Hubungi Kami:0921-3121655
 
nilai-nilai kementerian keuangan
 
e-billing
 
APBN_2016
 
 

Customer Service

 

Testimonial

  • Path 2014-11-15 21_10“Pelayanan KPPN Ternate sudah lebih baik dari kemarin, fasilitas penunjang yang tersedia juga sangat membantu”.

    Ratmi Usman, Staff Bandara Baabullah Ternate
     
 
 

Archive for August, 2015

 
  • Menkeu Paparkan Strategi Capai Target Penerimaan Perpajakan

    Menkeu Paparkan Strategi Capai Target Penerimaan Perpajakan

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.565,8 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah strategi. Dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan pada Jumat (14/8) di Jakarta, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, strategi untuk mengejar target penerimaan perpajakan tahun depan masih akan difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun demikian, pemerintah akan tetap menjaga agar kedua hal tersebut tidak mengganggu iklim investasi maupun daya beli masyarakat. “Kita akan tetap jalankan ekstensifikasi dan intensifikasi, tetapi tetap menjaga iklim investasi dan juga dunia usaha serta daya beli masyarakat,” ungkapnya. Selain itu, pemerintah juga […]

     
  • Tahun 2016 PNS Dapat THR

    Tahun 2016 PNS Dapat THR

    Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) mulai tahun depan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers Nota Keuangan di Jakarta pada Jumat (14/08) lalu. Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, besaran THR yang akan diterima adalah sebesar satu bulan gaji pokok. “Mulai tahun depan PNS akan menerima THR sebesar satu bulan gaji pokok. Kalau dihitung secara take home pay, lebih baik daripada kenaikan gaji PNS yang biasanya cuma sebesar inflasi,” ungkap Menkeu. Namun demikian, sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016, tahun depan, pemerintah tidak […]

     
  •  
  • Standar Pelayanan Minimum Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan

    Standar Pelayanan Minimum Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan

    Standar Pelayanan Minimum (SPM) Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan adalah batas layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap institusi publik yang berorientasi pelayanan publik perlu memiliki SPM untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance and clean government (GCG), khususnya dalam hal penyediaan layanan berkualitas terhadap masyarakat. SPM instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-222/PB/2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Kantor Vertikal Lingkup Ditjen Perbendaharaan. Ruang Iingkup SPM dalam keputusan tersebut adalah pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). SPM disusun dengan maksud untuk mengurangi kesalahan yang dapat ditimbulkan […]

     
  • Pemerintah Susun RAPBN 2016 Lebih Realistis

    Pemerintah Susun RAPBN 2016 Lebih Realistis

    Dalam RAPBN 2016, pemerintah telah mengajukan asumsi kerangka ekonomi makro yang realistis tanpa meninggalkan optimisme dalam perekonomian. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan pada Jumat (14/8) di Jakarta. Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, pemerintah akan menjaga defisit anggaran tahun 2016 pada tingkat yang sustainable, yaitu 2,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). “Bila dibandingkan dengan outlook defisit anggaran 2015 yang 2,2 persen, maka yang 2,1 persen ini masih lebih rendah,” jelas Menkeu di Jakarta pada Jumat (14/08). Selain itu, Menkeu juga menjelaskan mengenai dampak perekonomian terhadap penerimaan perpajakan pada tahun 2016. Penerimaan perpajakan […]

     
  •  
  • Pelatihan Aplikasi DPP dan GPP di Lingkungan TNI AD Se -Maluku Utara

     
 
 
 
Banner PMO DJPBN KPPN
 

Data Statistik

Data SP2D yang Telah diterbitkan s.d Tanggal 17 Oktober 2016
Penerbitan SP2D
Gaji(
)
Non Gaji
(
)
Retur(
)
Lainnya
(
)
void
(
)
 
Ads
 

Obrolan

admin
(Friday, Oct 7. 2016 08:44 AM)
For Ari Rohmawan – sudah lama kami perbaiki, kami nunggu foto seragam dulu 😀
Lahati
(Monday, Oct 10. 2016 09:54 AM)
mohon informasi tentang pendaftaran calon bendahara pengeluaran dan penerima untuk sertifikasi
admin
(Monday, Oct 17. 2016 07:12 PM)
Silahkan mengakses informasi sertifikasi Bendahara di Menu Prosedur Pelayanan di atas pak

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's used for avatar)