Sebagai rangkaian dari kegiatan penyerahan DIPA 2017 secara simbolis oleh Presiden RI kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga yang telah dilaksanakan di Istana pada tanggal 7 Desember yang lalu, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak K.H. Abdul Ghani Kasuba, LC, selaku wakil pemerintah pusat di daerah, pada hari Senin, 19 Desember 2016, bertempat di Aula Nuku, Sofifi, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada Kepala Satker Instansi Vertikal dan Satker Perangkat Daerah (SKPD) selaku Kuasa Pengguna Angaran, serta menyerahkan Daftar Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara. Penyerahan DIPA 2017 dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat. Selain itu, penyerahan DIPA 2017 yang lebih cepat juga penting perannya untuk mendukung penetapan Perda APBD Tahun 2017 yang tepat waktu serta untuk mensinergikan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah  sehingga mampu menarik investasi di daerah secara lebih optimal.

Foto bersama Kepala Kanwil DJPB, Tri Budhianto dan Gubernur Provinsi Malut bersama para SKPD dan KPA dalam acara Penyerahan DIPA 2017 di Aula Nuku Kantor Gubernur, Sofifi

Foto bersama Kepala Kanwil DJPB, Tri Budhianto dan Gubernur Provinsi Malut bersama para SKPD dan KPA dalam acara Penyerahan DIPA 2017 di Aula Nuku Kantor Gubernur, Sofifi (19/12)

Gubernur Maluku Utara menyampaikan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 secara langsung kepada Sekda Provinsi Maluku Utara dan seluruh Bupati dan Walikota. Selanjutnya, Gubernur Maluku Utara juga menyerahkan DIPA secara Simbolis kepada Kepala/Pimpinan dari 8  satker terpilih dengan kriteria tertentu, seperti: satker dengan alokasi pagu terbesar dan pelaksana program prioritas Nawacita serta satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan terbaik.  Kedelapan satker tersebut adalah: SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, Universitas Khairun, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Bandar Udara Babullah di Ternate, Bappeda Provinsi Maluku Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate.

Secara keseluruhan alokasi dana APBN yang disalurkan ke Provinsi Malut berjumlah sebesar Rp.14,014 Triliun. Alokasi APBN 2017 tersebut mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp.312 Milliar dibandingkan dengan alokasi APBN-P tahun 2016 yang mencapai Rp 14,326 Triliun. Alokasi APBN 2017 tersebut dirinci untuk Belanja Kementerian/Negara (K/L) serta Belanja Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Alokasi Belanja K/L terbagi dalam 347 DIPA dengan total nilai sebesar Rp.4,496 Triliun, yang terdiri dari DIPA kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat (kantor pusat dan instansi vertikal di daerah) berjumlah 277 DIPA dengan nilai sebesar Rp.4,085 Triliun dan DIPA kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) berjumlah 70 DIPA dengan nilai sebesar Rp.410,567 Miliar. Secara keseluruhan, alokasi Belanja K/L Tahun 2017 di Maluku Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 16,9% dibandingkan dengan APBN awal dan 1,8% dibandingkan APBN Perubahan. Berdasarkan bidangnya, maka Belanja K/L dibagi untuk 4 bidang utama pembangunan dengan rincian alokasi dan proporsi sebagai berikut: Rp.2,057 Triliun (45,7%) untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan; Rp.516 Miliar (11,5%) untuk Bidang Kemaritiman; Rp.1,015 Triliun (22,6%) untuk bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan; serta Rp.908 Miliar (20,2%) untuk bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Khusus di wilayah Maluku Utara, alokasi belanja K/L difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektivitas yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Maluku Utara sehingga harus dikelola secara efisien dan efektif, dengan target yang tepat.

Sementara itu, Alokasi APBN untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 yang sebesar Rp.9,517 Triliun mengalami penurunan  sebesar 3,7% dibandingkan alokasi awal dana transfer Tahun 2016.

Besarnya anggaran Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 dibandingkan anggaran Belanja K/L menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan tepat.

Terhadap pelaksanaan APBN tahun 2017, secara khusus kepada para bupati dan walikota serta perangkat daerah lainnya, Gubernur memberikan arahan agar: (1) memanfaatkan DIPA untuk sinkronisasi APBN dan APBD; (2) memulai pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dengan menyusun dan melaksanakan APBD secara terukur dan berbasis output; (3) mengesahkan  APBD tepat waktu; (4) meningkatkan kompetensi aparatur; (5) menyediakan one stop service dalam pelaksanaan pelayanan publik; (6) melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan secara terukur dan proporsional terhadap pengelolaan dana desa; (7) meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah; (8) melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengusaha-pengusaha lokal serta pemanfaatan sumber daya alam Maluku Utara secara optimal dan bijaksana; serta (9) menyampaikan laporan progress realisasi secara berkala kepada Gubernur.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Bapak Tri Budhianto, dalam laporan penyerahan DIPA 2017 menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja penerima DIPA. Pertama, kebijakan Belanja Negara Tahun 2017 diarahkan pada belanja produktif, mendukung pemantapan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial, serta penguatan desentralisasi fiskal yang menjadi agenda prioritas nasional dan Presiden RI. Kedua, fokus pemerintah pada pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja. Ketiga, Kebijakan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 yang akan dilakukan berdasarkan pada kinerja pelaksanaan setiap tahapannya di daerah. Keempat, Perkembangan realisasi APBN Tahun 2016 yang keseluruhan telah mencapai Rp 3,869 Triliun atau sebesar 84,4% per tanggal 17 Desember 2016 dan diprediksi akan mencapai 94,36% di akhir tahun. Kelima, Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2016 yang cenderung mengalami penumpukan di akhir tahun akibat kendala kebijakan pemerintah  dan kendala manajemen pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi kendala dan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran Tahun 2017 disampaikan juga langkah-langkah strategis yang harus dilakukan satuan kerja (dhi. para KPA), diantaranya: (1) meneliti kembali DIPA yang telah diterima,  (2) segera menetapkan para pejabat pengelola keuangan; (3) menyelesaikan blokir anggaran dengan melengkapi data dukung yang diperlukan; (4) melakukan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal; (5) segera melakukan pembayaran setelah pelaksanan pekerjaan selesai; dan (6) Mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan.

Bersamaan dengan penyerahan DIPA 2017, diberikan penghargaan Menteri Keuangan kepada 3 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangan Tahun 2015-nya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu: Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi pemerintah daerah lain untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangannya.

Dengan diserahkannya DIPA 2017, diharapkan agar K/L dan pemda segera memulai langkah untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan  tugas pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.