Secarik gambar diunggah oleh seorang rekan di media sosial. Gambar yang biasa saja sebenarnya, Menteri Keuangan dengan beberapa pegawai Kemenkeu berdiri tegak berbaris. Namun komentar pun langsung berhambur. Anggapan yang umum terbaca adalah seluruh aparat di gambar tersebut adalah pemilik banyak uang. Bekerja di Kementerian Keuangan RI kerap diidentikkan dengan Pegawai Negeri Sipil punya banyak uang? Tentulah kita semua mahfum bahwa jika itu realita, maka menilep uang negara sudahlah pasti menjadi tindakan yang telah dilaku.
“Kami pegawai kemenkau tidak korupsi lagi!” Adakah Pembaca yang budiman percaya pernyataan ini? Saya bahkan kerap harus menghela nafas membayangkan kenyataan ini.Tetapi memang demikianlah adanya, korupsi sudah amat memalukan bagi kami. Itu barang usang! Pataka-pataka anti korupsi di lingkungan kerja kami bukanlah basa-basi, tetapi perilaku sehari-hari. Setidaknya itu kuyakini di lingkungan kerjaku sekarang. Benar, kita masih menemukan berbagai kekurangan di Kemenkeu. Namun patut dicatat bahwa sejak reformasi birokrasi Kemenkeu, maka angka penerimaan negara meningkat pesat. Demikian pula keuangan negara telah diurus secara lebih baik yang terlihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang mendapat opini dari BPK semakin meningkat pula.Kantor kami bertanggung jawab setiap tahun mencairkan sekitar empat triliun rupiah  dari kas negara untuk memenuhi tagihan masyarakat kepada negara. Secara nasional angka itu mendekati dua ribu triliun rupiah atau sebesar APBN. Kini birokrasi yang kami jalankan adalah birokrasi profesional berkelas ISO. Berbagai lembaga Pendidikan Tinggi memberi angka paling unggul atas upaya perubahan yang hebat ini. Bahkan KPK bukanlah mimpi buruk bagi kami, sebab ketekunan kami mengurus uang rakyat bahkan didapuk sebagai lembaga anti korupsi nomor wahid di negeri ini. Survey Kepuasan Pelanggan kerap diluncurkan yang terbukti sudah menyatakan organisasi di Kemenkeu sudah baik melayani masyarakat. Bagai mimpi, memanglah begitu. Karya goodnews ini memang terkesan jauh dari hingar bingar politik di media massa yang lebih  kepada syahwat bad news. Untuk itu izinkah saya mengabarkan bahwa ada beberapa hal yang ingin saya tawarkan kepada pembaca yang budiman sekaligus melihat bahwa perubahan hebat ini sesungguhnya memerlukan beberapa prasyarat.

Pertama, komitmen pimpinan. Dalam berbagai analisis SWOT tentang kinerja organisasi, maka faktor komitmen pimpinan kelihatannya menjadi utama untuk menggalang perubahan mendasar. Sejarah akan mencatat bahwa organisasi ini memiliki menteri yang bersih dan bersemangat, dirjen yang bertekad baja, para direktur yang mencintai negeri, dan jutaan pegawai yang punya tekad membara untuk bekerja di tingkat terbaik. Suasana kebathinan di seluruh lingkungan kantor adalah aroma pengabdian yang harum dan semakin bersinar setiap hari. Taklah lagi terasa sedikit jua jika seorang membicarakan atau berniat mencari keuntungan atas jabatan yang diemban.

Suatu ketika Pak Agus (sekarang Gubernur BI) berujar, “Sudahlah, berhentilah merusak negara ini.”, dan itu amat bersungguh-sungguh terukir di hati semua abdi negara di Kementerian Keuangan. Ikan busuk dimulai dari kepala, itu tepat sekali! Semangat anti korupsi juga terus digaungkan Pak Chatib secara tegas! Keberhasilan Kemenkeu sedikit banyak dipengaruhi oleh seorang sosok Menkeu yang tidak tunduk kepada kepentingan tertentu. Keyakinan yang sama diemban oleh Pak Bambang yang dipercayai mampu menakhodai kapal besar berisi puluhan ribu aparat negara penjaga makna pundi negeri ini.
Kedua, rekrutmen SDM, garbage in garbage out. Bagaimana perubahan ini menjadi mungkin? Jawaban hampir pasti adalah manusia yang mau diajak berubah. Akan menjadi sulit mengharapkan perubahan bila aparat negeri ini memperoleh NIP dari begundal sogok. Penegakan hukum hanya menjadi mimpi siang bolong tatkala petugas hukum hanya bermimpi mengembalikan biaya siluman yang sudah dikeluarkan untuk diterima-masukkan di lingkungan birokrasi hukum. Ironi semakin menjadi-jadi ketika situasi sedemikian menjadi ladang subur bagi tumbuhan bernama penyimpangan. Justru yang kita butuhkan adalah kekuatan penuh untuk mengusir korupsi. Bukan itu saja, soft competency SDM yang menyentuh hati meliputi semangat, daya juang, kejujuran, dan sebagainya membutuhkan pemeliharaan bersama dalam berbagai bentuk pelatihan dan pengarahan.
Ketiga, sistem terbaik. Bayangkan urusan berminggu-minggu ternyata bisa diselesaikan hanya dalam satu  jam. Pengawasan yang efektif dirancang sehingga setiap orang mengawasi orang lain pada semua lapisan. Sistem sedemikian diciptakan dengan cara mengurangi kewenangan yang memang nyata-nyata tidak diperlukan sehingga birokrasi bukanlah arena melegakan kekuasaan. Setiap wewenang benar-benar diletakkan pada tempat yang sesungguhnya. Dalam bahasa UU Keuangan Negara, urusan administrasi yang di masa lalu begitu banyak di Kemenkeu sekarang dilepas menjadi urusan kementerian/lembaga, sehingga menteri keuangan sungguh-sungguh berkosentrasi mengurus ketersediaan dan manajemen kas negara. Akibatnya begitu banyak dokumen yang diringkas dan dipangkas sehingga peluang korupsi atas nama kelengkapan lampiran ini itu menjadi terkunci. Hal ini didukung oleh sistem teknologi informasi dalam berbagai bentuk aplikasi berkelas internasional sehingga berbagai upaya yang ringkas dan jelas dapat diterapkan. Ribuan jam kerja dapat dihemat karena dulu urusan berhari-hari kini selesai dalam sejam. Jumlah pegawai pun dapat dipangkas hampir enam puluh persen untuk menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan tertentu. Tak kalah pentingnya adalah rumusan sistem nilai organisasi Kementerian Keuangan amat bernas dan langsung mempengaruhi arah langkah seluruh aparat. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Ada lima nilai, sebagai tuntunan perilaku anti korupsi khususnya.
Keempat, harapan yang membesar. Betapa tidak, dalam berbagai perbincangan dengan para aparat dan di dunia akademis, ternyata saya menemukan bahwa semua pihak merasa “iri” dengan perubahan birokrasi yang kami lakoni sekarang. Segala urusan terukur secara waktu, transparan, dan yang tak kalah pentingnya adalah sama sekali tanpa biaya. Begitu meruak kerinduan yang sama terhadap perubahan di negeri ini. Merindukan birokrasi yang melayani rakyat. Nama sesuai rasa, itulah sebabnya seluruh unit yang paling teknis disebut sebagai Kantor Pelayanan (Perbendaharaan Negara, Pajak, Bea Cukai, Kekayaan Negara dan Lelang) yang menunjukkan semangat melayani, bukan dilayani.
Bagaimana birokrasi di seluruh Indonesia pusat dan daerah melawan korupsi? Dalam hal inilah teori bola salju menjadi relevan diperbincangkan. Dimulai di Lapangan Banteng,akan bergerak ke seluruh lapangan di seluruh sudut negeri. Perubahan yang kita cita-citakan akan berputar dan menggulung seluruh kawanan birokrasi sehingga berada dalam satu poros yang menghisab semangat pelayanan di semua lapisan birokrasi.
Selain penerimaan negara dari pajak dan non pajak, salah satu titik kritis berada pada penggunaan uang negara di tataran belanja. Kerisauan ini beralasan karena dalam lima tahun negara kita membelanjakan uang dalam peningkatan jumlah yang luar biasa. Belanja negara bergerak dari sekitar lima ratus triliun pada tahun 2009 menjadi hampir dua ribu triliun pada tahun 2013. Namun ternyata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hanya beringsut amat perlahan dari 0,593 ke posisi0,629 alias masih di kelompok IPM menengah rendah. Artinya tidak lain tidak bukan adalah telah terjadi keliru belanja sehingga tingkat kesehatan, peringkat pendidikan, dan taraf  hidup masyarakat sebagai ukuran manusia yang dibangun tidak meningkat sejajar dengan jumlah uang yang terkucur. Angka-angka ini adalah pernyataan telanjang tentang masih begitu jamaknya soal mengenai penyelewengan penggunaan uang negara di semua birokrasi kita.
Tak pelak lagi peran kepemimpinan nasional ke depan menjadi penting yang konon memilih jalan kesederhanaan, merakyat, dan kejujuran. Jika ingin pusaran perubahan di Kementerian Keuangan mencapai birokrasi keseluruhan maka energi ini perlu diberi arah yang tepat oleh tangan-tangan yang berkomitmen paling tinggi. Jika ingin tularan semangat perubahan ini merambah ke semua kementerian dan lembaga di negeri ini, maka diperlukan tindakan dari kekuatan yang lebih tinggi yang mampu menghubungkan seluruh pihak sehingga memiliki semangat yang serupa. Semoga kita segera melihat sejarah ini terwujud.(*)

Ditulis oleh Saor Silitonga, Tulisan ini juga dimuat dalam harian Malut Pos.