Lima daerah yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun Anggaran 2012 kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulanan. Sanksi tersebut adalah sebesar 25% berdasarkan alokasi DAU Tahun Anggaran 2014. Daerah yang dikenakan sanksi adalah Kota Tanjung Balai, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Mamberamo Raya, dan khusus di dareah Prov. Maluku Utara adalah Kabupaten Kepulauan Sula.

Sebelumnya, terdapat  28 daerah yang dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU sebesar 25% karena terlambat menyampaikan LPP APBD Tahun Anggaran 2012. Namun, pada akhir tahun 2013, sebanyak 23 daerah telah menyampaikan laporan tersebut sehingga sanksinya dicabut.

Pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian LPP APBD Tahun Anggaran 2012 bertujuan mendorong  Pemerintah  Daerah (Pemda)  agar  mempercepat  penyelesaian  pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelola sehingga terwujud tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabilitas,  serta  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pengenaan  sanksi  ini  diatur dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sanksi akan dicabut setelah Pemda menyampaikan LPP APBD kepada Kementerian Keuangan.

 

Tags: , ,