Surat Terbuka Kepada Kepala Daerah dan DPRD

 

Kepala KPPN Ternate Oleh: Saor Silitonga
Kepala KPPN Ternate, MahasiswaPasca Sarjana Unkhair

Tulisan ini telah dimuat dalam Harian Malut Pos dan website malutpost.co.id

Berita tentang APBD di harian ini tentang berbagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah kerap terliput sehingga kita dapat mengetahui sedikit banyak tentang perkembangan tata kelola keuangan baik di kabupaten/kota maupun provinsi Maluku Utara.

Tersebutlah sebuah kabupaten di daerah ini. Ketika menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD antara lain mencatat bahwa terdapat penghematan anggaran sekian persen atau sekian puluh miliar rupiah, bahkan mendekati ratusan miliar rupiah. Angka itu diperoleh dari selisih antara seluruh pendapatan daerah dengan seluruh belanja daerah. Penghematan terjadi tentu saja karena ternyata tidak semua pendapatan yang dianggarkan atau yang dapat dikumpulkan dibelanjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terhadap penghematan tersebut, semua fraksi di DPRD memberi apresiasi!

Metoda pengelolaan keuangan pemerintahan (pusat dan daerah) tentu tidak serta selalu dapat disamakan dengan metoda pengelolaan keuangan perusahaan. Perbedaan itu terutama karena sifat keuangan pemerintahan tidak diniatkan untuk keuntungan finansial semata, tetapi juga banyak faktor sosial yang harus dipertimbangkan sebelum keputusan mengeluarkan setiap rupiah dari pundi-pundi pemerintah. Misalnya, keputusan pemerintah membangun suatu ruas jalan tidak melulu langsung dapat ditafsirkan bahwa pemerintah akan segera bisa memperoleh PAD sebagai akibat pemanfaatan jalan tersebut. Justru tidak jarang dampak pembangunan yang ditempuh pemerintah hanya bisa dilihat beberapa tahun kemudian, katakanlah pembangunan ruas jalan trans Halmahera tidak berarti akan berdampak instan bagi perekenomian masyarakat maupun pendapatan pemerintah.

Di titik inilah sebenarnya dapat kita mengerti bahwa “penghematan” anggaran harus dicermati secara kritis dan mendalam oleh semua pihak. Paling tidak dua pertanyaan yang harus diajukan. Pertama, apakah penghematan anggaran itu berasal dari efisiensi? Kedua, ataukah penghematan anggaran berasal dari kegiatan pemerintah yang sudah dianggarkan namun tidak terlaksana atau tertunda?

Jika jawabanya untuk pertanyaan pertama, secara sekilas mudah memahami ketika apresiasi diberikan oleh DPRD. Mari kita telaah sedikit lebih dalam. Efisien berarti berbicara tentang harga yang lebih murah, namun output dan outcome kegiatan tercapai sesuai atau bahkan melebihi target rencana. Efisiensi dapat dicapai dengan menghitung kembali secara lebih cermat setiap kegiatan seraya melihat secara lebih pasti jikalau ada tahap-tahapan yang memerlukan biaya ternyata dapat dipangkas sehingga menghemat belanja. Tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas, pemerintah dapat mencari bahan bangunan yang lebih murah. Tanpa menjadi kurang informasi, berbagai perjalanan dinas dan rapat dinas amat mungkin ditiadakan.

Jika jawabanya untuk pertanyaan kedua, hampir pasti apreasiasi belumlah pada tempatnya. Tentu saja pemerintah dapat menunda atau menghentikan suatu kegiatan jika dipandang lebih baik demikian. Namun, di luar factor force major, kegiatan tertunda atau urung hanya menunjukkan kelemahan perencanaan. Tentu ini perlu teguran, bukan hiburan. Dengan alas an kas kosong, pemerintah daerah malah tidak melanjutkan suatu kegiatan.Dana yang tidak terserap karena kegiatan yang batal, bagi mata yang kurang jeli, bisa dipahami sebagai penghematan, padahal bukan. Sisi perencanaan penerimaan anggaran tidak dipikirkan secara matang. Ini pun bukanlah untuk diapresiasi, justru harus dikuliti.

Penting diingat, efisiensi anggaran sesungguhnya langsung menimbulkan tanggungjawab lagi karena akan menimbulkan pertanyaan tentang pemanfaatan dana hasil efisiensi tadi. Pilihan yang paling bijak adalah segera memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan pemerintahan dalam pengertian seluas-luasnya, dari pada menjadi idle cash yang hanya diganjar bunga bank.

Harus diingat pula bahwa dalam pengelolaan keuangan pemerintahan berlaku rumusan “pendapatan belum pasti tetapi belanja sudah pasti”. Hal ini berarti meskipun belanja pemerintah sudah disusun dalam dokumen anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Daftar Pelaksanaan Anggaran), namun sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi sejumlah belanja tersebut belum bisa dipastikan tercapai. Jika demikian keadaannya, memang menjadi amat perlu mencermati manajemen kas khususnya dana-dana dari hasil tindakan efisiensi. Bersegeralah mendorong pembiayaan kegiatan prioritas sehingga dana hasil efisiensi menjadi efektif pula.

Adanya efisiensi tidak bisa secara mudah dapat diartikan bahwa beban pemerintah dalam mencari sumber pembiayaan menjadi berkurang. Sesungguhnya tidak selalu tepat demikian. Kondisi yang paling berdampak adalah jika efisiensi tersebut dapat menciptakan output dan outcome yang lebih luas. Dalam pertanggungjawaban keuangan Negara akan terlihat bahwa penghematan anggaran bukan karena sisi penerimaan lebih besar dari pengeluaran, tetapi lebih ditekankan pada pencapaian yang dapat melampaui output dan out come yang direncanakan.

Itulah sebabnya pelaksanaan anggaran hendaknya dimulai pada awal tahun agar segala kemungkinan efisiensi dapat ditempuh. Dalam kapasitas tugas pengelolaan keuangan, Kepala Daerah di awal tahun anggaran hendaknya memerintahkan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengevaluasi kembali secara mendalam seluruh anggaran masing-masing. Hal ini kiranya tidak mengganggu pelaksanaan anggaran. Evaluasi dan pelaksanaan bisa berjalan beriring. Bila perlu turunkan ahli audit yang mampu membaca dan menilai kemungkinan efisiensi anggaran bahkan sebelum anggaran terlaksana. Singkirkan sebanyak mungkin kegiatan “angin” alias kegiatan yang kurang tegas bakal dapat menciptakan output dan outcome. Kemudian dirumuskan kembali revisi anggaran yang akan tampil jauh lebih baik.

Akhirnya pepatah lama, “hemat pangkal kaya”, hanyalah menunjukkan sikap reaktif suatu pemerintahan. Bergeraklah proaktif, “belanja pangkal kaya”. Setiap belanja yang dipilih harus dipastikan terkait langsung dengan kemajuan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan sisi penerimaan yang berfokus pada hitungan penerimaan baru kemudian berani menyusun daftar belanja, tidaklah selalu salah.Namun, saatnya lebih memikirkan belanja yang berdaya dorong bagi kemajuan pemerintah dan masyarakat. Dalam kerangka pendekatan output dan outcome, anggaran yang tidak habis justru adalah gambaran telanjang tentang tubuh coreng moreng kinerja pemerintah yang memang kurang baik. Memalukan, itu sebenarnya. Dengan cara pandang sedemikian, maka tindakan berhutang adalah pilihan yang cerdas!

Berjuang untuk meyakinkan pemerintah pusat tentang pembangunan daerah dengan berbagai pendekatan kreatif, adalah tugas penting pemerintah daerah dan DPRD. Para akademisi di daerah ini harus dilibatkan. Tentu saja para politisi pun memahami permainan cantik seperti ini. Tetapi politik bukan dalam semesta pembicaraan penulis dalam tulisan ini.

Wahai para pemerintah daerah dan anggota DPRD yang terhormat, penghematan tidak selalu berarti pilihan terbaik. Pemahaman itu bahkan sudah tidak popular dan sama sekali lemah menunjukkan antusias medan kinerja pemerintahan. Tanpa bermaksud terlalu optimis, maka di waktu lain, fraksi- fraksi DPRD berilah penghargaan kepada pemerintah yang memiliki anggaran defisit namun berkinerja unggul. Jayalah Maluku Utara!.

 

Tags: , ,