Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2014PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014 telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 11 Nopember 2014 ini. Kurang lebih tinggal 49 hari kalender lagi terhitung dari sejak hari ini saat tulisan ini dibuat. Tentu sisa waktu 49 hari kalender tersebut bukanlah waktu yang cukup panjang untuk sebuah proses pelaksanaan anggaran pemerintah. Apalagi kita ketahui bersama bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah membutuhkan waktu yang lumayan lama sampai ditunjuknya pemenang lelang yang akan melaksanakan pekerjaan/proyek pemerintah. Seandainya proyek-proyek tersebut belum dilakukan pelelangan, tentu akan menyisakan waktu yang sangat pendek untuk pelaksanaan kegiatan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 31 Desember 2014. Belum lagi biasanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menetapkan batas akhir penyampaian Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lebih awal, yang tahun ini kemungkinan akan dibatasi sampai tanggal 23 Desember 2014. Artinya setelah tanggal tersebut tidak ada lagi tagihan (Surat Perintah Membayar-Langsung) atas beban APBN yang disampaikan ke KPPN.

Secara nasional, Data pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total realisasi belanja atas beban APBN sampai dengan tanggal 30 September 2014 baru mencapai Rp 1.0234,7 Triliun (65,8%) dari pagu anggaran yang mencapai Rp 1.876,9 Triliun. Jenis belanja yang membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya karena harus melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi Belanja Barang dan Belanja Modal. Hingga tanggal 30 September 2014, Belanja Barang baru terealisasi sebesar Rp 98,3 Triliun (50,4%) dari pagu Rp 195,2 Triliun dan Belanja Modal baru terealisasi Rp 59,8 Triliun (37,2%) dari pagu Rp 160,8 Triliun (Sumber). Data ini menunjukkan bahwa sisa anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum terserap cukup tinggi, yaitu Belanja Barang mencapai 50,4% dan Belanja Modal mencapai 37,2% dari pagu yang tersedia, yang harus diserap pada rentang waktu September – Desember 2014.

Belum terserapnya anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tersebut dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

  1. Proses pengadaan barang/jasa belum dilakukan dan/atau sedang dilakukan; atau
  2. Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dan belum selesai (masih dalam proses pengerjaan); atau
  3. Pelaksanaan kegiatan/proyek sudah selesai namun penyedia barang/jasa belum menyampaikan tagihan; atau
  4. Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dan termin pembayaran belum jatuh tempo/belum timbul hak tagih.
  5. Penambahan DIPA baru terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kesehatan/RSU seluruh Indonesia (Pengadaan alkes yang jumlahnya sangat besar).

Terkait strategi menghadapi akhir tahun anggaran 2014, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014. Regulasi ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam menghadapi akhir tahun anggaran sebelumnya, yang berubah  biasanya adalah batas-batas waktu dalam penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN. Oleh karena itu, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sudah dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2014 yang sudah di depan mata.

Strategi menghadapi akhir tahun anggaran 2014 yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja pengguna dana APBN antara lain:

