Sidang Paripurna DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2017

Menkeu Sri Mulyani membacakan pendapat akhir RUU APBN 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membacakan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU APBN 2017 pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta pada Rabu (26/10)

Jakarta, 27/10/2016 Kemenkeu – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada Rabu (26/10) menyepakati asumsi dasar ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,1 persen. Kedua, asumsi tingkat inflasi sebesar 4,0 persen. Ketiga, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditargetkan sebesar Rp13.300 per dolar AS.

Keempat, asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan rata-rata dipatok di kisaran 5,3 persen. Kelima, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) ditetapkan sebesar 45 dolar AS per barel. Keenam, asumsi lifting minyak bumi sebesar 815 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.150 ribu setara minyak per hari.

“Penetapan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2017 tersebut disusun dengan pemahaman bahwa kondisi perekonomian global masih menghadapi pelemahan dan risiko gejolak geo politik, perubahan ekonomi regional, terutama Tiongkok, dan pelemahan perdagangan internasional,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membacakan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU APBN 2017.

Terkait kondisi nasional, lanjutnya, kebijakan fiskal diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global dan regional, dengan mendukung penciptaan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan. “Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk menjaga momentum pembangunan, meningkatkan daya saing dunia usaha, agar perekonomian nasional dapat tumbuh sehat, menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” ungkapnya.


APBN 2017: Pendapatan Negara Rp1.750,3 Triliun, Belanja Negara Rp2.080,5 Triliun

Dalam UU APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun, belanja negara Rp2.080,5 triliun, dan pembiayaan Rp330,2 triliun. Untuk tahun 2017, pendapatan negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan, yang mencapai 85,6 persen dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.489,9 triliun.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar Rp250 triliun. “Penerimaan Negara Bukan Pajak trennya juga semakin lama semakin besar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengenai APBN 2017 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10).

Di sisi lain, pemerintah juga terus melanjutkan upaya efisiensi belanja negara, khusunya belanja operasional yang tidak prioritas. Pemerintah juga melakukan penajaman belanja nonoperasional di Kementerian/Lembaga (K/L), dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2017, belanja subsidi akan diarahkan agar lebih tepat sasaran, melalui efisiensi dan efektivitas subsidi energi. “Ketepatan sasaran menjadi tema yang penting, (kalau pun) jumlahnya dinaikkan (akan dilakukan) dengan sangat hati-hati, karena yang lebih penting adalah masalah desainnya,” jelas Menkeu.

Di sisi transfer ke daerah dan dana desa, pada tahun 2017, pemerintah akan meningkatkan fleksibilitas pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). “Formulasi Dana Alokasi Umum diharapkan bisa membuat daerah-daerah memiliki kapasitas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau Anda di Papua, di Aceh, di Nusa Tenggara, di Jawa, Kalimantan, harusnya pemerintah daerah punya kemampuan untuk melalukan pelayanan dasar yang sama,” tambahnya.

 

Tags: , ,