Jakarta, 08/01/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah belum menerbitkan peraturan tentang pembayaran pensiun secara sekaligus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sampai saat ini, pengaturan pensiun PNS masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangan resminya pada Selasa (7/1), terkait dengan banyaknya permohonan pembayaran manfaat pensiun PNS secara sekaligus yang disampaikan masyarakat beberapa waktu terakhir.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dasar hukum yang sering dijadikan rujukan oleh pemohon yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang luran dan Manfaat Pensiun. Peraturan tersebut, lanjutnya, merupakan pengaturan yang ditujukan untuk peserta Dana Pensiun (sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun) dan bukan untuk PNS. Pengertian Dana Pensiun sendiri menurut PMK tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjalankan manfaat pensiun, dimana dana pensiun ini bersifat sukarela dan tidak wajib.

Selain itu, tidak terdapat hubungan antara PMK Nomor 50/PMK.010/2012 dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak terdapat ketentuan mengenai pembayaran sekaligus untuk uang pensiun PNS yang dikaitkan dengan PMK tersebut. Sebagai informasi, UU ASN baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 19 Desember 2013.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, Kemenkeu mengimbau masyarakat agar mewaspadai oknum-oknum yang menawarkan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus kepada PNS berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.010/2012. Masyarakat juga dapat menghubungi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu melalui telepon: (021) 3500849 atau call center (021) 3512221, nomor fax: (021) 3500847, serta website Kemenkeu www.kemenkeu.go.id untuk melakukan konfirmasi.(wa)