Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

APBN Tahun 2016 yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2015 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disusun dan ditetapkan secara penuh oleh Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan DPR RI baru hasil Pemilu tahun 2014. Tahun 2016 juga merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Fokus pembangunan pada periode ini adalah “Mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan  keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat”. Sejalan dengan fokus tersebut dan dengan memperhatikan capaian pada RPJMN 2010 – 2014, keberlanjutan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015, serta tantangan ekonomi global dan domestik yang mungkin dihadapi, Pemerintahan Kabinet Kerja menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.

Tema RKP tersebut sejalan dengan sembilan prioritas ‘Nawa Cita’ yang telah dirumuskan sebagai agenda politik pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda tersebut kemudian dijabarkan dalam strategi pembangunan yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) Norma Pembangunan; (2) Tiga Dimensi Pembangunan; (3) Kondisi Perlu; dan (4) Program-program Quick Wins. Tiga Dimensi. Pembangunan dan Kondisi Perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam RKP tahun 2016 sebagai penjabaran pelaksanaan RPJMN tahap ketiga. Selanjutnya, tema RKP tahun 2016 dan pencapaiannya akan diterjemahkan dalam kebijakan fiskal dan postur APBN tahun 2016.

Pada tahun 2016 ini, berdasarkan Renaksi (Rencana Aksi) 2016 terpantau 335 kegiatan prioritas yang tersebar di 25 bidang seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, maritim dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut merupakan implementasi dari Nawa Cita sesuai janji Presiden Joko Widodo. Di sinilah peran Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengawal dan memastikan ke-335 kegiatan prioritas dari Nawa Cita tersebut berjalan efektif dan efisien dengan tetap menjunjung tinggi governance (tata kelola yang baik) dan akuntabilitas.

APBN 2016, POSTUR APBN YANG  BERTUMBUH

Pada APBN Tahun 2016, Pendapatan Negara yang dianggarkan adalah sebesar Rp1.822 Triliun yang akan diperoleh dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp1.820 Triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp2,031 Triliun. Pendapatan tersebut akan dibelanjakan sebesar Rp2.095 Triliun sehingga menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp273,17 Triliun. Belanja tersebut diharapkan mampu memenuhi sasaran/ output/outcome pembangunan/kinerja pemerintah sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dalam lima indikator utama, yaitu: 1) penurunan kemiskinan menjadi 9,0%-10%; 2)penyerapan tenaga kerja sebesar 2.000.000 orang; 3)tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,2%-5,5%; 4) penurunan GINI ratio menjadi sebesar 0,39; dan 5) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,1. Ringkasan singkat postur APBN Tahun 2016 berdasarkan Undang- Undang APBN Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Ketercapaian sasaran/ output/outcome pembangunan/ kinerja pemerintah nantinya tidak terlepas dari peran kinerja Pemerintah sendiri beserta seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah. Menyadari hal ini, Presiden Joko Widodo memberikan pesan penting kepada para Menteri dan sejumlah Kepala Daerah pada saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penghargaan Daerah Berprestasi Penerima Insentif Daerah 2016 di Istana Negara pada tanggal 14 Desember 2015. Presiden berpesan : “Saya minta agar kegiatan segera dimulai pada Januari, jangan sampai terlambat karena kalau mundur akan terjadi kontraksi ekonomi”. Presiden juga mengingatkan agar daerah mengesahkan APBD tahun 2016 tepat waktu. Selanjutnya Presiden menyebutkan bahwa penyerahan DIPA Tahun 2016 merupakan awal dari keinginan semua pihak untuk memperkuat agar proses pencairan anggaran lebih cepat dan merata serta memberikan efek ganda. Baik dari sisi pendapatan dan belanja negara, APBN TA 2016 mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBNP TA 2015. Pendapatan negara tumbuh sebesar 3,5% atau Rp60,9 T dan belanja negara tumbuh sebesar 5,3% atau Rp111,6 T. Kenaikan pendapatan dimaksud terutama ditargetkan dari kenaikan penerimaan perpajakan sebesar Rp57,4 T. Kenaikan belanja pemerintah diantaranya dialokasikan untuk memenuhi belanja sektor- sektor yang telah diamanatkan dalam undang-undang terutama untuk pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5%. Disamping itu, sesuai dengan RKP, percepatan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur juga mendapat tambahan alokasi dana dari tahun anggaran sebelumnya serta meningkatkan alokasi dana desa hingga 6% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai dengan road map dana desa 2015-2019. Perbandingan lebih lanjut alokasi beberapa sektor unggulan APBNP TA 2015 dan APBN 2016 dalam diagram di bawah.

STRUKTUR BARU APBN, PENINGKATAN TRANSPARANSI  DAN AKUNTABILITAS

Pada tahun 2000, Kementerian Keuangan telah menginisiasi suatu perubahan format dan struktur APBN dari yang semula disusun dalam bentuk T-account menjadi I-account. Perubahan struktur dan format APBN ini disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional sebagaimana digunakan dalam Statistik

Keuangan Pemerintah (Government Financial Statistics/ GFS) untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas Pemerintah. Gambaran perubahan struktur dan format APBN dapat kita lihat pada tabel dibawah ini. Penyesuaian format dan struktur APBN memberikan beberapa keunggulan sebagai berikut :1. lebih meningkatkan transparansi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan perhitungan anggaran negara, serta mempermudah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBN. 2. mempermudah dilakukannya analisis terhadap strategi kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, beserta cara pembiayaannya. membantu mempermudah dilakukannya analisis perbandingan antara perkembangan operasi fiskal pemerintah Indonesia dengan operasi fiskal negara- negara lainnya. Perubahan format tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah dalam mengelola anggaran negara terutama dalam menempatkan dan mengakui utang sebagai pos yang benar-benar harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman sehingga jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman akan memberatkan APBN di masa yang akan datang. Disamping itu, sesuai dengan semangat desentralisasi keuangan, perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan komposisi anggaran yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengakomodir perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mengikuti pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasca bergulirnya reformasi.

PENAJAMAN KOMPONEN APBN

Dalam format baru I-Account, APBN Tahun 2016 terdiri atas 5 komponen utama, yaitu : pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer dan keseimbangan umum, defisit (surplus) anggaran serta pembiayaan anggaran.
Penjelasan dari masing-masing komponen APBN tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan hibah. Penerimaan dalam negeri meliputi Penerimaan Perpajakan dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Sementara penerimaan PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Adapun penerimaan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Dalam APBN Tahun 2016, pendapatan negara dan hibah ditargetkan/dianggarkan sebesar Rp1.822 Triliun. 2. Belanja Negara

Belanja negara merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Belanja Pemerintah Pusat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis untuk mencapai sasaran- sasaran pokok pembangunan nasional. Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah serta mengurangi ketimpangan  pelayanan publik di daerah. Dalam APBN Tahun 2016, belanja negara dianggarkan sebesar 2.095 Triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.325 Triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770 Triliun.

3. Keseimbangan Primer dan Keseimbangan Umum

Dalam penyusunan APBN, Pemerintah selalu berusaha untuk menghimpun sumber- sumber pendanaan (kapasitas fiskal) yang mencukupi untuk mendanai kebutuhan fiskal. Hubungan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal ini menciptakan sebuah keseimbangan yang dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Sementara itu, keseimbangan umum merupakan total



 

 


penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran termasuk pembayaran bunga utang.

4. Defisit (Surplus) Anggaran

Defisit (surplus) merupakan selisih antara penerimaan negara dan pengeluaran negara. Jika negara dalam kondisi dimana pengeluaran negara melebihi penerimaan negara, maka negara mengalami defisit dan sebaliknya jika negara mengalami kondisi dimana penerimaan negara melebihi pengeluaran negara, maka negara bisa dikatakan mengalami surplus. Dalam APBN Tahun 2016, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,15% terhadap PDB.

5. Pembiayaan Anggaran

Pada dasarnya, pembiayaan anggaran merupakan  penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun berikutnya.

Tahun 2016 ini pembiayaan anggaran diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sumber pembiayaan anggaran ini dapat berasal dari pembiayaan dalam negeri yang meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penjualan aset dan privatisasi dan dari pembiayaan luar negeri yang meliputi pinjaman bilateral dan multilateral yang tidak mengikat, penjadwalan kembali utang, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari mengapa Pemerintah perlu melakukan pembiayaan anggaran, yaitu

(1) untuk menutup defisit APBN; (2) untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pemerintah; dan (3) untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya dalam bentuk penerusan pinjaman, penyertaan modal negara, dan dana pengembangan pendidikan nasional.

Dalam APBN Tahun 2016, pembiayaan anggaran ditargetkan tidak melebihi 2,15% terhadap PDB mengikuti tingkat defisit yang telah ditetapkan.

LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PRA-DIPA, PENGUATAN PONDASI PEMBANGUNAN

Penyerahan DIPA yang dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran baru  merupakan  salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah sebagai upaya untuk mencapai sasaran/ output/ outcome pembangunan agar lebih efektif dan tepat waktu. Strategi yang kuat ini dimaksudkan untuk mengakhiri kebiasaan K/L dalam  penyerapan  anggaran di akhir tahun. Presiden kembali meminta para Menteri dan Kepala Lembaga Non- Kementerian juga Kepala Daerah agar meninggalkan pola kerja business as usual dan mencari terobosan baru guna memangkas kendala administratif, prosedural, dan birokrasi yang menghambat. Untuk itu, Presiden memerintahkan agar 42.000 peraturan yang menyebabkan keruwetan dipotong atau direvisi menjadi tinggal setengahnya saja. Para pejabat juga diminta tetap mengecek secara detail Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di K/L masing-masing agar program- program dilaksanakan secara konkret dan jelas.

Salah  satu  terobosan yang dilakukan Pemerintah terhadap APBN Tahun 2016 dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek tahun 2016 terutama untuk proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa skala besar adalah dilakukannya lelang pra-DIPA. Proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran baru dimulai termasuk pengadaan tahun 2016 yang dapat dilakukan pada tahun 2015, namun untuk penandatanganan kontrak baru dapat dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Menteri Keuangan pada saat penyerahan DIPA TA 2016 di Istana Negara menegaskan bahwa pendanaan untuk proses pengadaan itu dapat dibebankan pada anggaran tahun berjalan dengan memanfaatkan hasil optimalisasi sisa lelang dan swakelola.

Mengingat kebijakan lelang pra-DIPA/Perda APBD tahun 2016 masih baru, pada awal tahun 2016 ini dalam rangka reviu percepatan pelaksanaan lelang pengadaan barang/ jasa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan APIP Kementerian Negara/ Lembaga/Pemda  (K/L/P) telah

mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa, antara lain:

a) belum ditetapkannya Pengelola Anggaran dan Pengelola Kegiatan/Pengelola Pengadaan; b) keterlambatan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP); c) dokumen lelang/pengadaan belum siap, dan d) belum ditetapkannya Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang akan melaksanakan pelelangan/ pengadaan.

Dengan sudah terindentifikasinya hambatan pada lelang pengadaan barang/jasa pada awal tahun, peran Kementerian Keuangan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang efektif dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan tepat. Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah tersebut, Kementerian Keuangan akan melakukan reviu pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara periodik untuk dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Hasil reviu ini dapat menjadi informasi yang penting bagi pimpinan K/L/P dalam memitigasi risiko penyebab keterlambatan pengadaan barang/jasa. Terobosan berupa percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah ini menjadi krusial terkait dengan komitmen pemerintah untuk berfokus pada pembangunan infrastruktur. Diketahui bersama bahwa pembangunan infrastruktur lazimnya diwujudkan melalui kontrak proyek yang pasti memuat pengadaan barang/jasa sebagai komponen belanjanya. Karenanya, percepatan atas pengadaan barang/jasa untuk sector infrastruktur diharapkan dapat mendukung terciptanya pondasi pembangunan yang kuat, mengingat sektor infrastruktur secara perekonomian akan membawa multiplier effect yang besar bagi geliat sektor perekonomian lainnya seperti sektor industri, perdagangan, transportasi, serta sektor riil.

Terlihat bahwa mulai dari pengalokasian porsi anggaran, penetapan struktur anggaran, sampai dengan perubahan kebijakan implementatif, Pemerintah konsisten memberi ruang perhatian yang besar bagi sektor infrastruktur sebagai salah satu pondasi yang sangat penting bagi gerak roda pembangunan. Kesemuanya tentu bermuara pada perwujudan tanggung jawab Pemerintah untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang cepat dan berkualitas.***

Penyerapan Anggaran 2016 diprediksi meningkat, bisa mencapai 97%

Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro kepada media menyatakan penyerapan belanja pemerintah sampai akhir tahun anggaran 2016 diperkirakan dapat menembus angka 95-97%, meningkat dari tingkat serapan tahun anggaran 2015 yang berada di kisaran 90-92%. Hal ini dinyatakan Menkeu saat memberikan keterangan mengenai realisasi sementara APBN-P 2015 pada 27 Januari 2016 yang lalu.

Prediksi Menteri Keuangan ini salah satunya didasarkan pada serapan anggaran di bulan Januari 2016 yang langsung mencapai 8%, melonjak di banding tahun lalu. Lonjakan ini didorong oleh serapan belanja modal yang mencapai Rp. 1,5 triliun rupiah, melonjak 15 kali lipat dibanding periode yang sama tahun 2015 yang hanya mencapai Rp. 100 miliar.

Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa selain percepatan penyerapan anggaran, pemerintah juga mempercepat transfer ke daerah guna memastikan kondisi ekonomi di daerah aman.

 

Oleh: Ade Zul Akhir Lubis dan Arif Novianto Kontributor Direktorat Pelaksanaan Anggaran
disadur dari Majalah Treasury Indonesia Terbitan Pertama Tahun 2016

 

Tags: