Review PMK Nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Adanya peraturan mengenai pembatasan pertemuan di hotel bagi aparatur membuat sejumlah pengusaha hotel merasa memiliki beban yang semakin berat. Untuk itu, Menteri
Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Materi muatan yang dituangkan dalam PMK tersebut merinci jenis jasa perhotelan yang dibebaskan dari PPN dan pengecualian atas jasa yang dibebaskan dari PPN. PMK itu merupakan aturan pelaksanaan dari

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Terkait Langsung, Bebas PPN Dalam Pasal 2, jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi jasa penyewaan kamar dan penyewaan ruangan yang berada di hotel, rumah penginapan,
motel, losmen, dan hostel. Selain penyewaan kamar, penyewaan fasilitas tambahan hotel termasuk fasilitas penunjang yang terkait langsung dengan jasa penyewaan kamar juga

dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPN.
Sejumlah fasilitas penunjang yang terkait langsung dengan jasa penyewaan kamar seperti: i) pelayanan kamar (room service); ii) air conditioning; iii) binatu (laundry and dry cleaning); iv) kasur tambahan (extrabed); v) furniture dan perlengkapan tetap (fixture); vi) telepon; vii) brankas (safety box); vii) internet; viii) televisi satelit/kabel; dan ix) minibar.
Sementara itu, fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap merupakan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan digunakan untuk tamu yang menginap. Jasa tersebut antara lain fasilitas olah raga dan hiburan, fotokopi, teleks, faksimile, dan transportasi hotel (kendaraan antar-jemput) untuk tamu yang menginap.

Apartemen Tetap Dikenakan PPN
Selain memuat aturan mengenai pembebasan pengenaan PPN, PMK yang ditetapkan pada 9 Maret lalu juga mengatur mengenai jasa yang tetap dikenai PPN. Berbeda dengan aturan mengenai jasa penyewaan di hotel, motel, rumah penginapan, losmen dan sejenisnya, dalam Pasal 3 berisi ketentuan pengenaan PPN terhadap jasa penyewaan unit dan atau ruangan untuk apartemen, kondominium, dan sejenisnya serta fasilitas penunjangnya. Selain itu, jasa penyewaan ATM, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik juga dikecualikan dari pembebasan PPN.
Dalam Pasal 3 PMK tersebut juga mengatur jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan yang ada di hotel tetap dikenakan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak terhadap kelompok fasilitas yang dikecualikan dalam PMK Nomor 43/PMK.010/2015 didasarkan pada izin usahanya.

Minimalisir Tumpang Tindih Aturan
Selain mengantisipasi berkurangnya pendapatan bisnis perhotelan, PMK ini bertujuan menghindari terjadinya tumpang tindih antara materi muatan dalam PMK itu sendiri dengan materi muatan dalam aturan pajak daerah. Sejak 2010, beberapa aturan pajak telah didesentralisasikan kewenangannya kepada daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Saat ini, pajak hotel dan restoran (PHR) merupakan pajak daerah yang besarnya rata-rata mencapai 10 persen dari nilai transaksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak hotel yang dimaksud dalam Undang-Undang PDRD ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Oleh karena itu, bisnis perhotelan yang merupakan ranah objek pajak daerah seharusnya memang tidak lagi dikenakan PPN.

 

Tags: