Setelah disetujuinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menjadi APBN 2016 pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo berharap, kementerian/lembaga (K/L) dapat segera memulai proses pelelangan barang/jasa pada instansi masing-masing.

“Arahan Presiden kemarin adalah semua K/L bisa memulai pelelangan sejak kemarin, sejak APBN diketok, mereka sudah bisa melakukan pelelangan,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers terkait APBN 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/11).

Sementara itu, lanjutnya, penandatanganan kontrak dapat dilakukan kemudian, tepatnya setalah K/L menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bulan Desember 2015 mendatang. Jika hal ini dapat berjalan, memasuki tahun 2016 nanti, pemerintah sudah dapat melakukan pembayaran tahap pertama dan penyedia barang/jasa dapat segera memulai pekerjaannya.

“Kalau lelang bisa dilakukan sekarang, kontrak sudah ditandatangani Desember, setelah DIPA, maka Januari pembayaran tahap pertama, ditambah dengan mulainya konstruksi dari proyek sudah bisa dimulai,” ungkap Menkeu.

Dengan demikian, pemerintah berharap pola penyerapan anggaran tahun 2016 akan menjadi lebih baik, baik dari sisi waktu penyerapan maupun besaran penyerapannya.  “Jadi ini upaya kita agar budget ini menjadi lebih optimal dan juga lebih kuat di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Sebelumnya, Menkeu mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian APBN 2016 sebagai tindak lanjut atas disetujuinya APBN 2016. Selanjutnya, pemerintah juga segera menyelesaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang ditargetkan selesai pada awal Desember 2015.

“Setelah APBN 2016 disetujui, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan Perpres tentang Rincian APBN, perkiraan kami akhir November 2015 akan selesai. Kemudian DIPA untuk pelaksanaan anggaran akan diselesaikan awal Desember 2015,” jelasnya.

Presiden Minta K/L Akselerasi Penyerapan Anggaran APBN-P 2015

Sementara itu, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 hingga Oktober 2015 tercatat telah mencapai 70 persen. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo meminta agar kementerian/lembaga (K/L) segera melakukan akselerasi pelaksanaan anggaran pada masing-masing instansi.

Presiden pun mengimbau para menteri/pimpinan lembaga segera mengambil keputusan terkait pelaksanaan anggaran di instansinya, sehingga dalam waktu dua bulan yang tersisa ini, penyerapan anggaran pemerintah dapat dimaksimalkan. Ia pun menargetkan, hingga Desember 2015 nanti, realisasi penyerapan anggaran setidaknya dapat mencapai kisaran 92 hingga 94 persen.

“Masih sisa waktu November dan Desember. Saya harapkan Saudara-Saudara konsentrasi untuk melihat secara detail yang bisa secepatnya segera dilakukan untuk yang berkaitan dengan serapan anggaran ini,” kata Presiden saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11) sore sebagaimana dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet. (as)