Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Menjalankan salah satu tugas utama dan amanat undang-undang, Kementerian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (30/03).

LKPP Unaudited diserahkan kepada Ketua BPK oleh Menteri Keuangan, Bambang PS. Brodjonegoro didampingi antara lain oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo dan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam kegiatan “Penyerahan LKPP (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2015” di Auditorium BPK Pusat, Jakarta.

Ketua BPK, Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah karena dapat menyerahkan LKPP TA.2015 tepat waktu. Harry Azhar juga menyampaikan bahwa penyerahan LKPP unaudited yang tepat waktu ini memiliki nilai lebih, mengingat LKPP tahun 2015 menjadi wujud momentum perubahan besar dalam sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu mulai diberlakukannya pelaporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

BPK juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual tahun 2015. Penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan LKPP ini diharapkan tidak menimbulkan bias karena baru pertama kali dilakukan, tetapi justru meningkatkan kualitas laporan. “Sehingga LKPP tahun 2015 yang baru saja kami terima benar-benar dapat memberikan informasi keuangan yang memadai, bermanfaat dan tidak menyesatkan,” ungkap Harry Azhar Azis.

Selanjutnya, Ketua BPK juga mengharapkan bahwa kualitas laporan berupa opini BPK dapat berkorelasi dan dirasakan dampaknya pada kesejahteraan rakyat, karena opini WTP bisa menjadi indikator pengelolaan keuangan pemerintah yang tepat sasaran melalui program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Karenanya, LKPP bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian/Lembaga, mengingat LKPP merupakan Konsolidasi dari 85 laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).

Sejalan dengan yang disampaikan Ketua BPK, Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas laporan dari tahun ke tahun guna terciptanya pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel. “Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan APBN agar pertanggungjawaban APBN dapat mencapai kualitas terbaik dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bambang. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk selalu bekerjasama dengan tim auditor BPK guna mewujudkan hal tersebut.

 

Tags: