Tidak lama lagi, seluruh satuan kerja harus melakukan rekonsiliasi elektronik menggunakan E-Rekon. Aplikasi e-rekon adalah aplikasi berbasis web (web base) yang  digunakan untuk menerima ADK rekonsiliasi dari satker. Aplikasi e-rekon menggunakan single database yang nantinya akan diintegrasikan kedalam satu aplikasi e-DJPBN yang memungkinkan satu akun bisa mengakses berbagai aplikasi yang terintegrasi. Selama ini banyak aplikasi berbasis web dari DJPBN yang menggunakan username dan password yang berbeda-beda sehingga menyulitkan user untuk perlu menghapal atau menyimpan akun-akun tersebut sehingga dibuat sistem seperti ini (mirip akun google yang bisa digunakan untuk membuka berbagai aplikasi).

Karena berbasis web, maka satker tidak perlu lagi datang ke FO rekonsiliasi KPPN setempat. Terlebih dahulu anda masuk ke alamat e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/ dan login ke aplikasi E-Rekon menggunakan user dan password yang akan dibagikan oleh KPPN. User level satker ada 2 yaitu Operator dan KPA. User level operator melakukan upload ADK dan kegiatan administrasi lainnya seperti mengganti password dan lain-lain. Sedangkan user level KPA nantinya melakukan persetujuan terhadap BAR setelah ada persetujuan dari Kasi Vera KPPN setempat dengan cara klik menu persetujuan di level KPA.

Photo:

Rekonsiliasi secara mandiri dilakukan oleh operator satker yang mengupload ADK melalui aplikasi e-rekon ini dan hasilnya bisa langsung terlihat sama atau tidak samanya sehingga bisa langsung dimonitor dan tidak harus menunggu ADK diproses dulu oleh petugas di KPPN. ADK yang dibutuhkan adalah dari aplikasi SAIBA hanya saja harus dilakukan kompres file ke dalam bentuk zip terlebih dahulu. SAIBA versi terbaru menghasilkan ADK dalam format zip. Hasil rekonsiliasi bisa didownload dalam format excel dan pdf. Sedangkan untuk LHR dan BAR nya menunggu persetujuan kedua belah pihak yaitu KPA satker dan Kasi Vera KPPN

Dari hasil UAT (user acceptance test) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, dimungkinkan BAR tidak perlu lagi ditandatangani (basah). Meskipun begitu BAR tetap dianggap sah. Pada BAR akan tertera barcode yang berisi informasi keabsahan BAR tersebut sehingga satker tidak perlu lagi datang ke KPPN untuk menyerahkan BAR yang sudah ditandatangani KPA untuk ditandatangani Kasi Vera KPPN. Satker bisa melakukan cetak secara mandiri BAR Rekonsiliasi melalui aplikasi e-rekon. Setelah BAR disetujui oleh kedua belah pihak yaitu KPA satker dan Kasi Vera KPPN setempat, maka baik satker maupun KPPN bisa mendownload BAR dan melakukan pencetakan.

Rekonsiliasi nantinya hanya rekon antara satker dengan KPPN, tidak ada lagi rekon wilayah ataupun rekon eselon dan kementerian sehingga kemungkinan perbedaan data di tengah jalan tidak ada lagi. Unit eselon di atas hanya bisa melakukan monitoring (bukan rekonsiliasi berjenjang).

Keberadaan E-Rekon yang bisa diakses via internet di PC/laptop/handphone, tentu memudahkan satker dan menghemat biaya perjalanan ke KPPN khususnya bagi kita di Maluku Utara yang keadaan geografisnya adalah kepulauan. Hanya saja, dengan keadaan yang demikian pula, akses internet belum tersedia secara merata di tiap daerah. KPPN tetap membuka loket layanan rekonsiliasi sehingga kendala akses internet bisa diatasi.

 

 

 

Tags: , ,