Kemenkeu Raih Predikat Memuaskan Atas Akuntabilitas Kinerjanya

Menteri Keuangan Menerima Penghargaan atas LAKIP 2015 dari Wakil Presiden Indonesia

Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro Menerima Penghargaan atas LAKIP 2015 dari Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (16/12)

Jakarta, 16/12/2015 Kemenkeu – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memperoleh penghargaan atas akuntabilitas kinerjanya. Tahun ini, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenkeu berhasil memperoleh predikat A atau memuaskan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12).

Seperti diketahui, mulai tahun 2010, Kementerian PANRB secara rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah provinsi. Proses evaluasi dilakukan dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah, sehingga mampu membangun etos kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, tahun ini terdapat empat K/L dan dua pemerintah provinsi yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB tercatat, dari 86 K/L yang dievaluasi, Kemenkeu berhasil meraih nilai tertinggi, yaitu 83,59. Sementara, tiga K/L lain yang juga meraih predikat memuaskan  yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, dua provinsi yang meraih predikat memuaskan adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi instansi yang telah memberikan kinerja terbaik bagi kelangsungan pemerintahan. “Pekerjaan kita dievaluasi dan dinilai. Gunanya adalah bagi yang A tetap mempertahankan, yang di bawah agar dapat mencapai lebih baik lagi,” katanya.

Ia menambahkan, semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut. “Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, ia juga menegaskan agar seluruh instansi pemerintah dapat membangun etos kerja mengutamakan hasil yang memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Seluruh anggaran yang dikelola harus benar-benar digunakan bagi kepentingan publik dan berorientasi pada hasil. “Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga  kesesuaian dengan hasil yang diperoleh,” katanya.

Kementerian Keuangan Teratas

Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) merilis hasil evaluasi kinerja 86 instansi. Inilah instansi yang nilainya berada di 10 peringkat teratas.

Kementerian Keuangan (83,59)
Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76)
Badan Pemeriksa Keuangan (80,45)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (77,54)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (77,00)
Kementerian Perencanaan Pembangunan (76,13)
Kementerian Perindustrian (73.90)
Badan Pusat Statistik (73,86)
Mahkamah Konstitusi (73,73)

 

Kemenkeu Raih Peringkat Pertama Anugerah Keterbukaan Informasi Publik untuk ketiga kalinya.

Presiden RI, Joko Widodo memberikan sambutan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 di Istana Negara (15/12)

Presiden RI, Joko Widodo memberikan sambutan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 di Istana Negara (15/12)

Jakarta, 15/12/2015 Kemenkeu – Kementerian Keuangan kembali berhasil meraih peringkat pertama dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 untuk kategori kementerian. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (15/12) di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pemeringkatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat ini, Kementerian Keuangan berhasil mempertahankan peringkat pertama untuk kategori kementerian, dengan nilai 99,722. Dengan demikian, ini adalah kali ketiga Kemenkeu berhasil meraih peringkat pertama secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir.

Sebagai informasi, anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik  Tahun 2015 diberikan kepada badan publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya. Tahun ini, pemeringkatan diikuti oleh 386 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori, yakni kementerian, pemerintah provinsi, lembaga negara, lembaga non struktural, Badan Usaha Milik Negara, perguruan tinggi negeri, dan partai politik nasional.

Proses pemeringkatannya sendiri terdiri atas empat tahapan yang dilaksanakan pada Oktober 2015 hingga Desember 2015. Keempat tahapan tersebut yaitu pengiriman kuesioner kepada badan publik, verifikasi situs/portal dan soft file data dukung, dilanjutkan dengan verifikasi acak lanjutan, dan diakhiri dengan visitasi terhadap sepuluh badan publik dengan nilai tertinggi per kategori.

Dalam sambutannya usai penyerahan penghargaan, Presiden menekankan bahwa hanya dengan keterbukaan, pemerintah dapat membangun legitimasi dan kepercayaan publik. “Untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas, perubahan pola pikir, mindset di kalangan birokrasi pemerintah dan badan-badan publik, namun dengan menerapkan reformasi sistem dan pola kerja,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi langkah-langkah inovasi yang telah dilakukan oleh badan-badan publik, baik kementerian/lembaga, non-kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah, termasuk di antaranya pemanfaatan e-government. Menurut Presiden, hal tersebut mampu meningkatkan transparansi dan dapat memberikan respons secara cepat terhadap penanganan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Tidak lupa, Presiden juga mengajak badan-badan publik untuk bersama-sama mendorong keterbukaan informasi publik dan menciptakan pemerintahan terbuka di Indonesia. “Kepada para penerima penghargaan keterbukaan informasi saya ucapkan selamat, marilah kita secara bersama-sama mendorong keterbukaan informasi publik dan menciptakan pemerintahan terbuka di Indonesia,” pungkasnya.(nv)

 

Tags: ,