Akhir tahun 2016 tinggal beberapa hari lagi berakhir. Pekerjaan kita selama 2016 akan diminta pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan sebagai bagian dari siklus anggaran. Pembuatan Laporan Keuangan ini sangat penting artinya mengingat DIPA 2017 sudah berada di tangan masing-masing satker.  Anggaran 2017 harus segera dimulai namun sebelumnya, dipersyaratkan untuk melakukan rekonsiliasi. Untuk itu, perlu untuk mempedomani beberapa hal terkait perlakuan akuntansi akhir tahun anggaran 2016 dalam hubungannya dengan pembukuan akrual.

Sejak pembukuan Akrual diberlakukan di tahun 2015, nampak bahwa satker mengalami kesulitan dalam penyusunan LK tahun 2015 terutama terkait penjurnalan. Oleh karena itu, melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S- 10743/PB/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2016 dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2016 diterbitkan. Pedoman Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2016 dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2016 disertakan sebagai lampiran surat tersebut. Silahkan dipelajari dan ditanyakan kepada kami jika ada yang kurang dimengerti.


 

  1. Jaminan Penyelesaian Pekerjaan

 Pasal 16 dan 17 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-49/PB/2016 mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang BAPP-nya dibuat tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan antara lain asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut .

b. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai penjaminan dari PPK.

c. Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, namun telah dibayar 100% sampai berakhirnya masa kontrak, maka:

  1. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (SAPP) dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
  2. Pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan tersebut, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.
  3. Klaim pencairan jaminan/garansi bank tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM.
  4. Apabila SAPP tidak disampaikan ke KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, pada hari kerja berikutnya Kepala KPPN membuat surat pernyataan tidak menerima SAPP dan mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat  diselesaikan.
  5. Apabila bank tidak bersedia mencairkan jam inan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK wajib mengembalikan uang jaminan/garansi tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara.

 

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

a. Satker tidak menyajikan jaminan/garansi bank di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Apabila pencairan jaminan/garansi bank dan  penyetoran  ke  Kas Negara  dilakukan Sampai dengan 31 Desember 2016 , maka:

  1. Penyetoran pengembalian belanja ke Kas Negara tersebut mencantumkan kode BA, Eselon I,  dan  Satker  yang  bersangkutan , serta  menggunakan  kode akun belanja yang bersangkutan (5xxxxx). Apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan oleh KPPN, bukti setor dimaksud disampaikan kepada satker yang bersangkutan  dan  merupakan  dokumen  sumber  untuk  keperluan  administrasi  dan  pertanggungjawaban  atau  pelaporan.
  2. Pencairan jaminan/garansi  bank/penyetoran     pengembalian   belanja   ke  Kas Negara tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan sebagai berikut    :

a). Buku Besar Kas

Pada saat Satker merekam SSPB/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D    115612 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx
K      5xxxxx Persediaan Yan   Belum Diregister xxxx

b). Buku Besar Akrual

(1) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang menghasilkan barang persediaan (persediaan yang perolehannya menggunakan termin/persediaan dalam proses), pada saat Satker merekam SSPB/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi akan mencatat sebagai pengurang persediaan yang belum diregister, dengan jurnal sebagai berikut:

D    313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx
K    117911 Persediaan Yang  Belum Diregister xxxx

Jurnal tersebut secara otomatis akan mengeliminasi Persediaan Yang Belum Diregister yang terbentuk pada saat realisasi belanja, karena perekaman persediaan dilakukan berdasarkan BAST.

(2) Dalam hal pengembalian berupa Belanja Modal, pada Buku Besar Akrual dicatat sebagai pengurang Aset Tetap/Aset Lainnya. Pencatatan atas SSPB/bukti setor lainnya yang sah pada aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx
K

13xxxx

/ 16xxxx

Aset    Tetap/Aset     Lainnya    yang Belum Diregister xxxx

Dalam hal belanja modal dimaksud menghasilkan Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan, maka nilai Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi pengembalian belanja. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan di dalam Aplikasi SIMAK-BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke Kas Negara melalui menu koreksi perubahan nilai KDP.

Atas transaksi koreksi tersebut, aplikasi SIMAK-BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 391116 Koreksi    Nilai    Aset     Tetap    Non Revaluasi xxxx
K 13xxxx/ 16xxxx Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan xxxx

Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA, dilakukan jurnal koreksi secara manual untuk mengeliminasi Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D

13xxxx

/ 16xxxx

Aset    Tetap/Aset    Lainnya yang Belum Diregister xxxx
K 391116 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap Non Revaluasi xxxx

(3) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan, pada saat Satker merekam SSPB/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai pengurang beban tahun berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx
K 52xxxx Beban …….. xxxx

 

c. Apabila pencairan  jaminan/garansi bank/penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2016, maka:

 

(1) Pada Neraca per 31 Desember 2016 disajikan sebagai Piutang PNBP sekaligus mengoreksi pencatatan beban/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dengan jurnal manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

a) Jika terkait Belanja ModaI:

D 115211 Piutang PNBP xxxx
K 13xxxx/ 16xxxx Aset Tetap/Aset  Lainnya yang Belum Diregister xxxx

 

  1. Jika terkait akun Belanja Barang yang tidak menghasilkan persediaan:
D 115211 Piutang PNBP xxxx
K 52xxxx Beban………………..  xxxx

Atas Piutang PNBP tersebut dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar setelah memperhitungkan nilai jaminan/garansi bank sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan  Penyisihan  Piutang  Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan piutang tak tertagih mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai akuntansi penyisihan piutang tak tertagih

(2) Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran ke kas negara terkait perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan , nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai belanja yang dikembalikan. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan di dalam aplikasi SIMAK-BMN, Satker harus melakukan pengurangan  nilai  Konstruksi  Dalam  Pengerjaan/Aset Tak Berwujud  dalam  Pengerjaan sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke Kas Negara pada menu koreksi.

Atas transaksi koreksi tersebut, aplikasi SIMAK-BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 391116 Koreksi    Nilai    Aset     Tetap    Non Revaluasi xxxx
K 13xxxx/ 16xxxx Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan xxxx

Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA, pada aplikasi SAIBA dilakukan jurnal koreksi secara manual untuk mengeliminasi Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D

13xxxx

/ 16xxxx

Aset    Tetap/Aset    Lainnya yang Belum Diregister xxxx
K 391116 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap Non Revaluasi xxxx

 

(3) Penyetoran ke Kas Negara mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (42395x). Apabila penyetoran dilakukan oleh KPPN, bukti setor dimaksud disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan.

(4) Penyetoran pengembalian belanja tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sebagai berikut:

  1. Buku Besar Kas

Pada saat Satker merekam SSBP/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D 219711 Utang kepada KUN xxxx
K 42395x Penerimaan   Kembali   Belanja  XXX Tahun Anggaran yang Lalu xxxx

2. Buku Besar Akrual

Pada saat Satker merekam SSBP/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx
K 42395x Penerimaan  Kembali  Belanja  XXX Tahun Anggaran yang Lalu xxxx

Selanjutnya pada aplikasi SAIBA dibuat jurnal koreksi secara manual sebagai berikut:

D 42395x Penerimaan   Kembali   Belanja   XXX Tahun Anggaran yang Lalu xxxx
K 115211 Piutang PNBP xxxx

 

  1. Jaminan Pemeliharaan

 

Sesuai dengan dengan Pasal 15 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 44/PB/2016tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-49/PB/2016 , disebutkan bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%;
  2. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2016 atau yang melampaui tahun anggaran 2016, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2016 dengan dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
  3. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik .
  4. Jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/ surety bond, nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan.

 

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

  1. Jaminan pemeliharaaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas laporan Keuangan.
  2. Jika ternyata dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke Kas Negara oleh Satker menggunakan SSBP/bukti setor lainnya yang sah sebagai pendapatan Anggaran lain-lain (423999).
  3. Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai aset tetap/aset lainnya yang bersangkutan.
  4. Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2016 diinput dalam aplikasi SAIBA berdasarkan SSBP/bukti setor lainnya yang sah dan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

 

Buku Besar Kas:

D 219711 Utang kepada KUN xxxx
K 423999 Pendapatan Anggaran lain-lain xxxx

 

Buku Besar Akrual:

D 313121 Diterima dari Entitas lain xxxx
K 423999 Pendapatan Anggaran lain-lain xxxx

 

  1. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

 

Tidak seluruh kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan merupakan hak pemerintah yang dapat diakui sebagai pendapatan. Misalnya : uang jaminan lelang pada Bendahara Penerimaan KPKNL Kementerian Keuangan, yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta lelang yang bukan merupakan pemenang lelang. Selain  itu, khusus pada satuan kerja lingkup Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, juga terdapat kas di Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan pajak yang belum disetor, seperti PPh Pasal 22 lmpor, PPN lmpor, PPnBM lmpor, dan sebagainya .

 

Untuk itu, kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan disajikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

 

a. Pendapatan PNBP

D 111711 Kas di Bendahara Penerimaan xxxx
K 42xxxx Penda  atan PNBP…… xxxx

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke Kas Negara.

b. Dana Pihak Ketiga

D 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan xxxx
K 212192 Dana Pihak Ketiga xxxx

Digunakan untuk mencatat kas di Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan hak, sehingga tidak atau belum dapat diakui sebagai pendapatan. Misalnya, uang jaminan lelang pada Bendahara Penerimaan satker KPKNL, yang belum ditentukan pemenang lelangnya.

c. Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor

D 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan xxxx
K 219963 Utang    Pajak    Bendahara     Penerimaan yang Belum Disetor xxxx

Digunakan untuk mencatat Kas Di Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan pajak yang belum disetor ke Kas Negara, misalnya pada satker lingkup Ditjen  Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Jurnal tersebut diatas dilakukan secara manual pada aplikasi SAIBA.

 

  1. Koreksi akuntansi atas aset yang belum diregister yang disebabkan oleh ketidaksesuaian akun belanja

 Kesalahan akun belanja dapat menyebabkan timbulnya aset belum diregister di dalam neraca yang tidak bisa tereliminasi secara otomatis. Contoh:

  1. Akun belanja barang persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan barang persediaan tetapi untuk beban yang lain;
  2. Akun belanja modal yang digunakan bukan untuk perolehan atau pengembangan aset tetap/aset lainnya atau menghasilkan BMN ekstrakomptabel ;
  3. Akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya tetapi digunakan untuk perolehan/pengembangan persediaan/aset tetap/aset lainnya;
  4. Kesalahan pemilihan akun belanja modal, misalnya belanja modal gedung dan bangunan menghasilkan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud;
  5. Akun belanja modal yang digunakan untuk perolehan barang persediaan; dan
  6. Akun belanja persediaan yang digunakan untuk perolehan aset tetap/aset lainnya.

Terhadap ketidaksesuaian ini seharusnya dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi output yang dihasilkan. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2016 dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, agar tidak terjadi salah saji di dalam laporan keuangan perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari neraca.    Satker    wajib    mengungkapkan    secara    memadai    alasan/pertimbangan manajemen tidak melakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Akun belanja barang persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan barang persediaan tetapi untuk beban yang lain

 Pada saat    pencatatan  realisasi belanja  barang  yang  menghasilkan persediaan di aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D 52xxxx Belanja ………………. xxxx
K 115612 Piutang Dari KPPN xxxx

Buku Besar Akrual:

D 117911 Persediaan yang belum diregister xxxx
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx

Karena pengeluaran ini tidak digunakan untuk perolehan persediaan namun untuk beban yang lain, maka jurnal ini tidak dapat tereliminasi secara otomatis. Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi pada buku besar akrual dengan mendebet beban yang seharusnya

dan mengkredit persediaan yang belum diregister secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D 52xxxx Beban …….. Xxxx
K 117911 Persediaan yang belum Diregister Xxxx

Contoh:

Satker ABC terlanjut merevisi seluruh akun 521111 ke akun 521811 termasuk di dalamnya anggaran untuk membayar honor petugas keamanan kantor (satpam) dan sampai akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi (perbaikan) lagi, sehingga Satker ABC membayar honor petugas keamanan kantor (satpam) menggunakan akun 521811 senilai Rp5 juta. Pada saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D 521811 Belanja     Barang     Persediaan     Barang Konsumsi 5 juta
K 115612 Piutang dari KPPN 5 juta

Buku Besar Akrual:

D 117911    Persediaan  yang   belum Diregister 5 juta
K 313111    Ditagihkan ke Entitas Lain 5 juta

Karena tidak ada perolehan persediaan yang direkam di aplikasi Persediaan, maka akun Persediaan yang Belum Diregister tidak bisa terleminasi secara otomatis. Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan  jurnal  koreksi  akuntansi  untuk  mengeliminasi  Persediaan  yang Belum Diregister dan mencatat beban yang seharusnya secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D 521111 Beban Keperluan perkantoran 5 juta
K 117911 Persediaan yang Belum Diregister 5 juta

 

b. Akun belanja modal yang digunakan bukan untuk perolehan atau pengembangan aset tetap/aset lainnya tetapi menimbulkan beban atau menghasilkan BMN ekstrakomptabel

 

Pada saat    pencatatan  realisasi belanja  modal  di aplikasi  SAiBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D 53xxxx  Belanja  Modal xxxx
K 115612 Piutang dari KPPN xxxx

 

Buku Besar Akrual :

D 13xxxx/ 16xxxx Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister Xxxx
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx

 

Karena pengeluaran ini tidak dikapitalisasi sebagaiAset Tetap/Aset Lainya namun menimbulkan beban atau menghasilkan BMN ekstrakomptabel , maka tidak ada jurnal hasil perekaman dari aplikasi SIMAK-BMN yang dikirim ke aplikasi SAIBA, sehingga jurnal di atas tidak dapat tereliminasi secara otomatis. Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada aplikasi SAIBA dengan mendebet beban yang seharusnya dan mengkredit Aset Tetap yang Belum Diregister/ Aset Lainnya yang Belum Diregister sebagai berikut:

D 52xxxx/ 59xxxx

 

Beban …………..

 

xxxx

K 13xxxx/ 16xxxx Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx

 

Contoh:

  1. Satker ABC melakukan kegiatan pemeliharaan gedung menggunakan akun 533111 senilai Rp 30 juta . Pada saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

 

Buku Besar Kas:

D 533111 Belanja         Modal        Pemeliharan Gedung dan Bangunan 30 juta
K 115612 Piutang dari KPPN 30 iuta

 

Buku Besar Akrual:

D 133211 Gedung     dan     Bangunan      yang belum Diregister 30 juta
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 30 juta

Karena tidak ada peningkatan nilai gedung dan bangunan yang direkam di aplikasi SIMAK-BMN, maka akun Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister tidak bisa tereleminasi secara otomatis dari Neraca. Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D 523111 Beban    Pemeliharaan     Gedung dan Bangunan 30 juta
K 133211 Gedung    dan    Bangunan  yang belum Diregister 30 juta

 

  1. Satker ABC melakukan kegiatan pembelian kursi sebanyak 100 buah @ Rp.250.000,- menggunakan akun 532111 senilai Rp 25 juta. Pada saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25 juta
K 115612 Piutang dari KPPN 25 iuta

Buku Besar Akrual:

D 133211 Peralatan dan Mesin yang belum Diregister 25 juta
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 25 juta

Pembelian Kursi tersebut direkam di aplikasi SIMAK-BMN yang secara otomatis akan dimasukkan ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel dan tidak ada jurnal yang dikirim ke Aplikasi SAIBA, maka akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister tidak bisa tereliminasi secara otomatis dari Neraca. Pembelian Kursi diatas seharusnya menggunakan akun 521111, oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D 595112 Beban     Aset      Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 25 juta
K 133211 PeraIatan     dan     Mesin     yang belum Diregister 25 juta

 

c. Akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya tetapi digunakan untuk perolehan/pengembangan persediaan/aset tetap/aset lainnya

 Pada saat     pencatatan  realisasi  belanja  di aplikasi  SAIBA  secara otomatis akan muncul jurnal akrual sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D 52xxxx  Belanja…….. xxxx
K 115612 Piutang dari KPPN xxxx

 

Buku Besar Akrual:

D 52xxxx Beban……. Xxxx
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain Xxxx

Karena pengeluaran tersebut ternyata menghasilkan aset berupa persediaan/aset tetap/aset lainnya, maka dilakukan perekaman perolehan persediaan/aset tetap/aset lainnya di aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN dan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 1xxxxx Persediaan/Aset            Tetap            /Aset Lainnya…….. xxxx
K 1 xxxxx Persediaan/Aset  Tetap/  Aset    Lainnya yang belum Diregister xxxx

 

Pada saat jurnal tersebut di terima di aplikasi SAIBA akan memunculkan Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister bersaldo minus (kredit). Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka  dilakukan jurnal koreksi pada buku besar akrual dengan mendebet Persediaan/Aset Tetap/  Aset Lainnya yang belum Diregister dan beban terkait sebagai berikut:

D 1 xxxxx Persediaan/Aset  Tetap/  Aset    Lainnya yang belum Diregister xxxx
K 52xxxx Beban……. xxxx

Contoh:

Satker ABC membeli Alat Tulis Kantor yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari kantor menggunakan akun 521111 senilai Rp1 juta . Pada saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 juta
K 115612 Piutang dari KPPN 1 juta

 

Buku Besar Akrual:

D 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 juta
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 1 juta

Pada saat persediaan Alat Tulis Kantor direkam di aplikasi Persediaan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 117111 Barang Konsumsi 1 juta
K 117911 Persediaan yang Belum Diregister 1 juta

Pada saat jurnal ini diterima di aplikasi SAIBA akan memunculkan Persediaan yang belum Diregister bersaldo minus (kredit). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan  rev1s1 anggaran/ralat   dokumen   realisasi  belanja,  maka  pada  akhir  periode   pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D 117111 Barang Konsumsi 1 juta
K 521111 Persediaan yang Belum Diregister 1 juta

 

d.     Kesalahan pemilihan akun belanja modal, misalnya belanja modal gedung dan bangunan menghasilkan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud.

Pada saat     pencatatan  realisasi belanja  modal gedung  dan  Bangunan di aplikasi SAIBA akan muncul jurnal akrual sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D 532111 Barang Modal gedung dan bangunan xxxx
K 521111 Persediaan yang Belum Diregister xxxx

Buku Besar Akrual:

D 133211 Gedung dan Bangunan yang belum diregister xxxx
K  313111   Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx

Karena menghasilkan peralatan dan mesin, maka diinput pada aplikasi SIMAK-BMN sebagai Peralatan dan Mesin dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 132111 Peralatan dan Mesin xxxx
K 132211
Peralatan Mesin yang belum Diregister xxxx

Apabila jurnal dari SAIBA tersebut telah diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada posisi debet (positif) dan akun Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada posisi kredit (minus). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan  pertimbangan  manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D 132211 PeralatanMesin yang Belum Diregister xxxx
K 133211 Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister xxxx

Contoh:

Satker ABC mengadakan kegiatan pembangunan Gedung menggunakan akun 533111 senilai Rp10 Miliar. Ternyata termasuk di dalamnya terdapat pembelian Peralatan dan Mesin berupa Meubelair senilai Rp1 Miliar. Pada saat pencatatan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di aplikasi SAIBA akan muncul jurnal akrual sebagai berikut:

 

Buku Besar Kas:

D 533111 Barang Modal gedung dan bangunan  10 Miliar
K 115612 Piutang dari KPPN  10 Miliar

 

Buku Besar Akrual:

D 133211 Gedung   dan  Bangunan  yang    Belum Diregister 10 Miliar
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 10 Miliar

 

Karena selain menghasilkan Gedung dan Bangunan juga Peralatan dan  Mesin, maka diinput pada aplikasi SIMAK-BMN sebagai Gedung dan Bangunan Rp9 Miliar dan Peralatan dan Mesin Rp1 Miliar. Secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

 

D 132111     Peralatan dan Mesin 1 Miliar
K 132211     Peralatan Mesin   yang   Belum Diregister 1 Miliar

 

D 133111     Gedung dan Bangunan 9 Miliar
K 133211     Gedung dan Bangunan yang   Belum Diregister 9 Miliar

 

Apabila jurnal dari aplikasi SIMAK-BMN tersebut telah diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister pada posisi debet (positif) sebesar Rp1 Miliar dan akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp1 Miliar. Apabila sampai  dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D 132211 Peralatan Mesin   yang   Belum Diregister 1 Miliar
K 133211  Gedung dan Bangunan yang   Belum Diregister 1 Miliar

 

 

e.    Akun belanja modal yang digunakan untuk perolehan barang persediaan

 

Pada saat pencatatan realisasi belanja modal di aplikasi SAIBA secara  otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

 

Buku Besar Kas:

D 53xxxx Belanja Modal ……………
xxxx
K 115612 Piutang dari KPPN xxxx

 

 

Buku Besar Akrual :

D 133211 Gedung dan Bangunan yang   Belum Diregister xxxx
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx

Karena pengeluaran ini ternyata menghasilkan barang persediaan,  maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan persediaan di aplikasi persediaan. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 117xxx Gedung dan Bangunan yang   Belum Diregister xxxx
K 117911 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx

Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA akan menyebabkan Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister bersaldo positif dan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo minus. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

 

D 117911 Persediaan yang Belum Diregister xxxx
K

13xxxx/

16xxxx

Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx

 

Contoh:

Satker ABC melakukan kegiatan pengadaan peralatan komputer senilai Rp 20 juta menggunakan akun 532111 termasuk di dalamnya terdapat pembelian toner printer senilai Rp 2 Juta. Pada saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

 

Buku Besar Kas:

D 532111     Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20 juta
K 115612     Piutang    dari KPPN 20 juta

 

Buku Besar Akrual:

D 132211 PeraIatan     dan     Mesin     yang     Belum Diregister 20 juta
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 20 iuta

 

Peralatan dan mesin senilai 18 juta diinput pada aplikasi SIMAK-BMN dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 132111     Peralatan dan Mesin 18 juta
K 132211     Peralatan Mesin   yang   Belum Diregister 18 juta

 

Sedangkan persediaan senilai Rp 2 juta direkam pada aplikasi Persediaan dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 117111     Barang Konsumsi 2 juta
K 117911    Persediaan yang Belum Diregister 2 juta

Apabila jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun peralatan dan Mesin yang belum diregister pada posisi debet (positif) sebesar Rp 2 juta dan akun Persediaan yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar  Rp 2 juta . Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

 

D 117911 Persediaan yang Belum Diregister 2 juta
K 1132211 PeraIatan dan Mesin yang belum Diregister 2 juta

 

 

f. Akun belanja persediaan yang digunakan untuk  perolehan  aset  tetap/aset lainnya

 

Pada saat pencatatan realisasi belanja persediaan di aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D 52xxxx Belanja…………..
xxxx
K 115612 Piutang dari KPPN xxxx

Buku Besar Akrual:

D 117911 Persediaan yang belum diregister
xxxx
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx

Karena pengeluaran ini ternyata menghasilkan aset tetap/aset lainnya, maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan persediaan di aplikasi persediaan. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D

13xxxx

16xxxx

Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx
K

13xxxx

16xxxx

Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx

 

Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA akan menyebabkan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo positif dan Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister bersaldo minus. Apabila sampai dengan  akhir  tahun  anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ra lat dokumen realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

 

D

13xxxx

16xxxx

Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister xxxx
K 117911 Persediaan yang  Belum Diregister xxxx

 

 

Contoh:

Satker ABC melakukan kegiatan pengadaan buku senilai Rp 100 juta menggunakan akun 526311 termasuk di dalamnya buku senilai Rp 25 juta yang ditujukan untuk koleksi perpustakaan. Pada saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

 

Buku Besar Kas:

D 526311 Belanja            Barang       Lainnya      untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda 100 juta
K 115612 Piutang dari KPPN 100 iuta

 

Buku Besar Akrual:

D 117911     Persediaan   yang   Belum Diregister 100 juta
K 313111     Ditagihkan ke Entitas  Lain 100 juta

 

Buku  untuk  diserahkan  kepada  masyarakat/pemda      senilai  75  juta diinput  pada aplikasi Persediaan dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 117128 Barang Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masvarakat/ Pemda 75 juta
K 117911 Persediaan yang Belum Diregister 75 iuta

 

Sedangkan buku senilai senilai Rp 25 juta yang akan dijadikan koleksi perpustakaan direkam pada aplikasi SIMAK-BMN dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D 135121 Aset Tetap Lainnya 75 juta
K 166141 Aset lainnya yang Belum Diregister 75 iuta

Apabila jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Persediaan yang belum Diregister pada posisi debet (positif) sebesar Rp 25 juta dan akun Aset Lainnya yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp 25 juta . Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D 166411 Aset lainnya yang Belum Diregister 25 juta
K 117911 Persediaan yang Belum Diregister 25 juta

 

 

5.    PNBP yang Terlanjur Digunakan Langsung oleh K/L, kecuali BLU

 Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 masih ditemukan PNBP yang digunakan secara langsung oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). PNBP yang digunakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga , diatur dengan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

  1. Kebijakan akuntansi ini hanya mengatur PNBP yang telah terlanjur digunakan secara langsung oleh K/L dan tidak menghilangkan kewajiban KIL  untuk  mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai PNBP;
  2. Atas PNBP yang digunakan secara langsung pada tahun berjalan, K/L wajib mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKK/L. Pengungkapan yang memadai sekurang-kurangnya meliputi:
    • Jenis dan jumlah PNBP yang digunakan secara langsung ;
    • Jenis dan jumlah penggunaan PNBP;
    • Alasan penggunaan PNBP secara langsung; dan
    • Daftar persediaan/aset tetap/aset lainnya yang diperoleh dari PNBP yang digunakan secara langsung.
  3. Dalam hal saldo kas per 31 Desember atas PNBP yang digunakan secara langsung tersebut sebelumnya telah dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan disajikan pada Neraca laporan keuangan audited, K/L tetap menyajikan Kas di Bendahara Penerimaan tersebut pada Neraca serta diungkapkan secara memadai di dalam CaLK sampai dengan dilakukan penyetoran atau diselesaikan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian kerugian negara.
  4. Dalam rangka reviu atas LKKIL, APIP pada Kementerian Negara/Lembaga memastikan validitas nilai PNBP yang diungkapkan di dalam CaLK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

 

6.    Perlakuan Akuntansi atas Aset yang Diperoleh dari Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah  dalam  Bentuk Uang

  1. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, bantuan pemerintah pada K/L meliputi:
    • Bantuan pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana ;
    • Bantuan pemerintah dalam bentuk rehabilitasi/pembangunan gedung dan bangunan; dan
    • Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan lainnya.
  1. Terhadap ketiga jenis bantuan pemerintah sebagaimana tersebut pada huruf a dapat diberikan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526XXX).
  2. Sesuai prinsip pendekatan aset dalam pencatatan persediaan, realisasi SPM/SP2D yang berasal dari kelompok akun 526XXX kecuali untuk akun 526312 (Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah), akan membentuk akun “Persediaan Belum Diregister”.
  3. Mengacu pada Surat Direktur Barang Milik Negara kepada Sekretaris Ditjen Perumahan Swadaya (BSPS), Kementerian PUPR Nomor S-394/KN.2/2016 tanggal 8 Desember 2016 hal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, perlakuan akuntansi atas aset yang timbul dari realisasi bantuan pemerintah pada K/L dalam bentuk uang diatur sebagai berikut:
    • Aset yang diperoleh dari realisasi belanja bantuan pemerintah pada K/L dalam bentuk uang tidak memenuhi definisi Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Oleh karena itu, tidak dicatat sebagai BMN.
    • Apabila terdapat saldo akun “Persediaan Belum Diregister” yang berasal dari realisasi bantuan pemerintah dalam bentuk uang (realisasi SPM/SP2D akun 526XXX selain 526312), Satker agar melakukan jurnal pada menu Jurnal Umum di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

 

D 526312 Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Xxxx
K 117911 Persediaan yang belum diregister Xxxx

4. Untuk selanjutnya di tahun anggaran 2017, Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang dialokasikan pada kelompok akun 526 akan dibuatkan kode akun tersendiri dengan pendekatan beban.

7.     Hibah Langsung Uang yang Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2016 Belum Dilakukan Pengesahan

Bentuk hibah langsung yang diterima Kementerian/Lembaga dapat berupa uang,  barang, atau jasa . Pada saat kas diterima dari donor, satuan kerja mencatat kas dari hibah langsung tersebut sebagai Kas dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan. Setelah mendapatkan register dari DJPPR, satuan kerja mengajukan revisi DIPA. Selanjutnya , satuan kerja mengajukan pengesahan pendapatan hibah dan belanja yang bersumber dari hibah dengan menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada KPPN. KPPN akan menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL).

Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung dan belum dilakukan pengesahan, dibutuhkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul pada tanggal 31 Desember 2016 . Jurnal yang harus direkam secara manual oleh satuan kerja pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

 

a. Penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang dilakukan pada tahun berjalan

1) . Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung dilakukan pada tahun berjalan dan tidak menghasilkan aset, Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

 

D Beban ………. XXX
K Kas Lainnya di K/L  dari Hibah  yang Belum Disahkan              XXX

2). Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang dilakukan pada tahun berjalan menghasilkan aset, Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAi BA sebagai berikut:

D Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum diregister XXX
K Kas Lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan XXX

Selanjutnya Satker merekam aset tersebut ke dalam aplikasi Persediaan dan/atau aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset tersebut tertanggal tahun berjalan dilakukan  melalui menu Perolehan Lainnya. Jurnal yang terbentuk pada aplikasi Persediaan dan/atau SIMAKBMN:

 

D Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya XXX
K Pendapatan Perolehan Lainnva XXX

Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA, Satker agar membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D Pendapatan Perolehan Lainnya XXX
K Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister XXX

b. Penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang dilakukan pada tahun yang lalu

  1. Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang dilakukan pada tahun yang lalu tidak menghasilkan aset, maka berdasarkan bukti-bukti pengeluaran tertanggal tahun anggaran yang lalu tersebut Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:
D Koreksi Lainnya     XXX
K Kas dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan XXX

2. Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung pada tahun yang lalu menghasilkan aset, maka berdasarkan bukti-bukti pengeluaran tertanggal tahun anggaran yang lalu tersebut Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D Persediaan/Aset      Tetap/Aset      Lainnya     yang belum Diregister XXX
K Kas dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan XXX

 

Selanjutnya berdasarkan bukti perolehan, Satker merekam aset tersebut ke dalam aplikasi Persediaan dan/atau aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset tertanggal tahun yang lalu, dilakukan melalui menu Saldo Awai. Jurnal yang terbentuk pada aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:

D Persediaan/Aset  Tetap/Aset  Lainnya XXX
K Koreksi Nilai Persediaan/Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi XXX

Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA, Satker agar membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D Koreksi Nilai Persediaan/Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi XXX
K Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister XXX

Atas penggunaan dana hibah langsung uang baik pada tahun anggaran berjalan  maupun pada tahun anggaran yang lalu, Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang belum Disahkan di dalam Neraca per 31 Desember 2016 dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2016.

 

8. Hibah Langsung Barang/Jasa yang Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2016 Belum Dilakukan Pengesahan

Terkait hibah langsung berupa barang/jasa berharga yang belum disahkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 terdapat beberapa kondisi, yaitu:

  1. Atas hibah langsung berupa barang dan jasa tersebut sudah diterima dengan BAST dan satker telah mencatat Beban/Aset serta Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Satker telah melakukan pencatatan hibah barang/jasa satker sesuai ketentuan dalam Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5660/PB. 6/2016 tanggal 19 Juli 2016 hal Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL. Atas kondisi ini, Satker tetap menyajikan Hibah Langsung yang Belum Disahkan di dalam Neraca per 31 Desember 2016 dan mengungkapkan secara memadai di  dalam CaLK termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun anggaran 2016.

2. Atas hibah langsung berupa barang/jasa tersebut sudah diterima dengan BAST tertanggal tahun anggaran berjalan dan satker  belum mencatat Aset/Beban . Satker melakukan proses pencatatan aset maupun beban sesuai ketentuan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5660/PS.6/2016 tanggal 19 Juli 2016 hal Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL. Apabila sampai dengan 31 Desember 2016 belum dilakukan pengesahan, Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2016.

3. Atas hibah langsung berupa barang/jasa tersebut sudah diterima dengan BAST tertanggal tahun yang lalu dan satker belum mencatat Aset/Beban.

Satker membuat jurnal pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

1.Hibah langsung berupa barang

Jika atas hibah langsung berupa barang yang telah diterima dengan BAST tertanggal tahun yang lalu Satker belum melakukan pencatatan aset, maka  Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:Satker membuat jurnal pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

 

D Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister XXX
K Hibah Langsung yang belum Disahkan XXX

Selanjutnya Satker merekam aset tersebut ke dalam aplikasi  Persediaan dan/atau aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan/atau SIMA K-BMN apabila BAST atas perolehan aset tersebut tertanggal tahun yang lalu dilakukan melalui menu Hibah Masuk. Jurnal yang terbentuk pada aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:

 

D Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya XXX
K Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister XXX

Apabila Satker sudah pernah mencatat aset yang diterima dari hibah barang dengan BAST tertanggal tahun anggaran yang lalu menggunakan menu Saldo Awai sebelum terbitnya surat ini, tidak perlu melakukan koreksi  perekaman.

Apabila sampai dengan 31 Desember 2016 belum dilakukan pengesahan, Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2016.

2. Hibah langsung  berupa jasa

Jika atas hibah langsung berupa jasa yang telah diterima dengan BAST  tertanggal tahun yang lalu Satker belum melakukan pencatatan beban, maka Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D Koreksi Lainnya XXX
K Hibah Langsung yang Belum disahkan XXX

 

Apabila sampai dengan 31 Desember 2016 belum dilakukan pengesahan, Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2016.

9. Rekapitulasi Saldo Akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam  rangka  penyusunan  LKPP,  Kementerian  Negara  /Lembaga  mengungkapkan  rekapitulasi keseluruhan saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan per 31 Desember 2016 baik yang terbentuk dari hibah langsung uang maupun hibah langsung barang/jasa di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang berasal dari tahun sebelumnya (saldo awal);
  2. Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang terbentuk dari jurnal tahun berjalan atas hibah langsung tahun yang lalu; dan
  3. Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang terbentuk dari jurnal tahun berjalan atas hibah langsung tahun berjalan.
 

Tags: , ,