  1. Mulai Bulan Oktober seharusnya pihak Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan pada bulan-bulan sebelumnya (sampai bulan September 2014). Hal ini dimaksudkan agar Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja pada bulan Desember fokus pada penyelesaian tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan pada bulan Oktober – Desember 2014. Bagi pihak KPPN sendiri sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara hal ini sangat berdampak positif karena dapat mengurangi beban kerja pada bulan Desember 2014 yang biasanya berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi.
  2. Memasuki Bulan November 2014 ini, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja diharapkan sudah menginventarisir/mereview seluruh pelaksanaan pekerjaan/proyek di instansinya masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai sampai dengan Bulan Oktober 2014 dan sudah timbul hak tagih agar segera dilakukan pembayaran secepatnya dengan menyampaikan Surat Perintah Membayar ke KPPN.
  3. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang diperkirakan belum dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu terakhir penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN agar segera direview untuk mempersiapkan seluruh dokumen/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014.
  4. Pada Bulan Desember 2014 seyogianya Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja fokus pada penyampaian Surat Perintah Membayar atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada Bulan November – Desember 2014. Jika kedisiplinan ini dapat dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, tentu akan sangat berdampak positif pada pelaksanaan anggaran yang lebih tertib, efisien dan akuntabel. Di samping itu tentu saja dapat mencegah menumpuknya penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN pada saat-saat akhir yang sangat merepotkan KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
  5. Untuk mengantisipasi pendanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2014 yang tidak dapat menggunakan Surat Perintah Membayar-Langsung, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja harus sudah memperhitungkan besaran Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan yang akan diajukan kepada KPPN.
  6. Keterlambatan penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN pada dasarnya tidak akan dilayani oleh KPPN, kecuali jika mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dispensasi tersebut akan diberikan secara ketat, oleh karena itu seyogianya tidak ada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang terlambat menyampaikan SPM ke KPPN.
  7. Pembayaran atas beban APBN pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila barang/jasa telah diterima oleh pemerintah, atau dengan kata lain pekerjaan yang dikontrakkan telah diselesaikan 100% dan diserahterimakan sesuai dengan Kontrak/Perjanjian yang ada. Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran yang dilakukan. Oleh karena itu, komitmen Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja untuk pelaksanaan anggaran yang akuntabel sangat dibutuhkan. Jangan sampai ada rekayasa, pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum diserahterimakan sesuai Kontrak dinyatakan selesai dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dibayar 100%. Tentu hal ini akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari bagi pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
  8. Jika pekerjaan memang belum selesai 100% katakanlah sejujurnya belum selesai 100% sehingga penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN dapat dilakukan dengan persyaratan khusus, yaitu menyertakan Asli Jaminan Bank sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum selesai tersebut dan syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan.
  9. Setelah masa kontrak berakhir, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja wajib menyampaikan kepada KPPN perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang telah dibayar dengan persyaratan khusus Jaminan Bank tersebut, apakah dapat diselesaikan 100% atau terjadi wanprestasi. Sampaikanlah sejujurnya, jangan merekayasa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Jika memang wanprestasi, sampaikanlah Surat Pernyataan Wanprestasi, dan Jaminan Bank akan dicairkan oleh KPPN sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi.
  10. Segera sesuaikan jadwal anda dengan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2014 yang telah dikeluarkan DJPB. Ingatlah beberapa hal ini terkait batas waktu penyampaian SPM, penyetoran sisa UP dan sebagainya seperti pada tabel di bawah ini:

PENYELESAIAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

NO.

DOKUMEN

MASA/PENYELESAIAN PEKERJAAN BATAS AKHIR PENGAJUAN KE KPPN KETERANGAN
1 SPM LS s.d. 31 Oktober 2014 21 NOVEMBER 2014
2 SPM UP/TUP/GUP (isi) Tahun Anggaran 2014 5 DESEMBER 2014
3

SPM GAJI INDUK

 

Januari 2015 10 DESEMBER 2014
  • tanggal SPM : 2 Januari 2015
  • tata cara penerbitan SPM Gaji Induk 2015 akan diatur lebih lanjut
4 SPM KP/KP-PBB/KB/KC/ IB/PP Tahun Anggaran 2014 12 DESEMBER 2014
5 SPM LS HONOR dan VAKASI Desember 2014 12 DESEMBER 2014

dilampiri SPTJM (sesuai lampiran I,

PER-37/PB/2014)

6 SPM LS

1 November s.d.

30 November 2014

16 DESEMBER 2014
7 SPM LS

1 Desember 2014 s.d.

31 Desember 2014

23 DESEMBER 2014 Khusus pekerjaan kontraktual dengan BAPP tanggal 23 Des s.d. 31 Des 2014* diatas Rp.50Jt Dokumen sesuai lampiran II s.d V dan VII, PER-37/PB/ 2014
8 SPM PTUP/GUP NIHIL Tahun Anggaran 2014 8 JANUARI 2015
  • tanggal SPM : 31 Desember 2014
  • (jika diajukan pada bulan Januari 2015 SPM diberi uraian tambahan : Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/ TUP tahun anggaran 2014)
9
  1. SP2HL/SP4HL,
  2. MPHL-BJS
Desember 2014 8 JANUARI 2015
  1. hibah langsung dalam bentuk uang
  2. hibah langsung dalam bentuk barang/ jasa/surat berharga
10 Sisa UP Tahun Anggaran 2014 30 DESEMBER 2014
  • disetor melalui Bank/Pos Persepsi
  • menggunakan form SSBP (815111)
11 Surat Retur SP2D   23 DESEMBER 2014
12 Rekonsiliasi Desember 2014 16 JANUARI 2015 UAKPA dengan KPPN

Keterangan :

*) PPSPM wajib menyampaikan BAPP ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir

Catatan :

Agar terlebih dahulu melakukan Rekonsiliasi untuk bulan Oktober – November 2014 tepat waktu