ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH BEKERJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI TELAH MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013 TERTUANG DALAM UU NO.19 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013
Presiden dan Wapres  Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tabel APBN 2013
7 ciri menonjol APBN 2013
Alur APBN 2013
pendapatan negara APBN 2013
Penerimaan Perpajakan

Kebijakan Penerimaan Pajak

– Ekstensifikasi:

  • Tetap melanjutkan ekstensifikasi yang pro aktif melalui sensus pajak nasional;
  • Memperluas basis pajak dengan kebijakan PPh yang memberikan fasilitas bagi usaha kecil dan menengah dan penyederhanaan dalam pembayarannya;
  • Melakukan perbaikan secara fundamental sistem administrasi PPN yang dapat mengurangi kebocoran keuangan negara & praktek-praktek korupsi;
  • Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di dalam penggalian potensi pajak;
  • Memperbaiki kualitas SDM & menambah jumlah SDM Pajak dalam rangka meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak, baik untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, maupun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia.

– Intensifikasi:

  • Peningkatan penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan menangani masalah transfer pricing.

APBN 2013_img_7

 Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

  • Pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu;
  • Rencana pengenaan cukai atas minuman bersoda dan berpemanis;
  • Tahun 2013 seluruh kantor Bea dan Cukai sudah beroperasi sebagai kantor modern dengan penerapan prinsip pelayanan yang baku;Informasi dan Teknologi yang terintegrasi bagi pelayanan kepabeanan dan cukai;
  • Otomasi administrasi piutang bea dan cukai;
  • Penerapan billing system untuk pelayanan cukai.

grafik pajak

Kebijakan Insentif Perpajakan

  • Kebijakan perpajakan yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat pendapatan rendah melalui peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15.840.000/tahun menjadi Rp24.300.000/tahun;
  • Kebijakan perpajakan yang diarahkan pada industri yang ramah lingkungan melalui pembebasan/pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan (Hybrid and Low Cost Green Car);
  • Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap Barang Kena Pajak (BKP) untuk eksplorasi hulu migas dan panas bumi.
 Penerimaan sektor migas

 Langkah Optimalisasi PNBP

  • Efisiensi cost recovery;
  • Pencapaian target lifting migas;
  • Optimalisasi SDA nonmigas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi);
  • Optimalisasi investasi untuk efisiensi BUMN;
  • Terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP.

PEMBIAYAAN Rp153,3 T

  • Pembiayaan anggaran melalui utang dan nonutang tahun 2013 direncanakan Rp153,3 T
  • Sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri Rp172,8 T, dan sumber pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp19,5 T.
  • Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif kecil dan semakin menurun, serta diperkirakan sebesar 23 persen pada tahun 2013. Angka ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi perekonomian negara.
  • Pengeluaran pembiayaan untuk mendukung antara lain :

– Program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) melalui PMN kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo, serta dana bergulir;

– Pembangunan infrastruktur melalui Pusat Investasi Pemerintah, dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan dan Geothermal, PMN, serta Kewajiban Penjaminan.

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.154,4 T

Pembangunan Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Rp201,3 T

Sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur 2013, antara lain:

 Infrastruktur Irigasi

Kebijakan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik 2013

Menghemat anggaran subsidi untuk belanja yang lebih produktif Pemanfaatan hasil penghematan subsidi listrik sebesar Rp11,8 T:

  • Menunjang penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional;
  • Meningkatkan mobilitas dan bersifat mengatasi kesenjangan antarwilayah;
  • Meningkatkan ketahanan pangan;dan
  • Meningkatkan ketahanan energi.

Penguatan Ketahanan Pangan

  • Cadangan Beras Pemerintah (CBP): Rp2,0 TBerfungsi sebagai cadangan beras nasional (dikelola Perum BULOG) untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian gejolak harga beras, untuk memenuhi kesepakatan cadangan beras darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve).
Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Rp77,9 T, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dalam rangka peningkatan daya saing produksi, serta menjalin keterhubungan antar wilayah, dengan sasaran antara lain

  • Pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara;
  • Pembangunan 383,37 kilometer jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 84 unit lokomotif, Kereta Rel Diesel (KRD), Kereta Rel Listrik (KRL), tram, dan railbus;
  • Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 19.370 km;
  • Pembangunan kapal perintis dan penumpang sebanyak 20 unit; serta pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan.
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Rp22,4 T, untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran:

  • Pembangunan 115 twins block rusunawa dan rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan sebanyak 60.000 unit.
Infrastruktur Irigasi Rp19,5 T, untuk peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran:

  • Luas layanan jaringan irigasi sekitar 111.251 ha dan membangun 275 embung/situ. 
Infrastruktur Energi untuk peningkatan ketahanan energi dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya Rp62,8 T, dengan sasaran:

  • Pembangunan transmisi sekitar 4.551,2 kms, Gardu Induk 4.860 MVA, peningkatan kapasitas pembangkit 188 MW, dan infrastruktur lainnya.

Upaya Meringankan Beban dan Mensejahterakan Rakyat

Peningkatan sarana PendidikanLayanan Pendidikan Yang Murah dan Terjangkau

Anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan biaya terjangkau. Anggaran pendidikan naik lebih dari 2 kali lipat, dari Rp142,2 T tahun 2007 menjadi Rp336,8 T tahun 2013. Alokasi anggaran pendidikan tersebut diprioritaskan antara lain untuk:

  • Melanjutkan program BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi sekitar 45,0 juta siswa SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha;
  • Memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal, antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 8,9 juta siswa SMA/SMK/MA, pembangunan 224 USB dan sekitar 6.900 RKB SMA/SMK/MA;
  • Menyediakan beasiswa siswa dan mahasiswa miskin bagi sekitar 9,4 juta siswa/mahasiswa;
  • Menyediakan dana tunjangan profesi guru Rp43,1 T;
  • Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan rusak sedang untuk semua jenjang pendidikan.
Penanggulangan Kemiskinan Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan meningkat lebih dari 2 kali lipat dari Rp53,1 T pada tahun 2007, menjadi sebesar Rp115,5 T pada tahun 2013. Sasaran menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5-10,5 persen melalui:

  • Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dalam bentuk bantuan tunai bersyarat dengan anggaran Rp2,8 T untuk keluarga miskin dengan syarat pendidikan dan kesehatan dengan sasaran 2,4 juta RTSM; Penyediaan beras dengan harga murah untuk rakyat miskin dengan anggaran Rp17,2 T untuk 15,5 juta RTS; Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program PNPM Mandiri, yang antara lain terdiri atas: (1) PNPM Perdesaan di 5.230 kecamatan
    (Rp8,0 T); dan (2) PNPM Perkotaan di 10.922 kelurahan (Rp1,7 T). Layanan Kesehatan Murah Untuk MasyarakatAlokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan, meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebesar Rp24,5 T tahun 2007 menjadi Rp55,9 T tahun 2013.Anggaran tersebut diprioritaskan antara lain untuk:
  • Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Puskesmas dan kelas III rumah sakit Pemerintah untuk masyarakat miskin melalui program Jamkesmas bagi 86,4 juta jiwa;
  • Pemberian pelayanan persalinan (Jampersal) bagi sekitar 2,7 juta ibu hamil;
  • Peningkatan jumlah Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk sebanyak 91 Puskesmas;
  • Peningkatan persentase perawatan balita yang bergizi buruk hingga mencapai 100 persen;
  • Peningkatan persentase rumah sakit yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas hingga mencapai 90%.Penguatan Ketahanan PanganAnggaran untuk penguatan ketahanan pangan naik sekitar 3 kali lipat dari Rp23,3 T pada tahun 2007 menjadi Rp63,2 T pada tahun 2013, antara lain digunakan untuk:
  • Peningkatkan produksi pangan terutama menuju surplus beras 10 juta ton

Mewujudkan Suasana Aman Tenteram Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha Rp118,3 T

Bidang Pertahanan Negara

  • Anggaran bidang pertahanan meningkat hampir 3 kali lipat dari Rp30,7 T pada tahun 2007, menjadi Rp81,8 T pada tahun 2013. Output yang dihasilkan dari anggaran tersebut di tahun 2013, antara lain berupa:
  • Pengadaan kendaraan taktis (Rantis) 2,5 ton 4×4 dan kendaraan angkut munisi 5 ton;
  • Pengadaan 6 (enam) pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat pengganti MK-53 dan dukungannya, pesawat CN-295(pengganti F27), helikopter full combat SAR mission dan dukungannya;
  • Pengadaan helikopter angkut, helikopter serang beserta persenjataan & munisi, helikopter serbu beserta persenjataan dan munisi, ranpur Main Battle Tank (MBT), ME Armed 155 MM Howitzer, Rudal MLRS, Rudal Arhanud;
 • Pengadaan MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hydro-oceanografi, kapal latih (pengganti KRI DWR), CN-235 MPA, helikopter AKS + Sucad, Panser Amphibi BTR 80 A, Tank Amphibi BMP 3F dan Sucad, Multi Launch Rocket System (MLRS) Kal 122 m.

Bidang Keamanan dan Ketertiban

Anggaran untuk mendukung terciptanya keamanan, ketertiban umum dan kepastian hukum meningkat dari Rp28,3 T pada tahun 2007, menjadi Rp36,5 T pada tahun 2013. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk:

  • Pengembangan peralatan Polri berupa pengadaan 15.336 unit alat utama dan alat khusus Sabhara, serta 28.590 unit alat utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  • Meningkatkan kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme;
  • Mencapai target strategi keamanan kewilayahan sebanyak 2.455 layanan, dan penyelesaian tindak pidana kewilayahan sebanyak 33.725 perkara; dan
  • Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia. 

Subsidi Rp317,2 T

Diperlukan, namun perlu pengendalian   

Subsidi Energi

Rp274,7 T

Kebijakan dan besaran subsidi energi (BBM dan listrik) di bawah tanggung jawab Kementerian ESDM.

Subsidi Energi

Subsidi BBM Rp193,8 T:Kebijakan subsidi BBM tahun 2013 antara lain adalah:

  • Mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi, antara lain melalui pembatasan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas Pemerintah dan pribadi;
  • Meningkatkan program konversi BBM bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG) terutama untuk angkutan umum kota-kota besar;
  • Melanjutkan program konversi mitan ke LPG tabung 3 kg;
  • Melanjutkan pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk biodiesel sekitar 7,5 persen.

Subsidi listrik Rp 80,9 T:

Kebijakan subsidi listrik tahun 2013 antara lain adalah:

  • Memacu pemenuhan investasi 10 ribu MW dan meningkatkan rasio elektrifikasi;
  • Mendorong penghematan konsumsi listrik;
  • Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan tenaga surya, biomasa, angin, air dan panas bumi;
  • Penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rasio elektrifikasi serta tidak membebani kepada rakyat kecil yaitu para pelanggan listrik 450MV dan 900MV.
Subsidi Non Energi Rp42,5 T

  • Subsidi Pangan Rp17,2 T: membantu masyarakat kurang mampu.
  • Subsidi Pupuk Rp16,2T dan subsidi benih Rp1,5 T: membantu petani dan mendukung peningkatan ketahanan pangan.
  • Subsidi kewajiban pelayanan publik Rp1,5 T, diberikan kepada: – PT KAI untuk penugasan jasa angkutan KA penumpang kelas ekonomi; – PT Pelni untuk layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; – LKBN Antara, antara lain untuk penugasan berita berupa teks, foto dan televisi.
  • Subsidi bunga kredit program Rp1,2 T: mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan dan program diversifikasi energi.
  • Subsidi pajak Rp4,8 T: mendukung program peningkatan daya saing industri tertentu dan pengembangan industri strategis di dalam negeri.

Transfer ke DaerahT

Dana Perimbangan Rp444,8 T,

terdiri atas:

  • DBH Rp102,0 T dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  • DAU dialokasikan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAU Rp311,1 T, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
  • DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/ kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional. DAK Rp31,7 T, diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif rendah dalam membiayai pelayanan
publik sesuai standar pelayanan minimal, kebijakan affirmative policy kepada 183 daerah tertinggal, dan pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Pertanian ke DAK.Dana Otonomi Khusus Rp13,4 T, dialokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua Rp4,4 T, Papua Barat Rp1,9 T, dan Aceh Rp6,2 T, serta dana tambahan infrastruktur Rp1,0 T.Dana Penyesuaian Rp70,4 T, dialokasikan antara lain untuk:

  • Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp43,1 T, untuk guru PNSD sertifikasi; dan Rp2,4 T untuk tambahan penghasilan guru PNSD non-sertifikasi;
  • BOS Rp23,4 T, untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah;
  • Dana Insentif Daerah Rp1,4 T, diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan