Archive for December, 2013

• 

  12/31/2013 / Peraturan

  PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar

      MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara yang memerlukan integrasi antara penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta standardisasi Bagan Akun Standar, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; b. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Pusat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Bagan […]

   
• 

  12/31/2013 / Peraturan

  PMK 210/PMK.05/2013 – Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

  PMK Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan rekonsiliasi lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi: Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN; Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W dengan UAKKBUN-Kanwil; Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN denganUAKBUN Pusat; Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1, UAPA, dan UAP BUN dengan UAP BUN AP. Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dan UAKPA-BUN dengan UAKPABUN-D / KPPN (1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dan UAKPA BUN wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana […]

   
•  
• 

  12/31/2013 / Peraturan

  KEP-224/PB/2013 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-­224/PB/2013 TENTANG KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, dipandang perlu untuk menetapkan Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA […]

   
• 

  12/30/2013 / Berita

  Jaminan Kesehatan Berlaku per 1 Januari 2014

  Kita akan memasuki tahun baru 2014 dalam hitungan jam. Beberapa kebijakan akan diberlakukan pemerintah, salah satunya tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk menyikapi perubahan ini, sebelumnya, di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, telah dibuat aplikasi Gaji (GPP 2014) yang mengalami perubahan ditandai dengan adanya 2 akun baru yaitu 811131 dan 811132 pecahan dari akun IWP 811111 untuk PNS atau 811113 untuk anggota TNI/Polri yang kini tidak berlaku lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini, Selasa 31 Desember, meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peluncuran JKN didukung oleh peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berfungsi sebagai operator di lapangan. BPJS Kesehatan […]

   
•  

• 12/30/2013

  Rencana Penarikan Dana 2014 : Surat KPPN