Kebangkitan Nasional 2013

Logo resmi Harkitnas 2013

Hari ini, tanggal 20 Mei 2013,  segenap warga Republik Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dalam sejarah, tanggal 20 Mei merupakan tonggak kebangkitan nasional karena pada hari itu para pejuang kemerdekaan membangun kebersamaan dan persatuan untuk bangkit memperjuangkan kemerdekaan. Lantas apa korelasinya dengan pelayanan publik?

Hak untuk mendapatkan pelayanan umum merupakan  ciri dan wujud Good Governance and Clean Goverment. Salah satu upaya pemerintah saat ini adalah menanamkan budaya the right of public service tersebut. Perjuangan tersebut tergambar pada pesan politik dan hukum dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Konsideran Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan menunjukan keinginan keras pemerintah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Pembangunan Yang Berkeadilan tersebut meliputi tiga program utama :

  1. Program Pro Rakyat;
  2. Program Keadilan Untuk Semua (justice for all);
  3. Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals – MDGs).

 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa lembaga penyelenggara pelayanan publik sekurang-kurangnya berkewajiban (1) melaksanakan pelayanan; (2) mengelola pengaduan masyarakat; (3) mengelola informasi; (4) melakukan pengawasan internal; (5) melakukan penyuluhan kepada masyarakat; (6) memberikan pelayanan konsultasi.

Kini saatnya bagi kita untuk memaknai kembali Kebangkitan Nasional dengan memberi pelayanan yang terbaik.