APBN 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang alokasi  belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 (RAPBN 2018) yang fokus untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Pada RAPBN 2018, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 2.204,4 triliun termasuk didalamnya adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443,3 triliun dan belanja K/L Rp814,1 triliun.

“Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 akan meningkat dari 6 juta menjadi 10 juta penerima. Perluasan bantuan non tunai, beras sejahtera (Rastra). Di samping itu, yang tak kalah penting adalah kesehatan dan pendidikan,” jelas Menkeu pada Konferensi Pers RAPBN 2018 di kantor pusat Kementerian Keuangan pada Senin (21/07).

Menurut Menkeu, untuk memotong kemiskinan antar generasi, maka generasi anak dari keluarga miskin harus bisa dijamin dengan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang baik melalui PKH. Tahun depan akan ada 92,4 juta jiwa yang memperoleh fasilitas kesehatan tanpa membayar biaya apapun dan untuk program pendidikan, direncanakan 19,7 juta siswa dan 401,5 mahasiswa akan mendapatkan beasiswa.

Dari sisi subsidi, Menkeu menganggarkan belanja non-K/L Rp629,2 triliun yang mencakup subsidi energi sebesar Rp103,4 triliun dengan asumsi tidak ada perubahan administered price barang-barang yang diatur oleh pemerintah, yaitu listrik, Liquid Petroleum Gas (LPG), dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Subsidi non energi dialokasikan sebesar Rp69 triliun termasuk subsidi pupuk dan belanja-belanja lain yang tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat bisa terjaga. Selain itu, di dalam belanja non-K/L juga terdapat alokasi pembayaran bunga utang sebesar Rp247,6 triliun atau sebesar 5% dari total utang. Menkeu mengungkapkan kalau nilai ini termasuk rendah jika dibandingkan dengan Brazil yang belanja utangnya mencapai 16%.

Dari sisi infrastruktur, Menkeu memprioritaskan pendanaan bagi proyek strategis pemerintah yang sedang berjalan serta tiga sektor strategis yang menyentuh hingga ke akar rumput yaitu sektor perikanan, pertanian dan pariwisata.

“Belanja infrastruktur juga akan terus dilakukan, masih terdapat proyek yang sedang berjalan seperti pembangunan jalan, irigasi, listrik, serta perumahan. Melalui belanja infrastruktur sebesar Rp409 T diharapkan akan timbul multiplier effect bagi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia karena pembangunan tidak hanya di pulau-pulau besar tetapi sampai ke berbagai wilayah pelosok. Tidak hanya itu, Pemerintah juga memberikan anggaran pada tiga sektor penting lainnya yaitu perikanan, pertanian dan pariwisata sebesar Rp34,8 T,” paparnya.

Dalam rangka mengantisipasi tahun 2018 yang merupakan tahun politik, dimana terdapat 170 daerah yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan juga persiapan pemilihan legislatif serta Presiden di tahun 2019, Pemerintah  juga telah menyiapkan anggaran dalam rangka pertahanan keamanan dan demokrasi sebesar Rp201,6 triliun. Belanja K/L mengalami kenaikan cukup besar dari tahun lalu yang berada di kisaran Rp760 triliun karena juga mencakup persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

“Persoalan saat ini adalah bukan uangnya tetapi pada kemampuan untuk membelanjakan secara baik. Isunya adalah kapasitas dan kompetensi membelanjakan uang. Ini menjadi sangat-sangat penting karena persoalan dengan belanja yang besar, masyarakat tentu mengharapkan ada hasil yang nyata dan baik,” jelasnya.

Pertumbuhan Diasumsikan Mencapai 5,4%

Pertumbuhan ekonomi diasumsikan pada angka 5,4% dan diharapkan faktor penunjang ekonomi akan tumbuh positif. Penunjang dari sisi investasi diharapkan berada di kisaran 6,3% dan ekspor sebesar 5,1% serta konsumsi rumah tangga juga tetap stabil di kisaran 5,1%.

“Dengan Dewan (DPR) waktu itu sudah disetujui suatu range pertumbuhan 5.2-5.6%, kita memperkirakan 5,4% adalah suatu titik yang cukup seimbang antara optimisme dan sedikit kehati-hatian,” jelas Menkeu di acara Konferensi Pers RAPBN 2018, Senin (21/08) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan.

APBN tahun 2018 dirancang dengan postur pendapatan negara sebesar Rp1.878,4 triliun, belanja negara Rp2.204,4 triliun dan defisit turun ke 2,19%. “Asumsi defisit yang lebih rendah dari tahun 2017 menunjukkan bahwa pemerintah berusaha merespon permasalahan utang, namun utang tidak bisa langsung dihentikan,” terangnya.

Menkeu mengharapkan dengan pembiayaan yang makin sehat, posisi Republik Indonesia di ekonomi dunia bisa dijaga kesehatan dan kekuatannya. Menurutnya, APBN juga dapat menjalankan fungsinya untuk stabilisasi, alokasi dan distribusi.

“Komitmen untuk membuat APBN sehat sangat terlihat di tahun 2018 tapi kita tidak melakukannya secara drastis karena mengelola ekonomi itu harus dilakukan secara smooth atau mulus, APBN jangan jadi faktor yang menimbulkan gejolak tapi ia menjadi faktor yang menjadi stabilitas,” ujarnya.

Dari sisi penerimaan, ia memperkirakan tax ratio tahun depan akan mencapai 11,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan Pajak akan dioptimalkan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari program Amnesti Pajak dan Automatic Exchange of Information (AEOI) serta penguatan kepatuhan secara terukur. Berbagai kerjasama internasional terkait perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengidentifikasi potensi penerimaan pajak.

“Kita harap peningkatan penerimaan pajak bukan menekan dari mereka yang sudah membayar dengan patuh tetapi lebih kepada mendapatkan pendapatan dari mereka yang selama ini bisa menghindari pajak. Ini merupakan upaya yang sangat luar biasa keras dari DJP.  Yang ingin kita lakukan adalah melakukan ekspansi data-data baru dan kerjasama perpajakan internasional yang semakin kuat dan luas di dunia,” pungkasnya.

Defisit APBN 2018 Dirancang Semakin Kecil

APBN 2018 dirancang memiliki defisit lebih kecil dibanding tahun APBN tahun 2015-2017. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah semakin hati-hati dalam merancang APBN agar Indonesia dapat terhindar dari krisis utang.

APBN 2018 didesain dengan defisit sebesar Rp325,9 triliun. Kalau dibandingkan dengan 2015, 2016, 2017 jumlah defisitnya makin kecil. Dan kalau kita lihat keseimbangan primernya juga makin menurun. Ini menunjukkan bahwa kita sangat hati-hati mendesain (APBN) agar Indonesia terbebas dari krisis utang seperti yang terjadi di banyak negara maju atau negara berkembang lain,” terangnya.

Lebih jauh, Menkeu merinci pembiayaan utang dan membandingkan betapa rendahnya rasio utang bila dibandingkan dengan dua negara berkembang lainnya seperti Malaysia dan Brazil.

“Pembiayaan utang sebesar Rp399,2 triliun, pembiayaan investasi Rp65,7 triliun untuk BLU sebesar Rp57,4 triliun termasuk untuk LMAN dan BUMN,  pembiayaan pinjaman kepada BUMN pemerintah daerah sebesar Rp6,7 triliun, kewajiban penjaminan sebesar Rp1,1 triliun. Kalau kita bandingkan dengan dua negara saja seperti Malaysia dan Brazil, rasio utang kita relatif sangat rendah, masih di 27-29% dijaganya, dibandingkan Malaysia 56%,  Brazil 78%,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap memperhatikan keberlangsungan reformasi birokrasi di berbagai Kementerian/Lembaga dengan mengalokasikan Rp369,2 triliun dari APBN untuk kesejahteraan aparatur negara.

“Pemerintah tetap perlu menjaga institusi pemerintahan berjalan secara optimal dalam melayani masyarakat. Dengan anggaran Rp369,2 triliun termasuk kenaikan tunjangan kinerja dan meneruskan reformasi birokrasi di berbagai kementerian / lembaga,” tuturnya.

Namun demikian, ia mengatakan, kenaikan kesejahteraan pensiunan TNI, POLRI dan pemerintah daerah akan dilakukan secara bertahap sekaligus memperbaiki sistemnya agar gaji dan pensiun yang diterima membuat tingkah laku para aparatur negara sesuai fungsinya untuk melayani masyarakat.

“Kenaikan kesejahteraan aparat dan pensiunan termasuk pensiunan aparat pemerintah daerah, kenaikan uang lauk-pauk TNI dan Polri dan perbaikan sistim untuk manfaat pensiun. Kita akan bertahap melakukan reformasi pensiunan sehingga keseluruhan gaji sampai pensiun bisa mengalami perbaikan dan tidak menjadi distorsi tingkah laku para aparatur negara yang tugasnya melayani masyarakat,”pungkasnya.

Direncanakan Tidak Ada Kenaikan BBM, LPG dan Listrik

Pada tahun 2018 tidak akan ada kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquid Petroleum Gas (LPG) dan listrik karena telah tercakup dalam subsidi energi yang dialokasikan sebesar Rp103,4 triliun.

“Subsidi energi adalah Rp103,4 triliun. Untuk (subsidi) BBM dan LPG adalah Rp51,1 triliun dan subsidi listrik Rp52,2 triliun. Asumsi yang sangat eksplisit adalah tidak ada kenaikan BBM tidak ada kenaikan LPG dan tidak ada kenaikan listrik. Jumlah pelanggan 900 VA barangkali yang akan dibatasi karena sesuai dengan alokasi Rp52,2 triliun tadi,” jelasnya.

Menkeu menambahkan, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan dan pariwisata juga akan didukung baik dari sisi sektornya yang strategis maupun dari sisi infrastruktur pendukungnya.

“APBN tetap memihak sektor-sektor unggulan. Pertanian, perikanan, pariwisata adalah tiga sektor yang selama ini memiliki fungsi luar biasa strategis dari sisi food security atau ketahanan pangan, dari sisi employment atau penciptaan kesempatan kerja dari sisi kemampuan meng-generate kesejahteraan rakyat sampai ke grass root (akar rumput). Oleh karena itu, kita memberikan anggaran kepada sektor itu maupun infrastruktur yang mendukungnya. Jadi, 409 (triliun) dari infra (infrastruktur) itu juga banyak untuk mendukung pertanian, perikanan dan pariwisata. Jalan raya, airport, seaport, kemudian irigasi, electricity power itu semua tujuannya untuk membantu tiga sektor unggulan ini,” terangnya.

Mempertimbangkan aspek keadilan, Pemerintah tetap membantu kelompok miskin 40 persen terbawah dengan tetap mempertahankan subsidi sebesar Rp172,4 triliun yang terdiri dari subsidi energi dan subsidi non-energi seperti subsidi pangan, pupuk, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

“Subsidi 172,4 triliun (rupiah) terdiri dari subsidi energi Rp103,4 triliun dan subsidi non-energi yaitu subsidi pangan Rp7,3 triliun dan subsidi pupuk Rp28,5 triliun. Kemudian Rp51,1 triliun untuk BBM dan LPG 3 kilo, dan subsidi listrik Rp52,2 triliun. Ini adalah untuk subsidi 450 VA (Volt Amper) dan untuk pelanggan 900 Volt Amper meskipun kemarin banyak yang menyampaikan adanya kenaikan harga listrik namun sebetulnya sebagian masih disubsidi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan alokasi subsidi ke pendidikan sebesar 440 triliun rupiah dengan harapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari tahun ke tahun. “Tadi saya sampaikan anggaran pendidikan Rp440 triliun dimana yang dibelanjakan di pusat adalah Rp146 triliun dan sebagian besar dibelanjakan melalui transfer ke daerah. Ini termasuk program-program 19,7 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasi Sekolah untuk sekitar 262 ribu sekolah. Kita membangun dan merehabilitasi ruang kelas lebih dari 61 ribu dari SD-SMP, tunjangan Profesi Guru baik PNS dan Non-PNS, dan Beasiswa Bidik Misi yang mencapai lebih dari 400 ribu murid. Seperti yang diharapkan Bapak Presiden, harapannya IPM akan meningkat dari tahun ke tahun,” terangnya.

Ini Tantangan dalam Penerimaan Negara Tahun 2018

Terutama dari sisi penerimaan, untuk tahun 2018 pemerintah mentargetkan sekitar Rp1.609,4 triliun. Dengan tax ratio 11,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari sektor pajak dan Rp267,9 triliun, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan total pendapatan negara sebesar Rp1.878,4 triliun. Beberapa risiko yang teridentifikasi antara lain adalah pertumbuhan global apakah tetap kuat, proteksionisme perdagangan, re-balancing ekonomi Tiongkok, penguatan dolar Amerika Serikat yang akan menggerus nilai mata uang negara lain serta harga komoditas yang masih cenderung stagnan mengancam penerimaan negara,” jelasnya.

Menurutnya, untuk melakukan perbaikan penerimaan pajak, Pemerintah akan melakukan beberapa upaya. Upaya tersebut antara lain meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting) melalui Automatic Exchange of Information (AEoI). Selain itu, data dan sistem informasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) juga akan ditingkatkan. Namun, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga perbaikan iklim investasi dan dunia usaha. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat.

Menkeu menutup paparannya dengan berharap agar APBN dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta makin sehat.

“APBN dipakai sebagai instrumen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan lebih baik, lebih tinggi tapi lebih berkualitas dan lebih berkeadilan dengan fokus pada bagaimana menggunakan belanja terutama kepada masyarakat kelompok bawah. Makin efektif dalam bentuk pelayanan makin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya negara makin diperbaiki. Penerimaan akan digunakan untuk terus membiayai belanja dan tentu kita berharap RAPBN akan makin sehat dan ekonomi makin kuat,” pungkasnya.