Penyerapan AnggaranDari tahun ke tahun, persoalan penyerapan anggaran di tanah air selalu saja menjadi problem yang tidak pernah berkesudahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menggenjot penyerapan anggaran negara, tapi fakta menunjukkan bahwa belum ditemukan adanya perubahan berarti terkait dengan “jalan siput” penyerapan anggaran. Sementara di sisi lain, pemerintah begitu aktif menggali berbagai bentuk pemasukan guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Dua hal ini tentu menjadi persoalan yang semestinya mampu diletakkan dalam porsi yang sama.

[fresh_dropcap]K[/fresh_dropcap]etika negara mampu menggali berbagai bentuk pemasukan, baik dalam bentuk penerimaan dari dalam negeri maupun luar negeri, semestinya langkah yang sama juga diberlakukan dalam mengelola anggaran. Namun, yang terjadi bukan demikian, penggalian berbagai bentuk penerimaan negara ibarat lari kuda, sedangkan upaya untuk merealisasikan penyerapan anggaran negara justru bergerak dalam koridor jalan siput. Penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki daya akselesari tinggi pada saat akhir tahun. Sedangkan di awal tahun, umumnya sulit direalisasikan sebagaimana yang diharapkan publik, bahkan tidak sedikit institusi yang kurang memiliki daya serap anggaran pada awal hingga pertengahan tahun anggaran.

Lihat saja misalnya rilis data Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang  menggambarkan bahwa ternyata hingga 30 Agustus 2013 lalu, realisasi penyerapan anggaran belanja negara baru mencapai 54,8 persen dari Rp1.726,2 triliun sebagaimana yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (ABPN-P) untuk Tahun Anggaran 2013. Realisasi belanja pemerintah pusat bahkan baru mencapai 51,4 persen dalam periode yang sama. Rinciannya, dari Rp1.196,8 triliun yang dianggarkan dalam APBN-P 2013 untuk pos belanja pemerintah pusat, realisasi pada bulan Agustus baru  berada dalam kisaran Rp615,6 triliun.
Selanjutnya, transfer ke daerah mencapai angka penyerapan 62,4 persen. Dari anggaran yang ditargetkan dalam APBN-P 2013 sebesar Rp529,4 triliun untuk pos transfer ke daerah, realisasi hingga Agustus mencapai Rp330,1 triliun. Sementara hingga akhir September 2013, belanja negara mencapai Rp1.092,7 triliun atau sekitar 63,3 persen dibandingkan target dalam APBN-P 2013 sebesar Rp1.726,2 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat, realisasinya baru mencapai 58,4 persen atau sekitar Rp699,1 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun. Angka-angka realisasi anggaran dimaksud cukup mengindikasikan bagaimana lambatnya proses penyerapan saat ini.
Penggalian berbagai bentuk penerimaan negara ibarat lari kuda, sedangkan upaya untuk merealisasikan penyerapan anggaran negara justru bergerak dalam koridor jalan siput.

Tiga Persoalan

Bila bercermin dari realitas saat ini, setidaknya ditemukan tiga persoalan yang kemungkinan menjadi faktor utamayang lambatnya penyerapan anggaran di berbagai institusi. Pertama, adanya ketakutan yang berlebihan dari masing-masing aparatur di berbagai institusi terkait dengan penggunaan anggaran. Ketakutan ini tampaknya lebih ditengarai oleh  maraknya kasus-kasus korupsi dalam bidang penggunaan anggaran yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya beberapa tahun belakangan ini. Banyak institusi yang kemudian takut dan ragu dalam  menjalankan penyerapan anggaran, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Apalagi kemudian bila mengingat bahwa bidang ini sangat rentan dengan berbagai bentuk “perselingkuhan” sejumlah pihak terkait didalamnya yang dapat berujung pada potensi kerugian negara. Kedua, lambatnya penyerapan anggaran juga mengindikasikan bagaimana sesungguhnya sejumlah institusi tidak punya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur. Konsep perencanaan ini semestinya menjadi kompas maupun penunjuk jalan terkait dengan arah penggunaan anggaran. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran.
Ketiga, kurangnya pemahaman sejumlah aparatur di berbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawabannya. Atas dasar ini, maka kemudian lahirlah sikap ketakutanyang berlebihan karena tidak memahami secara utuh akan dasar hukum penggunaan anggaran yang berada dalam wilayah kewenangannya. Sementara di sisi lain, tidak ditemukan “ruang maaf” bagi mereka yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Atas berbagai persoalan itulah, maka kemudian sejumlah institusi lebih memilih berdiam diri manakala tidak memahami secara utuh mekanisme penggunaan anggaran secara utuh dan menyeluruh.
Hal ini kemudian menimbulkan implikasi yang cukup serius, khususnya terkait dengan masa depan pembangunan bangsa. Ketika berbagai program pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak diimbangi dengan kemampuan aparatur yang memadai, maka sudah dapat dipastikan bahwa ragam program dimaksud hanya akan indah dalam tataran wacana semata. Sekalipun sumber pendapatan negeri ini melimpah ruah, namun ketika kondisi itu tidak diselaraskan dengan kemampuan dalam mengelolanya, maka menjadi teramat sulit untuk membayangkan bahwa sumber-sumber pendapatan itu akan membawa kontribusi besar bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Pemerintah saat ini boleh saja lihai dalam menggali berbagai sumber pendapatan negara.
Namun, hal itu menjadi kurang efektif jika tidak diselaraskan dengan tingkat kemampuan dalam mengelolanya. Dalam rangka mengakselerasi penyerapan anggaran yang teramat lambat, maka kiranya perlu dipikirkan untuk membuat regulasi yang lebih longgar dalam mekanisme pencairan anggaran. Hal ini patut digulirkan agar tidak terbuka ruang bagi seluruh institusi pengelola anggaran untuk mencari dalih pembenaran lambannya penyerapan anggaran dengan alasan rumitnya proses pencairan anggaran. Selain itu, perlu diterapkan sanksi tegas terhadap sejumlah institusi yang dinilai gagal dalam melakukan penyerapan anggaran dengan tepat waktu. Model sanksi yang akan diimplementasikan bisa saja berupa pemotongan atau pengurangan anggaran maupun bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif dalam rangka mengakselesari penyerapan anggaran di masa-masa yang akan datang.
Seluruh Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dan daerah harus segera menghentikan pola penyerapan anggaran yang selama ini berjalan ibarat akselerasi mesin diesel, lambat di tahap awal, kencang di tahap akhir. Untuk kategori mesin, barangkali pola pergerakan yang demikian bisa jadi mengandung sejumlah keunggulan. Namun dalam hal pengelolaan anggaran negara, tampaknya tidak ditemukan fakta bahwa pola kinerja semacam itu akan membawa dampak positif bagi proses pembangunan suatu bangsa. Penyerapan anggaran negara memerlukan adanya perimbangan dan proporsi pergerakan yang berjalan secara kontinu. Sebab yang hendak dicapai kemudian adalah bukan hanya sebatas terserapnya anggaran, tapi yang lebih penting adalah bagaimana penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan bangsa dan negara.

Janpatar Simamora
Penulis adalah dosen Fakultas Hukum
Universitas HKBP Nommensen Medan;
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Padjadjaran Bandung.
Dimuat dalam Media Keuangan Edisi Desember 2013
 

Tags: ,