K/L mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. β€œHal ini dilakukan demi mewujudkan good governance dan clean governance,” pungkasnya.

Masing-masing kementerian dan lembaga juga ditunjuk Duta Akrual yang diharapkan dapat menciptakan komunikasi dan koordinasi serta menjadi fasilitator atas perubahan penerapan basis akuntansi akrual di pemerintah pusat. Nantinya akuntansi berbasis akrual ini juga akan diterapkan ke pemerintah daerah.

 

Implementasi Akuntasi Berbasis Akrual Didukung Teknologi Informasi

Kementerian keuangan telah berusaha mendukung implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan penggunaan teknologi informasi. “23 September 2013 ada semacam kesepakatan antara beberapa menteri untuk menyiapkan beberapa piranti lunak dan keras sehingga 2015 ini bisa dilakukan,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Untuk menyajikan informasi yang lebih handal dan cepat, sistem aplikasi komputer telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Dalam laporannya, Marwanto menyampaikan bahwa saat ini ada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di seluruh KPPN dalam pelaksanaan anggaran yang mendukung akuntansi akrual.

“Sementara itu, pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga telah dikembangkan aplikasi SAIBA yang merupakan kependekan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual untuk digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun anggaran 2015 ini,” tambahnya.

Namun, mengingat sistem ini masih dalam proses transisi yang akan terus ditingkatkan, ia memohon dukungan dari semua pihak. “Kami bekerja keras luar biasa. Namun demikian karena ini sesuatu yang baru butuh upaya dan concern dari semua pihak. mungkin masih ada kekurangan dari transisi,” pungkasnya.

Dalam acara ini akan disepakati pula piagam Deklarasi Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, serta pencanangan program Duta Akrual pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara yang telah dipilih.

 

Tags: , ,