ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015

Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan

APBN 2015

Pemerintah bersama DPR RI telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI

Arah Kebijakan Fiskal

Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

3 Langkah Utama

Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.
Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan untuk kegiatan produktif.
Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta pinjaman yang terukur.

 

Posisi Strategis APBN 2015

Ditetapkan berdasarkan UU No 27 tahun 2014 tentang APBN 2015.
Merupakan APBN pertama pelaksanaan RPJMN ketiga (2015-2019)
Memiliki posisi yang penting dan unik karena disusun pada tahun transisi pemerintahan
Bersifat baseline budget yaitu disusun hanya berdasarkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Memberikan ruang gerak pemerintahan hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program sesuai dengan platform, visi dan misi yang direncanakan.
Tahun pertama dialokasikannya Dana Desa

 

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

   5,8    105
Pertumbuhan Ekonomi (%) Lifting Minyak(Ribu Barel/Hari)
 4,4  900
Inflasi (%) Lifting Gas(Ribu Barel Setara Minyak/Hari)
   6,0    1.248
Suku Bunga SPN3 Bulan (%) Harga Minyak(USD/Barel)
 11.900
Nilai Tukar (IDR/USD1)IDRUSD

 

Pendapatan Negara Rp1.793,6 Triliun

  • 66% Pajak Rp1.201,7 T
  • 23% SDA dan Pendapatan lainnya Rp410,3T
  • 10% Kepabeanan dan Cukai Rp178,3T
  • 1% Penerimaan Hibah RP3,3 T

chartpenerimaan

 

 

  • Kebijakan Penerimaan Perpajakan
  1. Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan menggali potensi wajib pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah, serta sektor non tradable seperti properti, jasa keuangan, dan perdagangan, serta beberapa transaksi ekonomi strategis.
  2. Pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada komoditas tertentu untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah.
  3. Penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh.
  4. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk pengendalian barang kena cukai.
  • Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak
  1. Optimalisasi penerimaan migas (merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recovery).
  2. Penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi.
  3. Peningkatan kinerja BUMN.
  4. Peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP.
  5. Perbaikan administrasi dan sistem PNBP.6. Perbaikan regulasi PNBP.

 

Pembiayaan Anggaran Rp245,9 Triliun

grafikpembiayaananggaranDalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan maka pembiayaan anggaran direncanakan sebesar Rp245,9 T. Sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri sebesar Rp269,7 T dan luar negeri sebesar negatif Rp23,8T.Sumber pembiayaan APBN 2015 terutama bersumber dari penerbitan SBN berdenominasi Rupiah. Kebijakan ini diambil sejalan dengan kebijakan pembiayaan ke depan utamanya untuk mitigasi risiko nilai tukar, mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik.

Pengeluaran pembiayaan ditujukan terutama guna mendukung pembangunan infrastruktur yaitu:

  1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Finansial, PT PAL Indonesia, PT Geo Dipa Energi dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  2. Dana Bergulir kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Pembiayaan Perumahan; serta
  3. Pemberian jaminan Pemerintah

 


Belanja Negara Rp2.039,5 Triliun

 

  • 31% Belanja Kementerian Negara/Lembaga Rp647,3 T

Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

  • 20% Subsidi Rp414,7 T

Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

  • 1% Dana Desa Rp9,1 T

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

  • 8% Pembayaran Bunga Utang Rp152,0 T

Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

  • 31% Transfer ke Daerah Rp638,0 T

Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah

  • 9% Belanja Lainnya Rp178,4 T

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja Kementerian/Lembaga, transfer daerah, subsidi, pembayaran bunga utang, dan dana desa.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur Perhubungan: Mendukung Keterhubungan Antar Wilayah

  • Pembangunan jalan baru sepanjang 143 km, jembatan baru sepanjang 11.716 m, flyover/underpass sepanjang 1.213,3 m, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 2.471,2 km.
  • Pembangunan jalur kereta api 265 km, pengadaan 48 lokomotif, KRD, KRL, dan Tram;
  • Pembangunan 5 Bandar udara, rehabilitasi 51 bandara, dan implementasi 145 rute perintis;
  • Pembangunan 59 prasarana dermaga penyeberangan, pembangunan/ peningkatan kapasitas 26 pelabuhan perintis.
Kementerian Pekerjaan Umum

APBNP 2014: Rp74,5 triliun

APBN 2015: Rp81,3 triliun

Kementerian Perhubungan

APBNP 2014: Rp36,0 triliun

APBN 2015: Rp44,9 triliun

Infrastruktur Energi: Menunjang Ketahanan Energi

  • Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 83,18%;
  • Instalasi listrik gratis untuk 93.323 RTS nelayan dan rakyat tidak mampu;
  • Produksi lifting minyak bumi 830-900 MBOPD dan gas bumi 1.235-1.260 MBOEPD;
  • Penambahan jaringan gas pada 2 kota.
  • Pembangunan jaringan transmisi 519 KMS (on going) dan 76,8 KMS (COD), kapasitas gardu induk 2.680 MVA (on going) dan 480 MVA (COD), serta kapasitas gardu distribusi sebesar 147,04 MVA

Kementerian ESDMAPBNP 2014: Rp14,3 triliun

APBN 2015:Rp10,0 triliun

Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

• Pembangunan 120 twin block rusunawa.

Kementerian Perumahan Rakyat

APBNP 2014: Rp4,0 triliun

APBN 2015:Rp4,6 triliun

Penguatan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas

  • Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), wajib belajar 9 tahun bagi 30,1 juta siswa SD/SDLB/MI/Ula dan 14,3 juta siswa SMP/SMPLB/MTs/Wustha;
  • Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), BOS Pendidikan Menengah bagi 10,6 juta siswa SMA/SMK/MA, pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas yang rusak;
  • Beasiswa siswa miskin bagi: 6,9 juta siswa SD/SDLB/MI; 2,9 juta siswa SMP/SMPLB/MTs; 1,3 juta siswa SMA/SMK/MA; dan 194,8 ribu mahasiswa penerima Bidik Misi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

APBNP 2014:Rp76,6 triliun

APBN 2015:Rp88,3 triliun

Kementerian Agama

APBNP 2014: Rp51,6 triliun

APBN 2015: Rp56,4 triliun

Kesehatan Murah untuk Masyarakat

  • Melanjutkan program jaminan kesehatan nasional melalui pemberian bantuan iuran kepada masyarakat miskin Penerima Bantuan luran (PBI) sebanyak 86,4 juta jiwa.
  • 70 puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar meningkat menjadi puskesmas perawatan;
  • 61 rumah sakit dan 50 puskesmas terakreditasi;
  • 225 kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria;
  • 90% anak batita mendapat imunisasi campak dosis kedua;
  • 35% desa/kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM);
  • 97,5% produk obat memenuhi syarat;
  • Meningkatnya persentase produk obat yang memenuhi syarat sebesar 97,5%.

Kementerian Kesehatan

APBNP 2014: Rp47,5 triliun

APBN 2015:Rp47,8 triliun

BPOM

APBNP 2014: Rp1,0 triliun

APBN 2015:Rp1,2 triliun

 

 

 

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

  • Penurunan emisi GRK di bidang pertanian, kehutanan, lahan gambut, energi, dan transportasi;
  • Mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati: hutan, pertanian, laut dan pesisir, karst (in-situ dan ex-situ) dan pengetahuan tradisional.

Kementerian KehutananAPBNP 2014: Rp4,5 triliun

APBN 2015:Rp5,6 triliun

Kementerian Lingkungan Hidup

APBNP 2014: Rp0,9 triliun

APBN 2015:Rp0,8 triliun

Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan: Menurunkan Tingkat Kemiskinan Menjadi 9-10%

  •  Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:
    • Klaster I: Bantuan dan Perlindungan Sosial
    • Klaster II: Pemberdayaan Masyarakat
    • Klaster III: Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro
    • Klaster IV: Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan Prasarana/Sarana Murah
  • Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat untuk sekitar 3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM);
  • Peningkatan kualitas 400 KUMKM melalui klasifikasi dan revitalisasi koperasi.

Kementerian Sosial

APBNP 2014: Rp6,7 triliun

APBN 2015:Rp8,1 triliun

Kementerian Koperasi dan UMKM

APBNP 2014: Rp1,4 triliun

APBN 2015:Rp1,5 triliun

Ketahanan Pangan untuk Stabilisasi Harga dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat

  • Peningkatan produksi padi mencapai 73,4 juta ton GKG;
  • Pengembangan tanaman tebu 60.000 ha, kopi 4.850 ha, teh 5.050 ha, kakao 20.950 ha, lada 1.650 ha, kapas 3.300 ha, dan karet 19.550 ha;
  • Peningkatan produksi perikanan tangkap 6,2 juta ton dan perikanan budidaya 7,3 juta ton;
  • Bantuan budidaya padi seluas 350.000 ha, jagung seluas 35.000 ha, serta bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 7.596 unit;
  • Perluasan sawah 40.000 ha, dan areal hortikultura/ perkebunan/ peternakan 25.000 ha;
  • Pemberdayaan 429 desa mandiri pangan dan 144 kawasan mandiri pangan.

Kementerian PertanianAPBNP 2014: Rp13,6 triliun

APBN 2015:Rp15,9 triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan

APBNP 2014: Rp5,7 triliun

APBN 2015:Rp6,7 triliun

Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

  • Pemenuhan rasio polisi terhadap masyarakat sebesar 1 : 582;
  • Persentase penambahan ketersediaan alat utama dan alat khusus kepolisian sebesar 4,61%;
  • Penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut, keamanan pesisir, dan pelabuhan nasional/ internasional sebesar 11%;
  • Peningkatan clearance rate tindak pidana di wilayah Kepolisian Daerah sebesar 52%;
  • Tercapainya 54.560 komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif pada 50 polres.

