Setelah sebelumnya telah mengumumkan 4 paket kebijakan penyelamatan ekonomi, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan paket kebijakan insentif fiskal dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri mengatakan, terdapat empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai paket pertumbuhan dan stabilitas ekonomi pada Agustus 2013. “Kita sudah tandangani Hari Minggu (25/8) dan Selasa (27/8) kemarin, dan kita umumkan hari ini,” kata Menkeu di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Rabu (28/8).

Kebijakan pertama adalah relaksasi kebijakan pada kawasan berikat. “Intinya bahwa orientasi di dalam kawasan berikat selama ini porsi terbesarnya adalah untuk ekspor, tapi dengan aturan ini maka memberikan kesempatan untuk domestik menikmati itu. Dengan begitu, maka industri padat karya di kawasan berikat dapat turut menikmati insentif atau fasilitas, maka akan mendorong pertumbuhan industri ini. Dan hal tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian,” jelas Menkeu.

Kebijakan kedua adalah penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk produk-produk tertentu yang sudah tidak tergolong barang mewah. “Jadi dalam PMK ini, di Indonesia ada barang yang katagorinya sudah tidak mewah lagi yang selama ini dikenakan pajak, akibatnya sering kali harus berhadapan dengan barang selundupan. Jadi, produk yang kena PPnBM tidak bisa kompetisi dengan barang selundupan. Karena itu beberapa produk dihilangkan PPnBM-nya, dengan begitu mereka dapat berkompetisi,” katanya.

Kebijakan ketiga adalah pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama. “Ini clear bahwa buku non fiksi dari impor itu PPN-nya dihapus, dan kita sudah siapkan sebelumnya,” katanya.

Terakhir, Kemenkeu juga mengeluarkan insentif fiskal bagi industri yang berorentasi pada ekspor dan mengeluarkan paket insentif fiskal, yang memberikan ruang bagi para perusahaan dalam mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Kalau PHK tidak dilakukan, maka pekerja akan tetap punya income, kalau mereka tetap punya income maka tetap akan dapat melakukan aktifitas ekonomi. Artinya daya belinya bisa dijaga, dan ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang nantinya akan memberikan list perusahaannya. Jadi bagi perusahaan yang ingin mengambil fasilitas ini harus membuat kontrak untuk harus tidak melakukan PHK,” ucapnya. (ak)

 

Tags: