Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

TARGET PEMBANGUNAN

APBN 2016


Pengangguran (%) 5,2 – 5,5
Angka Kemiskinan (%) 9,0 – 10,0
Gini Rasio (Indeks) 0,39
Indeks Pembangunan Manusia
(dengan perhitungan yang baru)
70,1
Penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Strategi yang ditempuh :
   Memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing
   Meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global
   Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang
5,3% 4,7% 5,5% 13.900
IDR/USD
50 USD/Barel 830
Ribu Barel/hari
1.155
Ribu Barel/hari

APBN 2016  

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Surat Perbendaharaan Negara Nilai Tukar Rupiah Harga Minyak Lifting Minyak Mentah Lifting Gas


Uraian
(Angka dalam Triliun Rupiah)
A. Pendapatan Negara
1.822,5
I. Pendapatan Dalam Negeri
1.820,5
1. Penerimaan Perpajakan
1.546,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
273,8
II. Penerimaan Hibah
2,0
B. Belanja Negara
2.095,7
I. Belanja Pemerintah Pusat
1.325,6
1. Belanja Kementerian/Lembaga
784,1
2. Belanja Non Kementerian/Lembaga
541,4
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
770,2
1. Transfer Ke Daerah
723,2
2. Dana Desa
47,0
C. Keseimbangan Primer
(88,2)
D. Surplus (Defisit) Anggaran
(273,2)
Persentase Surplus (Defisit) terhadap PDB (%)
(2,15)
E. Pembiayaan Anggaran ( I + II )
273,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri
272,8
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)
0,4

“Simak penjelasan Menteri Keuangan mengenai APBN 2016 dalam Konferensi Pers APBN 2016 pada Selasa (3/11) di Jakarta”.

 

Klik disini untuk mengunduh siaran pers APBN 2016

 

Pendapatan Negara

 

Belanja Negara

 
 
Triliun Rupiah dalam persentasePerpajakan84.9%PNBP 15%Hibah 0.1%15%84.9%
Item Triliun Rupiah
Perpajakan 84.9% 1546.7
PNBP 15% 273.8
Hibah 0.1% 2
 
Triliun Rupiah dalam persentaseBelanja K/L 37.4%BelanjaNon K/L25.8%Transfer KeDaerah 24.5%Dana Desa2.2%37.4%34.5%25.8%
Item Triliun Rupiah
Belanja K/L 37.4% 784.1
Belanja Non K/L 25.8% 541.4
Transfer Ke Daerah 24.5% 723.2
Dana Desa 2.2% 47
 
  Arah Kebijakan Umum Perpajakan   Arah Kebijakan Belanja Negara  
 
  • Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat
  • Peningkatan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan didukung perbaikan regulasi, administrasi, serta akuntabilitas
  • Dukungan intensif Fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi nasional

Arah Kebijakan Umum PNBP

  • Optimasi sumber migas yang sudah ada serta peningkatan investasi di sumur migas baru.
  • Perbaikan pengawasan pengelolaan SDA (minerba, perikanan, dan kehutanan).
  • Melanjutkan renegosiasi KK dan PKP2B dan melakukan reviu atas tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara
  • Menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan.
  • Mengenakan dividen BUMN dengan memperhatikan kondisi keuangan dan peranannya sebagai agen pembangunan
  • Perbaikan tarif PNBP K/L serta perbaikan pelayanan dan pengawasannya.
 
  • Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.
  • Mengarahkan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
  • Melanjutkan program prioritas pembangunan, utamanya : infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan, serta pengurangan kesenjangan, guna semakin memperbaiki kualitas pembangunan.
  • Pemenuhan anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang lebih tajam dan luas, baik dari sisi demand maupun sisi supply.
  • Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM.
  • Penyediaan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, dan bantuan uang muka rumah.
  • Menyelaraskan kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di Kementerian/Lembaga ke DAK, agar pembangunan lebih merata dan lebih cepat, yang juga didukung dengan peningkatan alokasi Dana Desa mencapai 6,5 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah, sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019.
 

Informasi lebih lanjut hubungi:
Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Jenderal Anggaran
Gedung Sutikno Slamet Lantai 18
infoAPBN@kemenkeu.go.id
Fax +62 21 3505659