PolriAPBNP 2014: Rp43,6 triliun

APBN 2015:Rp51,6 triliun

Peningkatan Kemampuan Pertahanan dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI

  • Modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) integratif mencapai 40%, matra darat (21%), matra laut (21%), dan matra udara (17%);
  • Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri mencapai 8%.

Kementerian PertahananAPBNP 2014: Rp83,3 triliun

APBN 2015:Rp96,9 triliun

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
  • Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  • Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana.
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar.
  • Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.
  • Menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui realokasi belanja Pemerintah Pusat yang berbasis desa dengan mekanisme transfer kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

DANA PERIMBANGAN

Mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang mempunyai prinsip satu kesatuan yang tidak terpisahkan (triologi Dana Perimbangan). Daerah yang menerima DBH lebih tinggi akan menerima DAU yang lebih rendah, demikian juga dengan DAK-nya.

Dana Bagi Hasil

Dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar Rp11,9 T.

Dana Alokasi Umum
Dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan  mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah.
Dana Alokasi Khusus
Dialokasikan untuk urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional yang terdiri dari 14 bidang. DAK dialokasikan untuk seluruh daerah yang memenuhi
kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Rp33,0 T).

DANA OTONOMI KHUSUS

Dialokasikan untuk Provinsi Papua Rp4,9 T, Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,1 T, Provinsi Aceh Rp7,0 T. Dana tambahan Otsus Infrastruktur untuk Provinsi Papua Rp2,0 T dan Provinsi Papua Barat Rp0,5 T. Dana tambahan Otsus Infrastruktur
digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

DANA KEISTIMEWAAN D. I YOGYAKARTA

Sebesar Rp547,5 miliar untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

DANA DESA

Dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

DANA TRANSFER LAINNYA

Dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (Rp70,3 T untuk guru bersertifikasi; dan Rp1,1 T untuk tambahan penghasilan guru
PNS Daerah nonsertifikasi).
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp31,3 T untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah.
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Rp0,1 T dialokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi.
Dana Insentif Daerah (DID) Rp1,7 T diberikan kepada daerah berprestasi.  DID diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/WDP Badan Pemeriksa Keuangan atas
laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu.

SUBSIDI

Arah Kebijakan Subsidi

  • Stabilitas harga kebutuhan pokok
  • Daya beli masyarakat tetap terjaga terutama masyarakat miskin
  • Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok
  • Daya saing produksi dan akses permodalan UMKM makin meningkat

 

  • 83% Subsidi Energi Rp344,7 T
  • 83% Subsidi Non Energi Rp70,0 T

 

 

Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

KOMPOSISI BELANJA SUBSIDI ENERGI

Subsidi Listrik Rp68,7 TSubsidi listrik terutama untuk golongan pelanggan 450-900 VA.Subsidi BBM Rp276,0 T• Volume BBM: 46 juta KL:• Volume Premium: 29,5 juta KL• Volume Minyak Tanah: 0,8 juta KL• Volume Minyak Solar: 15,7 juta KL• Volume LPG 3 Kg: 5,8 Metrik Ton

KOMPOSISI BELANJA SUBSIDI NON ENERGISubsidi Pangan Rp18,9 TSubsidi Pupuk Rp35,7 TSubsidi Benih Rp0,9 TSubsidi PSO Rp3,3 TSubsidi Bunga KreditProgram Rp2,5 TSubsidi Pajak Rp8,7 T

Kebijakan Subsidi BBM

  • Efisiensi anggaran subsidi BBM
  • Konversi BBM ke BBG
  • Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi (Permen ESDM No 1/2013)
  • Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT)
  • Pengurangan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap

 

Kebijakan Subsidi Listrik

  • Efisiensi anggaran subsidi listrik melalui tariff adjustment untuk golongan pelanggan tertentu.
  • Rasio elektrifikasi semakin meningkat.
  • Susut jaringan semakin berkurang.
  • Komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik semakin kecil.
  • Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) semakin bertambah.

Kebijakan Subsidi Non-Energi

  • Subsidi pangan Rp18,9 T untuk penyediaan beras dengan harga tebus/jual Rp1.600/Kg bagi 15,5 juta RTS @15 Kg/RTS selama 12 bulan.
  • Subsidi pupuk Rp35,7 T dan subsidi benih Rp0,9 T untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.
  • Subsidi Public Service Obligation (PSO) Rp3,3 T untuk penumpang angkutan kereta api, penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan informasi publik.
  • Subsidi bunga kredit program Rp2,5 T untuk mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi.
  • Subsidi pajak/DTP Rp8,7 T untuk mendukung program stabilitas harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis.

 

APBN 2015:Baseline budget dan masa transisi

Memperhitungkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat

Implementasi awal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Belum menampung new initiatives yang signifikan sesuai visi misi Presiden yang baru terpilih serta perubahan nomenklatur kementerian/lembaga

Perubahan-perubahan dalam butir 3 akan ditampung dalam RAPBNP 2015 yang akan disampaikan ke DPR segera.

 

Informasi lebih lanjut: Biro Komunikasi dan Layanan Informasiwww.kemenkeu.go.id email: infoapbn@kemenkeu.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia