Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Inovasi menjadi sorotan Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro saat membuka Rapimnas Ditjen Perbendaharaan tahun 2016 (28/03). Menkeu menyatakan bahwa secara tidak langsung layanan yang diberikan Ditjen Perbendaharaan lazimnya akan dibandingkan dengan layanan perbankan nasional, termasuk dalam hal inovasi.

“Apabila pada umumnya perbankan makin bisa memperbaiki pelayanan khususnya dengan menonjolkan penggunaan IT (teknologi informasi-Red.), maka yang akan terjadi adalah akan ada tuntutan yang sama dari stakeholder Ditjen Perbendaharaan” kata Bambang.

Menkeu juga menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden pada Rapat Kerja Pemerintah di awal tahun 2016 supaya instansi dan aparat pemerintah lebih adaptif menghadapi tuntutan stakeholder yang menginginkan kemudahan atau simplifikasi prosedur pelayanan. “Inovasi adalah kata kunci untuk membuktikan kepada user/stakeholder bahwa kinerja pelayanan Ditjen Perbendaharaan tidak kalah dengan perbankan ” ungkap Bambang.

Menkeu mengingatkan pula bahwa inovasi yang dilakukan harus benar-benar berdaya guna dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan.“Dengan inovasi yang terus didorong, jangan sampai ada atau tidak ada inovasi berbasis IT sama saja hasilnya. Jangan sampai inovasi dilakukan hanya untuk ‘gaya-gaya-an’ saja supaya terlihat keren” pesan Bambang.

Pada kesempatan membuka Rapimnas yang kali ini juga mengambil tema inovasi yaitu “Mendorong Inovasi Seiring Dinamika Organisasi”, Menkeu secara simbolis juga meluncurkan tiga inovasi IT yang dimaksudkan menjadi respon Ditjen Perbendaharaan atas harapan Presiden dan Menkeu. Ketiga inovasi IT tersebut adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara(SAKTI), Aplikasi Helpdesk terintegrasi HAI DJPBN dan E-Portal Ditjen Perbendaharaan.

Inovasi seperti SPAN dan MPN G2 yang telah diimplementasikan pada tahun 2015 merupakan upaya Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan layanan atas pencairan dana APBN, penyetoran penerimaan negara dan pengelolaan kas. Demikian diungkapkan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

“Jika nanti SPAN dan SAKTI sudah operasional terkoneksi, maka pelayanan yang dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan akan dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi yang bersifat otomasi sepenuhnya” kata Marwanto.

 

Tags: