Hubungi Kami:0921-3121655
 
nilai-nilai kementerian keuangan
 
e-billing
 
APBN_2016
 
 

Customer Service

 

Testimonial

  • UPP Laiwui Darni Radjab“Selama berurusan di KPPN Ternate, pelayanannya sangat memuaskan, semua petugasnya melayani dengan sangat baik. Maju terus KPPN TERNATE”.

    Darni Radjab, Staff UPP Laiwui
     
 
 

Archive for October, 2016

 
  • APBN 2017 Disahkan DPR

    APBN 2017 Disahkan DPR

    Sidang Paripurna DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2017 Jakarta, 27/10/2016 Kemenkeu – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada Rabu (26/10) menyepakati asumsi dasar ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,1 persen. Kedua, asumsi tingkat inflasi sebesar 4,0 persen. Ketiga, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditargetkan sebesar Rp13.300 per dolar AS. Keempat, asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan rata-rata dipatok di kisaran 5,3 persen. Kelima, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian […]

     
  • Amnesti Pajak Diikuti 405.405 Peserta Hingga 12 Oktober 2016

    Amnesti Pajak Diikuti 405.405 Peserta Hingga 12 Oktober 2016

    Jakarta, 14/10/2016 Kemenkeu – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan perkembangan terkini Program Amnesti Pajak. Hingga 12 Oktober 2016, Amnesti Pajak telah diikuti oleh 405.405 peserta, dengan deklarasi harta mencapai Rp3.826,81 triliun dan uang tebusan sebesar Rp93,49 triliun. Menkeu merinci, peserta Amnesti Pajak masih didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu 321.893 peserta, dengan jumlah uang tebusan mencapai Rp83 triliun dan deklarasi harta sebesar Rp3.322,26 triliun. “Di antaranya terdapat 64.334 Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dengan jumlah tebusan Rp2,99 triliun dan deklarasi harta Rp254,38 triliun,” jelasnya dalam konferensi pers Evaluasi Amnesti Pajak Periode Pertama dan Tax Base […]

     
  •  
  • PER-37/PB/2016 – PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI BENDAHARA

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA     PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR                   PER-37/PB/2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN ,   Menimbang                       Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/ PMK.05/ 20 16 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja )legara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara;   Peraturan Presiden Nomor 7 […]

     
  • PENG-2/PB/2016 – Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahun 2016

    PENG-2/PB/2016 – Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahun 2016

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203. 5204 FAKSIMILE (021) 3846402 SITUS : www.perbendaharaan.go.id   PENGUMUMAN NOMOR PENG- 2/PB/2016   TENTANG   PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN BELANJA  NEGARA TAHUN 2016   Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur […]

     
  •  
 
 
 
Banner PMO DJPBN KPPN
 

Data Statistik

Data SP2D yang Telah diterbitkan s.d Tanggal 17 Oktober 2016
Penerbitan SP2D
Gaji(
)
Non Gaji
(
)
Retur(
)
Lainnya
(
)
void
(
)
 
Ads
 

Obrolan

admin
(Thursday, Dec 8. 2016 08:22 PM)
For rani – Lakukan amortisasi dan penyusutan terlebih dahulu.
Hj. Yanti
(Thursday, Dec 8. 2016 10:27 PM)
gimana caranya membuka web symponi soalnya aku mau ngembaliin sisa UP ku. ma kaciii
admin
(Friday, Dec 9. 2016 11:15 PM)
For Hj. Yanti – Masuk ke simponi.kemenkeu.go.id lalu pilih billing non anggaran, masukkan akun 815111

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's used for avatar)