(Mengenang Hari Oeang RI Ke-67)
Oleh: Saor Silitonga
Kepala KPPN Ternate-Kemenkeu RI
Mahasiswa Pasca Sarjana Unkhair

Rupiah
Pada mulanya uang adalah kedaulatan. Baru saja hari jadi Oeang RI diperingati kembali. Sesungguhnya makna lembar dan keping rupiah tidaklah sesederhana sebagai alat menukar barang atau jasa belaka. Lebih jauh dari itu mari kita kenang terlebih dahulu sekilas kisah kelahiran Oeang Republik Indonesia (ORI). Setelah proklamasi, negeri ini masih belum bisa berjalan kokoh. Para pemimpin menyadari bahwa kedaulatan RI harus ditegakkan dalam segala segi, khsususnya kedaulatan ekonomi. Maka lahirlah Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk menggantikan uang Jepang yang masih beredar saat itu. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, ORI juga dijadikan lambang negara yang sudah merdeka. Di tengah berkobarnya api perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah menetapkan Undang-undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946. Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran Uang Republik Indonesia. Dengan Keputusan Nomor SS/1/35 tanggal 29 Oktober 1946, Menteri Keuangan menyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya, Uang Republik Indonesia ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah.
Simaklah pidato bersemangat Wakil Presiden Mohammad Hatta melalui RRI Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946 pukul 20.00 WIB,“Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar Uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.Mulai pukul 12.00 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagi uang yang sah, tidak laku lagi. Beserta dengan uang Jepang itu ikut pula tidak berlaku uang De Javasche Bank.Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita.Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita.”

Sejarah uang rupiah sesungguhnya masih bisa bisa ditelusuri lebih jauh ke belakang. Sebutan “rupiah” berasal dari perkataan “rupee”, satuan mata uang India. Sejak tahun 1610 hingga 1817, Indonesia telah menggunakan mata uang Gulden Belanda. Sesudah itu, muncul mata uang Gulden Hindia Belanda.Mata uang rupiah pertama kali diperkenalkan secara resmi pada waktu Pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia ke-2, dengan nama Rupiah Hindia Belanda. Setelah berakhirnya perang, Bank Jawa (Javasche Bank, selanjutnya menjadi Bank Indonesia) memperkenalkan mata uang Rupiah Jawa. Mata uang gulden NICA yang dibuat oleh Sekutu dan beberapa mata uang yang dicetak kumpulan gerilya juga berlaku pada masa itu.Keadaan ekonomi di Indonesia saat itu sangat buruk akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali, sementara Pemerintah RI belum memiliki mata uang. Ada tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank. Kekacauan ekonomi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI. Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar.Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional. Oleh karena AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia.Tanggal 2 November 1949 merupakan hari ditetapkannya rupiah sebagai  mata uang resmi negara Indonesia dan mata uang rupiah dicetak serta diatur penggunaannya oleh De Javache Bank, yang pada 1 Juli 1953 berubah nama menjadi Bank Indonesia.
Pada mulanya uang adalah kedaulatan.Dan di zaman kini uang itu bermakna apakah?Jawabannya sama, uang adalah kedaulatan. Namun, makna yang diberi tak lagi sama. Uang menampilkan berbagai wajah yang tak lagi ramah bahkan tak lagi mudah dikenali segala maksudnya. Kisruh karena uang menjadi tontonan setiap hari.Dari korupsi di semua lembaga negara hingga pertengkaran di pasar-pasar. Uang memang kedaulatan. Sayangnya kedaulatan itu telah dilabel negatif dan jauh dari makna sejarah. Cermatilah ungkapan-ungkapan ganjil berkaitan dengan uang yang selalu bersileweran di sekeliling kita saban hari, misalnya “Kasih Uang Habis Perkara”, “Hepeng do mangatur negara on (uang yang atur negara)”, “Serangan fajar”, “Pelicin”, “Uang rokok”, “Uang administrasi”,“Apel malang Apel Washington”, dan banyak ungkapan lagi. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa telah terjadi pembelokan peran uang yang sesungguhnya netral (sebagai alat) menjadi tujuan sekaligus sebagai perangkat penting untuk mencapai keinginan. Kedaulatan yang diperjuangkan dulu kini telah ditukar menjadi transaksi jual beli kekuasaan. Kebanggaan memiliki mata uang sendiri sebagai negara kini berganti menjadi rasa tanpa malu  memamerkan kekayaan tiada perduli bersumber dari korupsi. Uang sebagai simbol kemandirian bangsa telah ditafsir menjadi uang sebagai kekuatan yang ampuh untuk merontokkan lawan politik. Uang sebagai alat tukar yang sah di negeri ini telah diaduk-aduk bercampur sampah urusan birokrasi yang sarat pungli. Pidato Bung Hatta tentang perjuangan meletakkan arti mata uang sendiri tak lagi bergema di sanubari pemuda yang lebih memilih jalan gampang untuk kesenangan sendiri.Uang tak lagi bersentuhan dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kekalutan ini entah harus di manakah mulai mengurainya? Namun jelas pemimpin dan uang telah menjadi ironi di negeri ini.
Dan pemimpin di daerah dan di pusat selalu saja senang mempertontonkan keangkuhan yang rakus uang. Alih- alih memikirkan program kerja yang serius dan mendalam untuk menampilkan kinerja terbaik, para pemimpin lebih sibuk mengurusi kepentingan diri dan golongan sendiri. Wibawa negeri kita di hadapan bangsa-bangsa dunia sebenarnya banyak tergantung  pada pengelolaan uang juga.  Di Maluku Utara saja, sampai saat ini masih terdapat beberapa Laporan Keuangan Pemkab dan Pemprov yang masih mendapat opini “disclaimer” sesuai pemeriksaan BPK. Tingkat opini sedemikian menunjukkan ketidakbecusan tata kelola pemerintahan.
Setali tiga uang, masyarakat mengambang dalam pilkada tidak lagi dapat diartikan sebagai mengambang antara memilih si A atau B yang mencalonkan menjadi pemimpin di daerah itu, tetapi suara mereka berayun-ayun di arah bandul golput atau menggunakan hakuntuk membela yang bayar saja. Suatu perselingkuhan pasar sempurna  antara rasa apatisme rakyat mengucapkan izab kabul dengan ambisi pemilik uang. Lihatlah uang menunjukkan wajah iblis bertanduk ganda. Di manakah rasa malu anak negeri ini yang menerima tongkat kekuasaan setelah melempar receh ke kerumunan lapar dan bodoh? Sejak di dalam kandungan proses politik sedemikian, pemimpin adalah anak haram sejarah. Uang yang pada mulanya mempersatukan kita, kini pemimpin dan uang di tangannya tanya mencerai beraikan saudara dengan kakak adik, ayah dan ibu, tetangga dan sahabat hancur lebur tak terkira.
Lingkaran setan pun semakin memanjangkan diameter sendiri.Pegawai negeri terperangkap di tengah-tengah pertarungan uang dan pemilihan pemimpin. Membaca arah tak mungkin lagi dilakukan sebab semua secara insting langsung mengikuti arah pemimpin meskipun hati mereka tidak setuju dengan pilihan sang bos. Kerap terdengar di negeri ini bahwa setelah pilkada selesai maka perombakan kabinet di daerah segera menjadi-jadi dengan logika penempatan pegwai yang kadang hanya dapat dipahami pemimpin baru penggerus uang.
Lihatlah betapa dalam dan lebar pengaruh gelap uang yang kerap dipakai menghantar orang menjadi pemimpin. Nasihat sejarah Oeang Republik Indonesia (ORI) amat jelas dan layak kita renungkan. Pada mulanya uang adalah kedaulatan, pada akhirnya uang juga adalah kedaulatan.Hanya saja arti berdaulat tak memerlukan arti baru sebab sejarah sudah meletakkan defenisi yang sejati, yaitu kedaulatan rakyat.Reformasi  birokrasi Kementerian Keuangan RI sebagai pelopor, semoga semakin lebat berbuah.(*)

 

Disadur dari

http://malutpost.co.id/2013/11/14/pemimpin-dan-uang/

 

Tags: