Logo JKNKita akan memasuki tahun baru 2014 dalam hitungan jam. Beberapa kebijakan akan diberlakukan pemerintah, salah satunya tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk menyikapi perubahan ini, sebelumnya, di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, telah dibuat aplikasi Gaji (GPP 2014) yang mengalami perubahan ditandai dengan adanya 2 akun baru yaitu 811131 dan 811132 pecahan dari akun IWP 811111 untuk PNS atau 811113 untuk anggota TNI/Polri yang kini tidak berlaku lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini, Selasa 31 Desember, meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peluncuran JKN didukung oleh peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berfungsi sebagai operator di lapangan.

BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes dan pada 2015 BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek yang berfungsi menjamin kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan sosial.

Sejumlah peraturan pemerintah dan keputusan presiden terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (24/12/2013). Dengan demikian, jaminan kesehatan nasional siap dilaksanakan pada 1 Januari 2014.

Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris, di Jakarta, Rabu (25/12/2013), menjelaskan, peraturan itu antara lain Peraturan Pemerintah (PP) tentang Aset, Liabilitas, dan Modal Awal Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan (termasuk besaran iuran), serta Perpres Gaji Dewan Pengawas dan Direksi. Dengan dasar itu, PT Askes yang akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dapat melaksanakan tugasnya.

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai amanat Undang-Undang No 40/2004, yang diawali dengan jaminan kesehatan per 1 Januari 2014. Sesuai dengan amanat UU No 24/2011 tentang BPJS, Askes dan Jamsostek akan beralih dari badan usaha milik negara menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan (1 Januari 2014) dan BPJS Ketenagakerjaan (1 Juli 2015).

Pada awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Januari 2014, setidaknya ada 121,6 juta peserta yang terdiri dari peserta asuransi kesehatan sosial PT Askes (pegawai negeri sipil/PNS dan pensiunan beserta keluarga, anggota dan pensiunan TNI-Polri dan keluarga), peserta jaminan kesehatan dari Jamsostek serta penduduk miskin yang tercakup dalam Jamkesmas yang kemudian menjadi penerima bantuan iuran (PBI). Selain itu, menurut Fachmi, semua BUMN telah mendaftarkan pegawainya untuk menjadi peserta JKN.

Secara bertahap, semua penduduk Indonesia akan tercakup dalam program JKN pada tahun 2019. Ada aturan yang mengharuskan semua perusahaan swasta mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN. Perusahaan yang menolak bisa dikenai sanksi administratif.

Menurut Direktur Pelayanan PT Askes Fajriadinur, jika ada perusahaan/individu yang juga menjadi peserta asuransi swasta/komersial selain mendaftarkan karyawan ke JKN, akan digunakan skema Coordination of Benefits (COB). Saat ini, sudah ada MOU tentang COB antara Askes/calon BPJS dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia serta Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Hal serupa dilakukan untuk perusahaan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan sendiri, selain mendaftarkan karyawan menjadi peserta JKN.

”Pada CoB, selisih biaya yang ditanggung JKN akan ditagihkan ke asuransi swasta atau perusahaan terkait. Selisih biaya biasanya karena kenaikan kelas perawatan. Demikian juga untuk selisih harga bantuan alat kesehatan, misalnya kacamata, protese gigi, penyangga leher, dan kruk,” katanya.

Dalam transformasi, Fachmi mengatakan, aset PT Askes menjadi aset BPJS, termasuk dana hasil akuisisi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Inhealth) oleh PT Bank Mandiri bersama Kimia Farma dan Jasindo.

Namun, dengan tambahan infrastruktur dan karyawan, keharusan mengembangkan kapasitas pelayanan, serta pengalihan sebagian besar modal BPJS dalam bentuk cadangan premi menjadi dana jaminan sosial (biaya pelayanan kesehatan), modal BPJS menjadi tidak mencukupi untuk investasi yang dapat digunakan untuk biaya operasional (dana badan). ”BPJS perlu tambahan dana operasional yang bersumber dari persentase iuran yang masuk,” kata Fachmi.

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp19,93 triliun untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan miskin dapat menikmati fasilitas BPJS kesehatan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, menyatakan sebagian besar dari rumah sakit di seluruh Indonesia siap menerapkan program jaminan kesehatan ini. Dari 2.300 RS di seluruh Indonesia, sudah 1.700 yang menandatangani MoU pelaksanaan JKN ini.

Rumah sakit tersebut baik milik pemerintah ataupun swasta. Dia juga menegaskan bagi masyarakat yang memiliki kartu Askes, Jamkesmas dan kartu jaminan sosial lainnya yang resmi dari pemerintah, masih berlaku saat BPJS kesehatan berjalan.

Tabel Iuran JKN

  • Peserta

  • PNS/TNI/Polri/Pensiunan

  • Pekerja penerima upah, selain PNS dll

  • Penerima bantuan iuran (PBI)

  • Bentuk Iuran

  • 5%

    per keluarga

  • 4,5% dan 5%

    (per keluarga)

  • Nilai Nominal

    per jiwa

  • Besaran Iuran

  • 2%

    dari Pekerja

  • Hingga 30 Juni 2015: 0,5% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja. Mulai 1 juli 2015 : 1% dari pekerja dan 4 % dari pemberi kerja

  • Rp 19.225

  • Keterangan

  • Kelas 1 dan Kelas 2

    Rawat inap

  • Kelas 1 dan Kelas 2

    Rawat inap

  • Kelas 3

    Rawat inap

Sumber : Kementerian Kesehatan dan Lampiran I Peraturan Menkes RI No. 69 Tahun 2013

Iuran

Sejauh ini, ketentuan iuran PNS dan TNI/Polri 5 persen dari gaji per keluarga per bulan. Untuk pekerja formal swasta, 4,5 persen dari dua kali penghasilan tidak kena pajak. Iuran sektor nonformal Rp 59.500 per orang per bulan untuk rawat inap kelas 1, Rp 42.500 di kelas 2, dan Rp 25.500 di kelas 3. Iuran penduduk miskin ditanggung pemerintah.

Bagi pensiunan PNS, sebagaimana selama ini, iuran dibayar pemerintah dan pensiunan sesuai dengan persentase. Untuk pensiunan yang pemberi kerjanya tidak lagi mengiur (misalnya BUMN dan swasta), masuk dalam skema membayar nominal bulanan sebagaimana pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja.

 

 

 

Tags: