• Amnesti Pajak
  • Amnesti Pajak
  • Amnesti Pajak

“Selamat datang di laman Amnesti Pajak.
Semua informasi mengenai Amnesti Pajak dapat anda peroleh di sini”

Ruang Lingkup

Amnesti Pajak Amnesti Pajak Amnesti Pajak

Apa itu Amnesti Pajak?

Siapa yang bisa memanfaatkan?

Kapan berlakunya?

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak
Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017

sfsfs

Amnesti Pajak
Amnesti Pajak
Amnesti Pajak

Mengapa saya harus ikut?

Kemana mengajukan Amnesti Pajak?

Bagaimana caranya?

Ini adalah kesempatan terbaik. Untuk Anda, untuk bangsa dan negara. Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan dalam bidang perpajakan. Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

 

 

Uang Tebusan = Tarif X Dasar Pengenaan

Tarif

 

 

Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pengampunan Pajak merupakan terobosan kebijakan yang memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut:

  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi
  • Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
  • Meningkatkan Penerimaan Pajak
Dalam acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa #AmnestiPajak merupakan sebuah langkah besar untuk menyelesaikan persoalan perpajakan di Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa #AmnestiPajak bukan upaya pengampunan bagi koruptor ataupun tindak pidana lain. Lihat selengkapnya Sambutan Presiden Joko Widodo pada video berikut:
Lihat video beserta transkrip lengkap di sini

“Tujuannya sangat jelas bahwa pemerintah ingin agar tax amnesty ini bermanfaat nyata bagi kepentingan kita bersama.” – Presiden Jokowi

Saat membuka acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan bahwa kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih saat ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program #AmnestiPajak. Kebijakan #AmnestiPajak merupakan kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak hanya terkait penerimaan pajak saja, namun memiliki dimensi yang lebih luas. Lihat selengkapnya sambutan pembukaan Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro pada video berikut:
Lihat video beserta transkrip lengkap di sini

“Kebijakan pengampunan pajak akan berdampak makro, menyeluruh dan sangat fundamental untuk ekonomi Indonesia.” – Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro

Selaku Ketua Panja Pemerintah dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto ikut mendorong percepatan penyelesaian RUU Pengampunan Pajak. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan lainnya dalam rangka menyiapkan instrumen investasi dana hasil repatriasi sejak proses pembahasan di DPR. Lihat selengkapnya wawancara dengan Sesjen Kemenkeu Hadiyanto pada video berikut:
Lihat video beserta transkrip lengkap di sini

“Dalam proses pembahasan tidak selalu mudah, perdebatannya panjang sehingga memang harus benar-benar bisa meyakinkan kepada DPR sebagai law makers dan juga bagaimana implementasinya di masyarakat nanti (agar) tidak ada keraguan mengenai substansi dan implementasi dari Undang-Undang ini.” – Sesjen Kemenkeu Hadiyanto

 

Ungkap adalah sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar negeri, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan Amnesti Pajak berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Uang Tebusan atas Amnesti Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif Uang Tebusan dengan Nilai Harta Bersih yang telah diungkapkan oleh wajib pajak
Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan Pengampunan Pajak. Dengan diterimanya Pengampunan Pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

Dalam rangka memberikan informasi Amnesti Pajak kepada masyarakat, telah disediakan Helpdesk Amnesti Pajak di lokasi-lokasi berikut:

  1. Kementerian Keuangan RI di Lobby Gedung Juanda 1, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta.
  2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) di Gallery Pajak, Lantai Dasar Gedung Utama KPDJP
  3. Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend Sudirman, Kav 52-53, Jakarta, 12190.
  4. Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia

Waktu pelayanan helpdesk adalah 08.00-16.00 waktu setempat

  1. Lobby Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan RI, dari tanggal 25 Juli 2016 – 31 Maret 2017
  2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) di Gallery Pajak, Lantai Dasar Gedung Utama KPDJP, dari tanggal 18 Juli 2016 – 31 Maret 2017
  3. Gedung Bursa Efek Indonesia dari 20 Juli -20 Agustus 2016, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
  4. Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia yakni pada setiap hari kerja hingga 31 Maret 2017

Untuk informasi selengkapnya, hubungi Tax Amnesty Service 1500745, Kring Pajak 1500200, Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau Account Representative Anda.

Informasi selengkapnya kunjungi :

Peraturan Terkait Amnesti Pajak
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah NKRI Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak