Hubungi Kami:0921-3121655
 
nilai-nilai kementerian keuangan
 
e-billing
 
APBN_2017
 
 

Testimonial

  • UPP Sula“Sangat menyenangkan dan nyaman jika berurusan di KPPN TERNATE. Petugas2nya sangat terlatih dan profesional di bidangnya. Fasilitas kantornya sangat representatif dan memadai. Segala permasalahan kamu akan dapat segera terselesaikan jika kamu datang ke KPPN TERNATE. Jadi, jangan pernah ragu untuk berkunjung ke KPPN TERNATE. Don’t miss it! 🙂 “

    Wa Rini, Staff UPP Sula
     
 
 

Archive for March, 2015

 
  • S-2300 /PB/2015 – Konversi Sistem Akuntansi dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual TA 2015

    S-2300 /PB/2015 – Konversi Sistem Akuntansi dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual TA 2015

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta 10710 Kotak Pos 1495 Telepon 021- 3847068,021- 3449230 pes.5500 Faksimile021- 3864776 Nomor : S-2300 /PB/2015 24 Maret 2015 Sifat : Segera Lampiran : 1 (Satu) Set Hal : Konversi Sistem Akuntansi dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual TA 2015 Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga (Terlampir) Jakarta Sehubungan dengan telah dilakukannya kick-off implementasi akuntansi berbasis akrual pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tanggai 4 Maret 2015, dan telah diluncurkannya Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), serta menunjuk PMK Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan […]

     
  • S-2459/PB/2015 – Kebijakan Dispensasi Akun BOS Madrasah/PPS dan BOP RA

    S-2459/PB/2015 – Kebijakan Dispensasi Akun BOS Madrasah/PPS dan BOP RA

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta 10710 Kotak Pos 1495 Telepon 021- 3847068,021- 3449230 pes.5500 Faksimile021- 3864776 Nomor : S-2459 /PB/2015 27 Maret 2015 Sifat : Segera Hal : Kebijakan Dispensasi Akun BOS Madrasah/PPS dan BOP RA Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia; Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4; Jakarta, 10710 Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor SJ/DJ.I/PP.04/1820/2015 tanggai 27 Februari 2015 hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Pengaturan pencairan dana sebagaimana diatur dalam PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan […]

     
  •  
  • Reformasi Defisit dan Kebijakan Belanja 2015

    Reformasi Defisit dan Kebijakan Belanja 2015

    Reformasi Defisit dan Kebijakan Belanja 2015 Oleh Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Di dalam dokumen APBN Perubahan (APBNP) 2015, Pemerintah dan DPR menyepakati adanya penambahan alokasi belanja pemerintah sebesar Rp29,5 triliun untuk mendukung pencapaian target percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Dari besaran tersebut, Rp9,5 triliunnya sudah disetujui sementara sisanya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Rencananya, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan melalui anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L), transfer ke daerah serta untuk mengurangi defisit. Adapun pemenuhan kebutuhan akan penambahan, sedianya dipenuhi dari pengurangan belanja perlindungan sosial. Untuk belanja K/L, sektor yang mendapatkan prioritas tambahan diantaranya [...]
     
  • Trik Mendapatkan NTPN dari Cetakan BPN yang Sudah Tidak Terbaca Lagi

    Salah satu kewajiban bendahara satker adalah melakukan konfirmasi setoran. Konfirmasi bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa setoran pajak atau PNBP yang dilakukan oleh bendahara tersebut benar-benar telah masuk ke rekening kas Negara. Konfirmasi setoran penerimaan Negara dilakukan di salah satu kantor vertikal Kementerian Keuangan yang dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Ada dua jenis konfirmasi: konfirmasi satker dan konfirmasi individu. Konfirmasi yang dilakukan oleh bendahara satker masuk dalam kategori konfirmasi satker. Sedangkan konfirmasi individu dapat dilakukan misalnya oleh rekanan yang karena satu persyaratan mengikuti lelang mewajibkan lampiran SSP yang telah dikonfirmasi KPPN. Untuk konfirmasi satker dilakukan dengan menggunakan file […]

     
  •  
  • Langkah-Langkah Penerapan Aplikasi Saiba Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

     
 
 
 
Banner PMO DJPBN KPPN
 

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

 

Data Statistik

Data SP2D yang Telah diterbitkan s.d Tanggal 31 Desember 2016
Penerbitan SP2D
Gaji(
)
Non Gaji
(
)
Retur(
)
Lainnya
(
)
void
(
)
 
Ads
 

Obrolan

admin
(Friday, Apr 7. 2017 04:15 PM)
admin
(Friday, Apr 7. 2017 04:16 PM)
Moh. Iqbal Saputra
(Wednesday, Apr 19. 2017 05:23 PM)
Assalamualaikum Wr.Wb, admin mau tanya PMK yang mengatur tentang penyampaian dispensasi kontrak itu PMK berapa?

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's used for avatar)