Hubungi Kami:0921-3121655
 
nilai-nilai kementerian keuangan
 
e-billing
 
APBN_2017
 
 

Customer Service

 

Testimonial

  • UPP Gebe“Salut dgn KPPN TERNATE, selalu melakukan kemajuan2, perbaikan2 dan terobosan2 terbaru demi memberikan pelayanan yg sempurna, bersih, profesional, cepat dan transparan k satker2. Aksesibilitasnya tinggi, dan yg keren lg ada pendekatan lgsg ke kantor satker2, pokoknya TOP BGT lah, Good Job! Lanjutkan terus pelayanan yg baik ini”.

    Shiami Losen , Staff UPP Gebe
     
 
 

Archive for March, 2014

 
  • Ebook Bendahara Mahir Pajak

    Ebook Bendahara Mahir Pajak

    Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, diberi amanat negara sebagai institusi yang sangat besar oleh Pemerintah dan DPR untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Target penerimaan pajak akan menembus angka lebih dari Rp1.495,9 triliun pada tahun 2017 yang akan datang, dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Porsi penerimaan tersebut bersumber dari penerimaan PPh orang pribadi dan badan, penerimaan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh, serta penerimaan dari pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atas pembayaran yang bersumber dari APBN/APBD. Seperti diketahui bahwa saat ini Ditjen Anggaran mengelola dana APBN/APBD lebih kurang Rp1.822 triliun. Bendahara memiliki posisi yang penting dalam […]

     
  • PMK No. 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

    PMK No. 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

        MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah […]

     
  •  
  • PMK NO.52/PMK.02/2014 Perubahan atas PMK No.72/PMK.02/2013

    PMK NO.52/PMK.02/2014 Perubahan atas PMK No.72/PMK.02/2013

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.02/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya […]

     
  • PMK No. 51/PMK.02/2014 Perubahan Atas PMK No. 71/PMK.02/2013

    PMK No. 51/PMK.02/2014 Perubahan Atas PMK No. 71/PMK.02/2013

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.02/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.02/2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi […]

     
  •  
  • Serah Terima Pengalihan Belanja Pegawai Polri Lingkup KPPN Ternate

     
 
 
 
Banner PMO DJPBN KPPN
 

Data Statistik

Data SP2D yang Telah diterbitkan s.d Tanggal 31 Desember 2016
Penerbitan SP2D
Gaji(
)
Non Gaji
(
)
Retur(
)
Lainnya
(
)
void
(
)
 
Ads
 

Obrolan

Hj. Yanti
(Thursday, Dec 8. 2016 10:27 PM)
gimana caranya membuka web symponi soalnya aku mau ngembaliin sisa UP ku. ma kaciii
admin
(Friday, Dec 9. 2016 11:15 PM)
For Hj. Yanti – Masuk ke simponi.kemenkeu.go.id lalu pilih billing non anggaran, masukkan akun 815111
Saifun
(Tuesday, Jan 24. 2017 08:26 AM)
Kenapa saat mau login di aplikasi rekon online selalu muncul notifikasi : Login Gagal
“Sesi telah habis. Silahkan refresh browser Anda.”

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's used for avatar)