Hubungi Kami:0921-3121655
 
nilai-nilai kementerian keuangan
 
e-billing
 
APBN_2017
 
 

Customer Service

 

Testimonial

  • UPP Gebe“Salut dgn KPPN TERNATE, selalu melakukan kemajuan2, perbaikan2 dan terobosan2 terbaru demi memberikan pelayanan yg sempurna, bersih, profesional, cepat dan transparan k satker2. Aksesibilitasnya tinggi, dan yg keren lg ada pendekatan lgsg ke kantor satker2, pokoknya TOP BGT lah, Good Job! Lanjutkan terus pelayanan yg baik ini”.

    Shiami Losen , Staff UPP Gebe
     
 
 

Archive for December, 2013

 
  • PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar

    PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar

        MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara yang memerlukan integrasi antara penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta standardisasi Bagan Akun Standar, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; b. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Pusat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Bagan […]

     
  • PMK 210/PMK.05/2013 – Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

    PMK 210/PMK.05/2013 – Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

    PMK Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan rekonsiliasi lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi: Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN; Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W dengan UAKKBUN-Kanwil; Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN denganUAKBUN Pusat; Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1, UAPA, dan UAP BUN dengan UAP BUN AP. Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dan UAKPA-BUN dengan UAKPABUN-D / KPPN (1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dan UAKPA BUN wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana […]

     
  •  
  • KEP-224/PB/2013 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

    KEP-224/PB/2013 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-­224/PB/2013 TENTANG KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, dipandang perlu untuk menetapkan Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA […]

     
  • Jaminan Kesehatan Berlaku per 1 Januari 2014

    Jaminan Kesehatan Berlaku per 1 Januari 2014

    Kita akan memasuki tahun baru 2014 dalam hitungan jam. Beberapa kebijakan akan diberlakukan pemerintah, salah satunya tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk menyikapi perubahan ini, sebelumnya, di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, telah dibuat aplikasi Gaji (GPP 2014) yang mengalami perubahan ditandai dengan adanya 2 akun baru yaitu 811131 dan 811132 pecahan dari akun IWP 811111 untuk PNS atau 811113 untuk anggota TNI/Polri yang kini tidak berlaku lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini, Selasa 31 Desember, meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peluncuran JKN didukung oleh peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berfungsi sebagai operator di lapangan. BPJS Kesehatan […]

     
  •  
  • Rencana Penarikan Dana 2014 : Surat KPPN

     
 
 
 
Banner PMO DJPBN KPPN
 

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

 

Data Statistik

Data SP2D yang Telah diterbitkan s.d Tanggal 31 Desember 2016
Penerbitan SP2D
Gaji(
)
Non Gaji
(
)
Retur(
)
Lainnya
(
)
void
(
)
 
Ads
 

Obrolan

admin
(Thursday, Dec 8. 2016 08:22 PM)
For rani – Lakukan amortisasi dan penyusutan terlebih dahulu.
Hj. Yanti
(Thursday, Dec 8. 2016 10:27 PM)
gimana caranya membuka web symponi soalnya aku mau ngembaliin sisa UP ku. ma kaciii
admin
(Friday, Dec 9. 2016 11:15 PM)
For Hj. Yanti – Masuk ke simponi.kemenkeu.go.id lalu pilih billing non anggaran, masukkan akun 815111

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's used for avatar)