Hubungi Kami:0921-3121655
 
nilai-nilai kementerian keuangan
 
e-billing
 
APBN_2017
 
 

Testimonial

  • UPP Gebe“Salut dgn KPPN TERNATE, selalu melakukan kemajuan2, perbaikan2 dan terobosan2 terbaru demi memberikan pelayanan yg sempurna, bersih, profesional, cepat dan transparan k satker2. Aksesibilitasnya tinggi, dan yg keren lg ada pendekatan lgsg ke kantor satker2, pokoknya TOP BGT lah, Good Job! Lanjutkan terus pelayanan yg baik ini”.

    Shiami Losen , Staff UPP Gebe
     
 
 

Archive for April, 2015

 
  • Peluncuran SPAN dan Pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

    Peluncuran SPAN dan Pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

    Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa implementasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) akan memudahkan pengguna anggaran, khususnya menteri dan kepala lembaga. SPAN diluncurkan hari ini, Rabu (29/04) di Istana Negara. Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan tujuan utama dari SPAN meningkatkan efisiensi efektifitas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keuangan negara. SPAN juga diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu mengenai posisi keuangan pemerintah pusat sehingga memudahkan pengambilan keputusan manajemen keuangan pemerintah. Kemenkeu menyiapkan tools bagi menteri dan ketua lembaga untuk memonitor pelaksanaan anggaran di masing-masing kementerian negara atau lembaga melalui online monitoring span yang […]

     
  • MPN-G2 Dukung Strategi Penerimaan Perpajakan

    MPN-G2 Dukung Strategi Penerimaan Perpajakan

    Menteri Keuangan mengapresiasi implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung strategi penerimaan perpajakan. Sebagaimana diketahui, target penerimaan perpajakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan tahun ini. Untuk memitigasi capaian penerimaan perpajakan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan untuk terus menggali potensi perpajakan baik dari sisi jumlah maupun kualitas, validitas dan akuntabilitas pelaporan perpajakan. “Untuk itu saya mengapresiasi kinerja Ditjen Perbendaharaan yang telah meluncurkan sistem MPN-G2, yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam mendukung strategi penerimaan perpajakan. Apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan atas implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara),” ungkap Menkeu dalam Rapimnas […]

     
  •  
  • Penetapan APBD Perubahan Perlu Dipercepat Untuk Meningkatkan Layanan Publik

    Pemerintah daerah perlu segera melakukan percepatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Hal ini terkait dengan adanya peningkatan alokasi pendapatan transfer dari pusat dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berjalan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi belanjanya. Percepatan penetapan APBD Perubahan tersebut dimaksudkan agar pelampauan pendapatan daerah tersebut dapat teralokasikan semaksimal mungkin untuk belanja yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik, dan dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Menurut Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Adijanto, idealnya, porsi alokasi belanja tidak langsung, terutama untuk belanja pegawai yang tidak […]

     
  • Jasa  Perhotelan  Bebas PPN

    Jasa Perhotelan Bebas PPN

    Review PMK Nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai Adanya peraturan mengenai pembatasan pertemuan di hotel bagi aparatur membuat sejumlah pengusaha hotel merasa memiliki beban yang semakin berat. Untuk itu, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Materi muatan yang dituangkan dalam PMK tersebut merinci jenis jasa perhotelan yang dibebaskan dari PPN dan pengecualian atas jasa yang dibebaskan dari PPN. PMK itu merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun [...]
     
  •  
  • OM SPAN Berbasis Android

     
 
 
 
Banner PMO DJPBN KPPN
 

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

 

Data Statistik

Data SP2D yang Telah diterbitkan s.d Tanggal 31 Desember 2016
Penerbitan SP2D
Gaji(
)
Non Gaji
(
)
Retur(
)
Lainnya
(
)
void
(
)
 
Ads
 

Obrolan

johan
(Wednesday, Feb 1. 2017 02:30 PM)
pak admin mw tanya pada modul ruh pajak di silabi 2017 kode satkernya masi 2016
admin
(Thursday, Feb 2. 2017 04:31 PM)
For johan – modul silabi di 17.0.2 belum ditujukan untuk pembuatan laporan, tetapi lebih ditujukan untuk pembuatan kuitansi untuk keperluan SPM GU. tunggu update selanjutnya dari kami.
Mifta
(Friday, Feb 10. 2017 02:05 PM)
Mas admin mau nanya tunjangn profesi dosen unkhair apa sdh di proses di kppn? Terima kasih

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's used for avatar)